Sulut,GN – Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) selaku anggota Komisi I Henry Walukow, menegaskan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut menyusun pola baku dalam pengaturan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Hal itu, disampaikan oleh Henry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026) diruangan rapat komisi I DPRD Sulut.
Pola baku ini kata Henry, diperlukan agar pelaksanaan kerja sama media memiliki landasan dan standar yang jelas. Dengan demikian,pengelolaannya dapat berjalan lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari.
“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegas Henry.
Lanjut kata Henry, pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Bahkan Henry menyoroti belum tertatanya mekanisme kerja sama secara optimal serta perlunya dasar yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama media.
Oleh karena itu, Henry terus mendorong Diskominfo Sulut agar segera merumuskan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga proses kerja sama media memiliki standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, saat menanggapinya, mengatakan bahwa persetujuannya terhadap solusi yang disampaikan oleh anggota komisi I tersebut.
Ke depannya kata Hilmi, kerja sama media akan diarahkan berdasarkan standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.
“Ke depannya, yang memenuhi standar baku, itu yang akan diakomodir. Nanti pengaturannya akan kita atur,” ucapnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu dan dihadiri Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri dan feramitha Mokodompit serta jajaran Diskominfo Sulut. (sisco)