Sulut,GN- Royke Roring selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat rapat pembahasan anggaran di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026) mempertanyakan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penetapan batas defisit anggaran daerah.
Roring menyoroti fakta bahwa nilai SILPA daerah dalam lima tahun terakhir konsisten berada di angka minimal Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar. “Mengapa pemerintah daerah tetap menetapkan batas defisit di bawah satu persen, padahal terdapat sisa anggaran yang cukup besar,” kata Roring.
Menanggapi hal pertanyaan tersebut, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan tidak semua nilai SILPA dapat digunakan secara bebas. “Dari total estimasi Rp 60 miliar, hanya sekitar Rp 20–30 miliar yang merupakan SILPA murni. Sisanya adalah dana terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembayaran PPG Guru,” jelas Tahlis.
Lanjut Tahlis menjelaskan sebagian besar SILPA selama ini berasal dari sisa hasil tender pekerjaan fisik yang belum tuntas atau efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun, dengan target pelaksanaan program 100 persen agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, potensi SILPA dari kegiatan fisik diprediksi akan menurun.
Meskipun regulasi memungkinkan kata Tahlis, batas defisit dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen, Sekprov menegaskan pembatasan saat ini dilakukan karena tekanan kemampuan keuangan daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat.
“Secara regulasi ruang itu tersedia. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami,” tandasnya. (*/sisco)