Sulut,GN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (01/09/2026) menggelar Rapat Koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026,serta realisasi perkembangan program, kendala pelaksanaan dan langkah percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos,S.Sos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban,SE, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, anggota komisi III Capt Ramly Kandoli, Haslinda Rotinsulu dan Gracia Yubelinda Oroh.
Sementara pihak Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara di hadiri oleh kepala satuan kerja Kries Kuswara, Satker PS Ficka Makarau, asisten umum satker PS Golan Sumajow dan staf satker Aghsel Biang.
Dalam rapat itu, berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III DPRD Sulut menyangkut perkembangan program strategis diantaranya mengenai sekolah rakyat dan fakultas kedokteran.
Kepala satuan kerja balai pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara menjelaskan dengan detil setiap pertanyaan yang di ajukan oleh komisi III DPRD Sulut. Secara keseluruhan Kasatker memberikan penjelasan mengenai perkembangan program strategis tersebut.
Sementara itu, komisi III ikut mendorong, dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subkon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.
Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.
” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos.
Ditempat yang sama Kepala Balai satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara mengatakan pengerjaan sekolah rakyat tampusu sudah selesai. Sementara untuk pengusulan sekolah rakyat di Minut dan Bolmong sementara verifikasi data. “Untuk kelengkapan berkasnya dari Pemda sendri, jadi kami menerima lahan itu harus clean dan clear,” ujar Kries.
Kries mengatakan pihaknya terus mendorong agar kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk secepatnya melengkapi berkasnya. ” Karena mereka mengusulkan sehingga kami minta percepatan untuk itu. Karena memang sekolah rakyat dilakukan serentak di Indonesia dan tidak jalan sendiri. Kita lakukan di Sulawesi Utara, Jokja, Kawa Barat dan Jawa Timur dilakukan secara serentak,” pungkasnya. (advetorial)