Sulut,GN- Anjloknya harga Nilam di pasaran dan maraknya alih fungsi lahan pertanian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut, Senin (14/7/2025).
RDP ini di laksanakan bersama SKPD Sulut terkait dan Bulog, di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela E Paruntu, yang juga Koordinator Komisi II, menyoroti permasalahan ini yang semakin membebani masyarakat petani.
“Kita harus terbuka soal data dan fakta di lapangan. Harga Nilam yang turun drastis memukul petani, sementara mereka sudah banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah demi Nilam. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi,” kata Michaela.
Menurutnya, OPD terkait harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut menuturkan total lahan pertanian saat ini tercatat 43.542 hektar, meskipun idealnya dalam RTRW mencapai 53.426 hektar. Ia juga menegaskan bahwa menanam Nilam di area persawahan tidak diperbolehkan karena mengancam ketahanan pangan.
“Kami tidak melarang petani Nilam. Tapi untuk lahan sawah, apalagi yang masuk kawasan pangan, tidak boleh ditanami Nilam. Sosialisasi sudah kami lakukan, namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujarnya.
Michaela meminta instansi terkait bersama Bulog untuk segera merespons keluhan petani, agar mereka tidak terus menjadi korban fluktuasi harga pasar tanpa perlindungan.
“Petani kita butuh kepastian. Jangan biarkan mereka terus dirugikan. Kita minta pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek dan panjang, baik itu soal pemasaran, bibit unggul, hingga subsidi,” tandasnya. (sisco)