AMURANG , GN – Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan dibawah pimpinan Bupati Franky Dony Wongkar ( FDW) dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang ( PYR) terùs melakukan lobi projek di Pemerintah Pusat.
Pada selasa (15/06/21), Bupati Franky Wongkar melakukan kunjungan kerja di Kementrian Perhubungan Republik Indonesia,
kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Franky Wongkar di Kemenhub yaitu audiensi dengan Menhub RI Budi Karya Sumadi, didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Ir. Cucu Mulyana, DESS. 
Pada kesempatan itu , Bupati FDW menyampaikan beberapa usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan daerah. “Pertama kami mengusulkan kebutuhan di Bidang Transportasi Darat, yang meliputi Fasilitas Keselamatan Jalan, berupa rambu lalulintas, alat pemberi isyarat lalulintas (warning light dan traffic light) pada ruas jalan Kabupaten Minahasa Selatan, Terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Amurang dan Tumpaan, Pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Pengadaan area traffic control system (ATCS) sebagai penunjang kegiatan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pembukaan lintasan penyeberangan Amurang – Balikpapan (antar provinsi), Pemberian subsidi untuk pembukaan lintasan penyeberangan yang baru untuk lintasan Amurang – Melonguane (Antar Kabupaten), da. Pengembalian Kapal KMP. Moinit, yang dulunya pernah melayani lintasan Amurang – Pananaru,” Papar Bupati Franky Wongkar.
Berikut , Bupati juga menyampaikan kebutuhuan di Bidang Transportasi Laut. ” seperti Penambahan fasilitas pendukung pada Pelabuhan Amurang, Penambahan panjang dermaga pada Pelabuhan Amurang, Penambahan Rute/Trayek Kapal PELNI dari dan ke Pelabuhan Amurang, dan Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Amurang, ” Ujar FDW.
Dengan harapan , kata Bupati Franky Wongkar , beberapa usulan dimaksud dapat diterima dan terealisasi guna mewujudkan misi ke-3. “Yaitu pengembangan wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ” . Pintanya.
Menhub RI Budi Karya Sumadi, memberikan respon positif dan akan menindaklanjuti usulan dari Pemkab Minsel sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. ” Seperti Fasilitas keselamatan jalan, serta pembukaan lintasan antar kabupaten, Amurang – Melonguane,” tutur Menhub Budi Karya.
Menhub pun menambahkan, untuk lintasan antar Provinsi, Amurang – Balikpapan, serta lintasan trayek kapal dari dan ke Pelabuhan Amurang melalui subsidi ke PT. PELNI, disarankan agar ada “effort” dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penumpang dan barang. “Dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengupayakan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. ” terangnya.
Ikut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Reinhard Ronald Lumba, SSiT, MSi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Verra Y. Lasut, AP, MSi. (***)
