Sulut,GN- Political And Public Policy Studies (P3S) bekerja sama dengan Dinas Koperasi Dan UKM Sulut menggelar Zoom Webinar dengan topik ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’, senin (16/11/2020) siang tadi.
Sebagai nara sumber dalam webinar tersebut yakni Hendra Saragih, SH,MH selaku asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM, Ir Ronald Sorongan, MSi selaku Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Dr Jerry Massie, PhD selaku Direktur Eksekutif P3S, Dr Trubus Rahardiansyah selaku Pakar Kebijakan Publik serta Dr Agnes L CHP Lapian,SE, MSi selaku Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.
Saragih menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM). ” Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.
Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSi, sebagai Keynote Speech menjelaskan bahwa sampai kini, pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua. Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi pelaku usaha. Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.
Diketahui melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 6301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Tapi yang aktif hanya 3659 Koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 Koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut ternyata yang aktif dan sehat hanya 325 koperasi.
Dinas koperasi Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal antara lain, Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan serta masih banyak lagi.
Pemerintah Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona yang jumlah korban sebanyak 400-an ribu sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.
Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.
Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.
“Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul) Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusul oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.
Dr.Jerry Massie, PhD selaku Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran disegi komunikasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut,” ujar Massie.
Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi serta Insan pers. (*/red)
