Sulut,GN- Pernyataan tegas Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD terkait penghematan anggaran untuk makan-minum di APBD 2023 wajib dilakukan.
“Penghematan wajib dilakukan. Bisa dimulai dari anggaran makan dan minum,” tegas Silangen, Rabu (02/11/2022).
Legislator dari PDI Perjuangan ini mengaku, setiap kali dirinya menghadiri acara termasuk agenda di DPRD, makanan dan minuman sering mubazir. Tidak dimakan dan tidak diminum.
“Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Kan sangat disayangkan yang begini-begini. Coba lakukan penghematan, anggaran tersebut bisa dipakai ke program yang lebih menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penghematan anggaran makan dan minum ini akan di sampaikan dalam pembahasan RAPBD 2023.
“Akan saya angkat soal ini. Karena saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali lalu, mereka di sana menghemat anggaran mami sampai 300 miliar. Masakan di Bali bisa lalu di Sulut tidak,” katanya.
Lanjut, kata Silangen DPRD akan menghitung berapa banyak anggaran makan dan minum dalam APBD 2023.
“Kita akan lihat berapa yang bisa dihemat,” lanjutnya.
Selain itu, pengembangan makanan lokal khas Sulut akan digalakkan.
“Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli di sekitar sini,” tuturnya.
Tambah Silangen, ide penghematan anggaran makan dan minum diapresiasi Kepala Pengadilan Tinggi Sulut Lexi Mamonto. “Beliau bahkan akan memberlakukan penghematan makan dan minum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Sulut,” tutupnya. (*/sisco)
