Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Direktorat Jendral (Dirjen) pembangunan desa dan pedesaan Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI, beberapa waktu lalu, sebelum Roling AKD DPRD Sulut dilakukan.
Hal tersebut guna koordinasi terkait dengan penyaluran dana desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),
Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengatakan bahwa dalam pertemuan Komisi I ini diterima oleh koordinator fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat Andrey Ikhsan Lubis dan Winarno sebagai Sub koordinator tata kelola pemanfaatan dana desa.
Politisi Gerindra ini pun membeberkan bahwa dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat
“Dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat. Desa adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri. 20 % di geser untuk kepentingan bahan pangan perpres 104 point 2. Posisi sekarang endemi, tetapi efek dari pandemi masi berasa sehingga danah 68 triliun harus di kawal,” ungkap HVK, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/06/22).
Lanjutnya, bahwa penguatan pangan dan nabati dijadikan potensi desa di lihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.
“86 % wilayah indonesia adalah desa. Harus ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten. Keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tau tentang pertanian dan lain sebagainya. Bumdes menjadi satu Kewajiban di desa,” pungkas politisi dapil Minahasa-Tomohon ini.
Diketahui turut hadir dalam Kunker tersebut, personil komisi Jhony panambunan, Arthur kotambunan, dan Stella Runtuwene. (*/sisco)
