Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapat kunjungan dari DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Boltim, Kamis (23/6/2022).
Amir Liputo Anggota DPRD Sulut saat di temui diruangan kerjanya mengatakan, pertama maksud kunjungan mereka ke DPRD Sulut ialah, menanyakan mekanisme bagaimana menghadapi penghapusan honorer. Karena di Banten 17.000 honorer, sementara di sana tidak ada SK Gubernur untuk tenaga honorer.
“Nah itu bedanya dengan kita di Sulut alhamdulillah 5000 honorer di Sulut termasuk guru-guru mendapatkan SK Gubernur. Karna ada SK Gubernur itu lebih gampang karena itu dasar hukum tinggal di lihat mereka mau ditempatkan di mana, kalau di Banten hanya di angkat oleh Kadis. Bahkan di Dewan Banten ada 600 honorer,”katanya.
Lanjut Liputo Anggota DPRD Sulut yang paling jos memperjuangkan kepentingan umat, kedua mereka juga mempertanyakan mekanisme sosper.
“Saya menjelaskannya bahwa kalau sosialisasi Perda torang tidak dapat uang duduk, uang honorer dan sebagai narasumber karena itu tugas DPRD. Kalau agenda lain seperti sosialisasi kebangsaan sudah ada penegasan dari Kemendragri karena itu tupoksi umum kami hanya mendapatkan 50%. Misalkan kalau honor 1.000.000,- kami hanya mendapatkan 500.000,-,” terangnya.
Ketiga mereka pertanyakan tentang bagaimana aspirasi Dewan.
“kalau kami di DPRD Sulut sudah ada aplikasi untuk pokok-pokok pikiran Dewan. Pada saat reses ketika kami reses masyarakat butuh lampu itu langsung di input oleh staf, kalau di kelurahan ini butuh lampu tinggal melihat soal kewenangan nanti di distribusi,” pungkasnya. (*/sisco)