Sulut,GN- Tim komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut) yang membidangi pemerintahan Hukum dan Ham Kamis ( 31 maret 2022) lalu, melaksanakan Kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia di Jakarta.
Kunjungan tersebut terkait alokasi dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah perbatasan Daerah provinsi Sulut. Berhubung komisi 1 Bermitra kerja dengan perangkat daerah Badan pengelola perbatasan Provinsi Sulut.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud yang juga putra Kawanua mengatakan Pengelolaan perbatasan negara undang-undang no 43 tahun 2008 Memperkuat upaya penegakan kedaulatan Negara serta penegakan pertahanan dan keamanan Negara, juga mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.
Tugas pengelolaan perbatasan Negara oleh BNPP antara lain Kelola batas negara, Kelola lintas batas negara dan Kelola pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan Tim Komisi 1 Herol Vresly Kaawoan (HVK) juga menanyakan Pos Lintas batas negara ( PLBN ) miangas dan marore, karena saat ini sangat memprihatinkan.
Menanggapi hal itu, Asdep lintas batas negara Murtono dan Asdep lintas batas darat Ismawan Harijono menjelaskan
Untuk PLBN di miangas dan marore tahun ini masih dalam persiapan. Jika tidak ada halangan pembangunannya nanti tahun berikutnya. Berhubung masih ada 8 PLBN yang akan di selesaikan pada tahun ini, karena tertunda pada tahun sebelumnya.
Dalam diskusi tersebut di tegaskan juga oleh Sekretaris, BNPP hanya sebatas koordinasi juga yang Exekutornya ada di Kementrian PU dan kementrian lainnya.
Informasi yang di dapat, Tim BNPP yang akan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Talaud dalam rangka Gerbang Dutas (Gerakan pembangunan terpadu perbatasan) bulan Mei mendatang.
“Tentunya kami pimpinan dan anggota komisi 1 menyampaikan banyak terimakasih kepada Sekretaris BNPP Restuardy Daud dan jajaran yang sudah menerima kami dengan baik dan semoga Pertemuan dan Diskusi ini bisa memberikan Impact positif buat Indonesia lebih khusunya Provinsi Sulawesi utara yang punya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Philipinna,” tandas HVK.
Diketahui, kunjungan kerja komisi 1 DPRD Sulut di terima langsung Sekretaris BNPP bpk Restuardy Daud, Asdep lintas batas darat Ismawan Harijono, Asdep Lintas batas negara Mrtono dan jajaran.
Sementara, tim yang melaksanakan Kunker yakni pimpinan tim Herol Vresly Kaawoan selaku Wakil ketua komisi 1,
muhamad wongso Sekretaris komisi serta
anggota komisi Novita rewa, Fabian kaloh, Arthur kotambunan, Jhony panambunan dan staf komisi. (sisco/*)