Sulut,GN- Setelah beberapa kali menggelar Kopi Darat (Kopdar) di kantor DPRD Sulut, kini anggota legislator Sulut Melky Pangemanan beralih tempat untuk mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat Sulawesi Utara. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Butz cafe bilangan jalan bahu dengan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulut Mieke Pangkong, LSM Suara Perempuan, mahasiswa dan Para wartawan.
Sikap Transparansi kepada masyarakat Sulut memang telah menjadi komitmen awal Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan. Kegiatan Kopdar ini adalah untuk melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober kemarin, dibarengi dengan diskusi publik membahas terkait berbagai masalah perempuan dan anak sampai pada realisasi anggarannya di dinas terkait.
Diskusi yang bertemakan ‘Perempuan Dan Anak, Menilik Anggaran Dan Realitas’diawali dengan diskusi dan melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober lalu.
“Puji Tuhan saya masih dan tetap konsisten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Setiap hari dari jam 9 pagi pintu ruangan saya terbuka untuk penyampaian aspirasi,” kata Pangemanan Senin,(18/11/19).
MJP sapaan akrabnya menyebutkan fokus diskusi kali ini membahas persoalan perempuan dan anak. Untuk itu, dirinya mengundang para masyarakat dari berbagai elemen guna meminta sumbangsih pemikiran yang tentunya konstruktif bagi kemajuan daerah tapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak itu sendiri.
“Jangan sampai perempuan dan anak jadi warga negara kelas 2. Dan dalam tupoksi saya sebagai anggota DPRD tentunya akan mendorong agar penganggarannya memadai,” kata MJP.
Pada kesempatan itu, Kepala DP3A Mieke Pangkong mengakui untuk belanja langsung mengalami penurunan karena adanya pemotongan anggaran untuk Pilkada.
“Kalau 2019 sekitar Rp 5 miliar, untuk tahun 2020 mendatang ada anggaran Rp 3,5 Miliar untuk belanja langsung,” tukas Pangkong.
Pangemanan saat menanggapi hal itu mengatakan APBD 2020 memang telah disahkan namun peluang untuk menambahkan anggaran di APBD- perubahan masih terbuka, guna peningkatan mutu perempuan dan anak yang ada di Sulut. “Fungsi anggota DPRD adalah mengawasi dan memastikan bahwa DP3A Sulut dapat menjalankan tupoksi,komitmen dan program mereka dengan baik dan benar. Tentunya dengan terukur dan mempertanggung jawabkan apa yang mereka lakukan,”sebutnya.
Tak hanya itu, untuk ranperda traffiking ini sudah masuk propemperda tahun 2020. Makanya ini juga sudah menjadi komitmen saya untuk mengawal. Memang ada pesimisme kemarin bahwa ini sudah masuk propemperda tahun 2019 tapi tidak sampai diperdakan. ” Ini memang butuh kerja kolektif, tentu didalamnya ada peran media dan juga masyarakat untuk selalu mendorong hal ini. Mengingat Perda Traffiking ini sudah sangat dibutuhkan,” pungkas pangemanan.(sisco)
