Sangihe, GN – Kurang lebih empat hari DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pemerintah Kabupaten telah menggelar rapat Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Senin hari pertama agenda rapat pengantar nota keuangan, Selasa hari kedua pandangan umum fraksi dilanjutkan dengan banggar,Rabu hari ketiga banggar, Dan Kamis hari keempat adalah persetujuan bersama ranperda perubahan APBD tahun 2026.
Pada hari keempat kamis (3/9/2026),adalah agenda rapat persetujuan bersama ranperda langsung Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Bupati Michael Thungari,SE,MM, Ketua DPRD Denny Roy Tampi,SE,Wakil Ketua DPRD Rizal Paul Makagansa dan wakil ketua DPRD Marvein Hontong,SH.
Bupati pada sambutannya,pertama-tama menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah mencurahkan perhatian, tenaga, waktu, dan pemikiran dalam seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
” Proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah kita lalui bersama merupakan wujud nyata dari semangat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Kita memahami bahwa proses pembahasan anggaran bukanlah sekadar proses administratif dan formalitas semata, tetapi merupakan ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan, mempertajam prioritas pembangunan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Berbagai pandangan, masukan, saran, kritik, dan koreksi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD, termasuk melalui pembahasan pada Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, telah menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” Kata Bupati.
Lanjut Thungari bahwa,Pemerintah Daerah memandang seluruh dinamika yang terjadi selama proses pembahasan sebagai bagian dari semangat bersama untuk menghadirkan APBD yang semakin berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
” Untuk itu saya ingin menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses pembahasan bukanlah suatu hambatan. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan suatu kekuatan dalam membangun keputusan bersama yang lebih matang. Dan pada akhirnya, semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan adanya persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, maka kita memasuki tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Bupati
Thungari juga tegaskan bahwa persetujuan bersama bukanlah akhir dari sebuah proses. Persetujuan ini justru merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yaitu bagaimana memastikan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus lebih menekankan pada manfaat dan hasil yang diperoleh. Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola melalui APBD harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.
” Oleh sebab saya meminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan jajarannya agar setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, segera melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai perubahan anggaran yang telah kita sepakati bersama tidak memberikan hasil yang optimal karena keterlambatan pelaksanaan atau lemahnya pengendalian.Saya juga meminta agar seluruh Perangkat Daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi, melakukan pengendalian secara berkala, serta segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Khusus dalam pelaksanaan Perubahan APBD pada sisa Tahun Anggaran 2026, diperlukan langkah-langkah percepatan yang tetap memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita harus mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perhatian dan komitmen yang telah diberikan selama proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berbagai pendapat, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD, Badan Anggaran DPRD, Komisi-komisi DPRD, serta seluruh Anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstruktif, kiranya kebersamaan dan kemitraan yang telah kita bangun selama ini dapat terus terpelihara demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kita cintai bersama. Semoga segala keputusan yang kita ambil pada hari ini membawa kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(RB).