Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang.
ketua DPRD Sulut ikut dalam kegiatan ini bersama para Ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota lainnya dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan Legislatif dalam Mensukseskan Program AstaCita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, menjadi wadah strategis bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan serta sinergi antara lembaga legislatif di berbagai daerah.
Ketua DPRD Sulut mengatakan, retreat yang diikuti meninggalkan semangat, betapa pentingnya peran legislatif dalam mendukung arah pembangunan nasional.
“Kegiatan ini sangat penting untuk diikuti, karena secara langsung membuka wawasan kebangsaan. Bahkan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kami sebagai pimpinan DPRD. Sehingga kami dapat lebih optimal dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,”kata Silangen.
Agenda KPPD ini, para pimpinan DPRD mendapatkan pembekalan optimal terkait geopolitik, geostrategi, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif.
“DPRD sebagai representasi rakyat di daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang tepat sasaran. Kunci utamanya adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ucapnya.
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Akademi Militer Magelang ini dirancang tidak hanya sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan penguatan karakter kepemimpinan.
Berbagai kegiatan yang di ikuti oleh peserta antara lain sesi diskusi, ceramah strategis, serta simulasi kebijakan yang dipandu oleh para pakar dan pejabat nasional.
Sialngen berharap dalam mengikuti agenda ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional.
“Kami berkomitmen untuk membawa hasil pembelajaran ini ke daerah, demi peningkatan kinerja legislatif yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya
