Sulut,GN – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi utara Tahun Anggaran 2024 bersama semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulut.
Pembahasan mulai dibahas sejak tanggal 10 april 2025 diruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Susunan Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur TA 2024 sebagai berikut.
Ketua: Amir Liputo, Wakil: Nick Lomban,Sekretaris: Inggried Sondakh, Anggota: Cindy Wurangian, faramitha Mokodompit, Angelia Wenas, Dea Lumenta, Harry Porung, Henry Walukow, julyeta Runtuwene, louis Schramm, Abdul Gani, Eugenia Mantiri, Eldo Wongkar dan Pierre Makisanti.
Komisi I DPRD Sulut mengundang mitra kerja untuk pertama diundang oleh Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, guna di evaluasi. Mitra kerja dari Komisi I DPRD Sulut yaitu SKPD yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.
Dalam pembahasan dengan mitra kerja Komisi I DPRD Sulut ini digulir selama kurang lebih 2 hari, dimana rapat dimulai sejak jam 10.00 wita hingga ada dinas yang selesai pada jam 22.00 wita.
Pertemuan perdana Pansus LKPJ Gubernur Sulut pada 10 April 2025, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan Amir Liputo ketua pansus yang didampingi seluruh anggota Pansus LKPJ dan juga mantan Sekprov Steve Kepel bersama Asisten I serta Jajaran SKPD yang merupakan mitra komisi I hadir dalam rapat tersebut.
Dalam rapat Pansus LKPJ Gubernur, Ketua Pansus Amir Liputo mengingatkan agar rapat berjalan dengan tertib dan lancar mitra kerja untuk cukup menjawab pertanyaan yang ditanyakan.
“Perlu di ingatkan kepada Asisten dan seluruh SKPD yang hadir untuk kiranya cukup menjawab pertanyaan saja dan jangan melebar pembahasannya agar supaya pembahasan kita tetap berjalan dengan tertib dan lancar.” Kata Liputo.
Liputo juga menjelaskan setiap SKPD wajib hadir dalam Pansus ini dan bukan hanya sekedar hadir, akan tetapi mempresentasikan dengan baik apa yang telah dikerjakan pada tahun sebelumnya, sehingga pembahasan ini akan dijadikan acuan sebagai catatan ke Gubernur Sulut.
“Catatan pansus ini akan jadi acuan bagi Pak Gubernur Kedepan, apalagi kita masih ada ruang perubahan anggaran. Kami akan terbuka dan jujur demi Sulut lebih baik kedepan,” ujarnya.
Rapat Pansus ini, setiap SKPD yang terundang diberikan kesempatan menjabarkan capaian pada tahun 2024, lalu kemudian dievaluasi oleh Pansus LKPJ Gubernur.
Dengan banyaknya pertanyaan yang diterima oleh Setiap Dinas maupun Badan, Ketua Pansus meminta setiap SKPD menjawab satu persatu agar semuanya tidak ada yang terlewatkan.
Pembahasan Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun anggaran 2024 sudah selesai dibahas, dan selanjutnya tahap peninjauan kelokasi oleh Pansus LKPJ Gubernur.
Jadi bukan hanya dibahas dikantor DPRD Sulut saja, melainkan dilanjutkan dengan Peninjauan lokasi-lokasi yang menjadi pokok pembahasan atau yang mendapat atensi dari pansus.
Untuk di ketahui, minggu berjalan ini Pansus fokus pada turun lapangan untuk mengecek semua yang menjadi catatan pembahasan pansus. (Advetorial)