Sulut,GN-Setelah mendengarkan pemaparan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Sulut rupanya masih belum memiliki kantor yang proporsional.
Instansi yang dipimpin Jetty Pulu itu masih menumpang di salah satu gedung yang juga ditempati Komisi Informasi Publik.
“Di gedung itu ditempati dua instansi. Kami bahkan sering ‘bertengkar’ hanya karena persoalan parkir,” kata Pulu saat melakukan rapat dengan Komisi I DPRD Sulut, Selasa (1/11/2022) di ruang rapat Komisi I.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I Raski Mokodompit mamastikan pihaknya akan memerjuangkan pembangunan gedung kantor terlebih dahulu. “Kalau rumah nyaman, mau ke luar rumah pasti aman,” katanya.
Lanjut Raski, untuk ke depan harus memprioritaskan pembangunan kantor. Sebab tanpa gedung yang representatif tentu akan memengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.
“Ini harus dibenahi lebih dulu. Setiap instansi pemerintah harus memiliki kantor yang jelas,” tandasnya. (sisco/*)