Sulut,GN- Awal tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan, penyampaian laporan kinerja pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta laporan hasil reses III tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019) siang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, Forkompimda, pimpinan pejabat instansi vertikal, pejabat SKPD dan undangan lainnya.
Mengawali laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan langsung Wakil Ketua Wenny Lumentut, kemudian dilanjutkan laporan AKD komisi I diserahkan oleh Hanafi Sako, komisi II diserahkan Noldy Lamalo, komisi III diserahkan Amir Liputo dan komisi IV diserahkan James Karinda. Laporan kinerja Bapemperda diserahkan oleh anggota DPRD Netty Pantow dan Badan Kehormatan oleh Fanny Legoh.
Sementara,Laporan hasil reses III tahun 2018 dapil Manado dibacakan oleh Amir Liputo dengan menekankan pada aspirasi masyarakat Kota Manado di bidang infrastruktur seperti penyelesaian Ringroad III dan Boulevard II bagian dari Manado Outer Ringroad. Kemudian masyarakat Bumi Nyiur dan Taas mengeluhkan dampak pembangunan Ringroad. Minta perhatikan sungai bagian dari lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup. Bangun pemecah ombak di bibir pantai karena telah terjadi abrasi.
“Pembuangan limbah rumah-sakit. Konektivitas jalan provinsi dan nasional. Instansi terkait memperhatikan hak masyarakat kena pembebasan lahan. Bak air di atas Sindulang milik Pemprov minta dikelola masyarakat,” jelas Liputo.
Untuk Dapil Minut-Bitung diserahkan oleh Norry Supit, Dapil Tomohon-Minahasa diserahkan oleh Jeane Mumek,Dapil Misel-Mitra diserahkan oleh Cristovorus D Palinggi,dapil Bolaang mongondow diserahkan oleh Raski Mokodompit dan Dapil Nusa Utara DiSerahkan oleh Pdt Meiva Salindeho-Lintang. Sebelum diserahkan Pdt Meiva membacakan inti dari aspirasi masyarakat saat menggelar reses III tahun 2018 lalu.
Meiva Salindeho- Lintang mengungkapkan terkait gaji guru di daerah perbatasan sering terlambat, jalan perkebunan rusak parah, aspirasi kampus Polnustar dijadikan pilot project, serta keluhan masyarakat turunnya harga komoditi unggulan pala. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah pasti mudah untuk memperjuangkan tapi instansi terkait harus koordinasi baik,” tukasnya.
Mewakili Gubernur, Steven Kandouw selaku wakil Gubernur menanggapi aspirasi reses mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna merupakan konsistensi dan eksistensi tugas anggota DPRD yang mampu menjalin koordinasi dan sinergitas positif mengawal visi dan misi pembangunan di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut memberikan perhatian serius pasti menindaklanjuti aspirasi reses anggota DPRD.
“Semua kewenangan dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota kami perhatikan. Perundang-undangan yang baru jelas saling koordinasi termasuk menindaklanjuti hasil reses. 2019 ini kerja semakin maksimal. Soal disparitas harga BBM karena ombak besar kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat. Tapi sekarang sudah stabil,” terangnya.
Andrei Angouw selaku ketua DPRD Sulut memberi apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya sebagai komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui para wakil rakyat di DPRD Sulut. (Advetorial)
