Sulut,GN- Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Sejumlah petani yang mengatasnamakan Konsorsium Pembaharuan Agraria melakukan aksi demo di DPRD Sulut, Rabu (24/09/2025).
Puluhan petani yang sebelumnya melakukan orasi di depan kantor DPRD Sulawesi Utara. Namun setelah berdiskusi, para perwakilan petani masuk dan melakukan dialog dengan anggota DPRD di ruang rapat Komisi I.
Simon Aling yang koordinator petani mengungkap sejumlah polemik yang dialami petani. Kebanyakan merupakan konflik agraria. Baik konflik dengan aparat maupun dengan pihak mafia tanah.
“Kami mau menyampaikan konflik yang terjadi di Desa Kalasey II yang diambil alih Brimob, Desa Sea yang diambil Unsrat, konflik HGU di Boltim, di Mitra dan di Amurang, Minsel. Semua kasus ini sudah lama namun hingga saat ini belum ada kejelasan,” katanya.
Jolie Sualang mengatakan, para petani merupakan masyarakat kecil yang membutuhkan kedamaian dan perlindungan.
Makanya kami sampaikan keluhan ini di DPRD. Jika bukan di DPRD, di mana lagi kami mengeluh,” ujarnya.
Ia meminta anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk Menindaklanjuti apa yang jadi aspirasi petani.
Usai mendengarkan keluhan petani, anggota DPRD berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan.
“Intinya semua sudah kami terima dan kamo segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti keluhan petani,” kata personil Komisi I Raski Mokodompit.
Usai berdialog dengan DPRD Sulut, selanjutnya masyarakat petani berdialog dengan Pemerintah Provinsi Sulut melalui Kesbangpol Sulut yang di hadiri langsung Kepala Badan Johnny Suak ,SE.MSi.
Kaban Johnny menegaskan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat petani akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini bapak Gubernur.
” Ini akan saya sampaikan kepada pemerintah provinsi apa yang menjadi aspirasi dari bapak dan ibu sekalian,” tandasnya disambut tepuk tangan dari semua masyarakat petani yang hadir.
(sisco)
