Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.
Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.
Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.
“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.
Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.
“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.
“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.
Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.
di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)
