Komisi III Gelar RDP, Kaban PBD Sulut Sebut Bantuan Ke Nusa Utara Terbatas

oleh -93 views
oleh
image_pdfimage_print

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (5/7/2022). Dalam RDP kali ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut.

Usai RDP, kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengatakan, karena jauh untuk daerah kepulauan bantuannya terbatas. “Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Oroh.

Terkait dengan Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara Ibu Sherly Tjangkulung, Kepala BPBD asulut menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.

Baca juga:  Bamukisst Harap Pemerintahan JG-KWL Perhatikan Potensi Nusa Utara Di Minut 

“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.

Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel) kata Oroh, data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.

Baca juga:  Reses Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho Di Kabupaten Kepulauan Sangihe "Banjir" Aspirasi

“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor,”tukasnya.

“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (sisco)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Gempar News di saluran WHATSAPP

No More Posts Available.

No more pages to load.