Minahasa, GN- Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Keputusan DPRD Minahasa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2021 serta Penutupan Masa Pesidangan Kedua Tahun 2022 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Glady Erina Patricia Kandouw, selasa (26/04/2022).
Rapat Paripurna tersebut, dihadiri langsung Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey.
Dalam sambutanya ketua DPRD Minahasa mengatakan bahwa hari ini agenda sidang adalah mendengarkan laporan panitia khusus(Pansus) atas hasil kerja pengwasan dengan pihak executive dan pengecekan dilapangan.
” Kita ketahui bersama, LKPJ kepala Daerah sudah disampaikan Bupati beberapa waktu lalu Dan LKPJ tersebut ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pansus DPRD. Sehingga hari ini kita akan mendengarkan laporan dari Pansus terkait wewenang dan tugas yang telah diberikan.” ucap Kandouw.
Kata Kandouw, ada 17 item yang menjadi catatan kami dalam LKPJ Kepala Daerah 2021.” Muda mudahan hasil Pembahasan kami berupa 17 item yang akan kami sampaikan dapat ditindaklanjuti Oleh Pihak executive. Sebagai Catatan kami atas LKPJ ini.” tutur Kandouw yang didampingi Wakil Ketua Oktesi Runtu dan Denny Kalangi.
Sementara, Wakil Bupati Robby Dondokambey. menyampaikan apresiasi dan rasa trima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan dan anggota DPRD Minahasa yang telah melakukan tugasnya terkait dengan LKPJ Kepala Daerah yang telah kami Sampaikan.
“LKPJ Kepala Daerah merupakan kewajiban yang harus disampaikan Kepada Dewan Terhormat. Karena itu, lewat Pembahasan Pansus kami akan mengetahui dengan jelas perihal catatan demi catatan yang harus kami tindaklanjuti.” Kata RD.
Selain itu, Dia juga mengapresiasi seluruh organisasi Perangkat Daerah yang telah duduk bersama Pansus dalam membahas dan menghasilkan catatan yang penting untuk ditindaklanjuti.
” Atas nama Bupati Minahasa saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Pansus yang telah bekerja dengan tulus bersama para kepala dinas dan badan demi menyempurnahkan LKPJ 2021 ini.” tukasnya. turut hadir sekretaris Daerah Frits Muntu para kepala satuan perangkat daerah.” tutupnya. (*/CIPI).