Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Hearing dengan mitra kerja BPJS ketenagakerjaan Sulut, Senin (20/1/2020).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen serta anggota Melky Pangemanan, Yusra Al habsyi dan Richard Sualang.
Rapat dengar pendapat in membahas terkait jumlah Penerima jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang telah diprogramkan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Sulut, Pembagian Kartu BPJS JAMSOSTEK yang memakai anggaran APBN dan juga terkait jumlah penerima khususnya untuk para pekerja sosial Keagamaan di Sulut.
Hendra Kepala BPJSKetenagakerjaan Sulut dalam penjelasannya mengatakan sesuai data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2018 telah menerima rekor muri Perlindungan untuk 35 ribu pekerja lintas agama. ” Ini merupakan pertama di Indonesia, dengan memberikan perlindungan kepada pekerja lintas agama,” ujarnya.
Lanjutnya,mengatakan 35 ribu pekerja lintas agama ini yakni dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu di Sulut terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diketahui akan menerima totalnya 42 juta bila terjadi.
Sementara dijelaskannya, jumlah terkini per November 2019 sudah sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara terlindungi. “Tahun 2020 ini jumlah penerima kartu BPJS JAMSOSTEK masih di kisaran seperti tahun 2019,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu mengatakan perlu adanya pemerataan dari Disnaker Provinsi Sulut dan backup data dari Disnaker Kabupaten/kota terkait penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK pemuka agama di Sulut.
“Komisi IV meminta Disnaker Sulut lebih serius lagi dalam hal pemerataan. Lebih aktif dalam hal koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/kota,”tegasnya.
Dikatakannya, pihaknya akan memanggil hearing Disnaker Provinsi Sulut terkait hal ini.
Sementara, Personil Komisi IV Yusra Al habsyi meminta agar lebih transparan dalam penyampaian data. Sebab menurut Dia, masih banyak yang belum menerima Kartu BPJS JAMSOSTEK khususnya para pekerja keagamaan sesuai dengan aspirasi para masyarakat yang masuk.
” Saya meminta agar adanya transparansi data penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK supaya kami (komisi IV) tahu siapa saja yang sudah menerima,” ucapnya. (sisco)
