Sulut,GN- Sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dan konstituennya, anggota DPRD Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan menyelenggarakan diskusi bersama dengan melibatkan para tokoh birokrat, tokoh masyarakat, pakar dan ahli, guna memberikan sumbangsih pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan daerah.
“Penyelenggaraan kegiatan ini adalah bentuk kita memperkuat gagasan, karena ini dalam proses kita menanti penetapan APBD TA 2020,” ujar ketua PSI Sulut ini, saat ditemui awak media di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (11/11/19).
Pangemanan mengatakan, APBD ini harus pro rakyat dan harus melibatkan patisipasi publik. “Prinsip penyusunan APBD salah satunya adalah partisipatif. Oleh karena itu, kita mendorong supaya APBD ini pro rakyat, dan bentuk keterlibatan publik adalah bagian dari tugas kita juga, dan sebagai anggota DPRD adalah fungsi kita untuk mengawasi kebijakan dan anggaran yang akan digunakan tahun anggaran 2020,” kata Dia.
Pangemanan menyebutkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan bukan bermaksud menggerogoti peran Banggar. ”Tidak ada maksud lebih untuk menggerogoti atau mengambil peran dari Badan Anggaran (Banggar) dan lain sebagainya, tapi lebih pada melibatkan publik mengetahui proses APBD itu. Dan, ketika nantinya ditetapkan, tentunya menjadi bahan juga evaluasi kedepan. Sehingga poin-poin krusial yang menjadi pokok pembahasan kita yang mungkin tidak relevan, itu bisa dimasukan di APBD Perubahan,” pungkas pangemanan. (Sisco)
