Plt Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, Sos, M.si langsung meninjau pasar sementara yang dibuka para pedagang. (foto:eko)
Talaud,GN – Akibat infrastruktur pasar yang tidak menunjang, para pedagang buka pasar kilat di Pantai indah Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Sudah seminggu, sekitar 60 pedagang itu berjualan di lokasi pasar yang belum jelas ijinya. Menangapi hal tersebut Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, Sos, M.si langsung meninjau pasar yang dibuka para pedagang, pada Selasa (14/05/19) pagi.
Pasalnya, para pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar lama, dipindahkan secara paksa ke pasar baru oleh Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip sebelum jadi tersangka kasus suap. Diwaktu itu pedagang sangat tidak setuju, dikarnakan pasar yang baru lokasinya sangat sepi dari pembeli dan lapaknya tidak sesuai dengan jumlah pedagang di pasar lama. Akibatnya itu, masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan lapak, dan kembali berjualan di pasar lama.
Para pedagang yang bertahan di pasar baru merasa dirugikan juga dengan keadaan yang sunyi serta tidak adanya akses kendaraan ke pasar baru. Arni salah satu pedagang asal Desa Alo Kecamatan Pulutan mengungkapkan, pendapatan yang di hasilkanya hanya Rp 20.000/ hari, dan sisa hasil jualanya harus di buang karena sudah tidak bisa di jual kembali.
Menyikapi keadaan tersebut, Petrus Simon Tuange, sebagi Pelaksana Tugas Bupati mengungkapkan Fungsi utama dari Pemerintah adalah mengatur. “Jika kita tidak mengijinkan mereka untuk berjualan, kemana mereka akan mencari nafkah. Kondisi yang tercipta tak diduga ini, akan di berikan toleransi berjualan sementara, dengan waktu batas yang belum di tentukan. Kita juga sebagai pemerintah akan melakukan kajian-kajian agar bisa meramaikan pasar baru yang sudah di bangun itu, ” pungkasnya.
Lebih lanjut dikatakannya,mekanisme pembangunan infrastruktur di Kabupaten Talaud ini, tidak sesuai adanya,dan jalan di tempat. “Jika kita tidak cepat merespon apa yang jadi kebutuhan masyarakat siapa lagi, selain kita sebagai Pemerintah Daerah, “tutup Tuange.(eko)