Minsel, GN – DPRD Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Rapat Paripurna mendengar Laporan Pertanggung Jawaban Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2021 pada hari senin 21 maret 2022 di Ruqng Rapat DPRD Kabupaten Minsel.
DALAM SAMBUTAN BUPATI MINAHASA SELATAN YANG DIBACAKAN OLEH PETRA YANI REMBANG SELAKU WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN MENYAMPAIKAN GARIS BESAR LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021. LKPJ INI MERUPAKAN PROGRESS REPORT TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB DAN URUSAN PILIHAN YANG DICAPAI SELAMA TAHUN ANGGARAN 2021. LKPJ INI DIBUAT SEBAGAI WUJUD KEPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM RANGKA MEMPEROLEH REKOMENDASI GUNA PERBAIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KE DEPAN DEMI KEMAJUAN KABUPATEN MINAHASA
SELATAN.
ATAS DUKUNGAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK SELAMA INI DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI KEMAJUAN SERTA KESEJAHTERAAN
SELURUH MASYARAKAT TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA
SELATAN ADALAH HASIL KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD, YANG DIDUKUNG PENUH OLEH SEGENAP UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SELURUH
ELEMEN MASYARAKAT MINAHASA SELATAN. DAN ATAS DUKUNGAN SEGENAP UNSUR FORKOPIMDA,
STAKEHOLDER DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG TELAH BEKERJA SAMA BAHU MEMBAHU, BERPARTISIPASI DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KITA.
TERKAIT PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN MEMILIKI
PERAN YANG VITAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD INI
TENTUNYA AKAN DAPAT MEMPERKAYA INFORMASI, PEMAHAMAN DAN CARA BERPIKIR
KITA,SEHINGGA DIHARAPKAN NANTINYA AKAN BENAR-BENAR MAMPU MENJAWAB PERMASALAHAN
DAN TANTANGAN YANG ADA DALAM BERBAGAI BIDANG, TINGKATAN, MAUPUN ANTAR WILAYAH
GUNA MEMPERCEPAT AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH.DAN TENTU SELAKU EKSEKUTIF, AKAN
SELALU TERBUKA TERHADAP BERBAGAI SARAN, MASUKAN DAN PEMIKIRAN, TERISTIMEWA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DPRD SEBAGAI WAKIL RAKYAT YANG MENYUARAKAN ASPIRASI MASYARAKAT.
KITA SUNGGUH MEMAHAMI DAN MENYADARI, BAHWA ADA BERAGAM ASPIRASI MASYARAKAT
YANG BELUM TERWUJUD, NAMUN DALAM KETERBATASAN, KITA HARUS MAMPU MEMILIH DAN
MEMILAH, MANA YANG MENJADI KEINGINAN DAN MANA YANG MENJADI KEBUTUHAN, DENGAN
TETAP BERKOMITMEN BAHWA APA YANG KITA BUAT ADALAH DEMI KEMAJUAN DAN PENINGKATAN
TARAF HIDUP DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG
KITA CINTAI. KIRANYA SINERGITAS DAN KOMITMEN INI DAPAT TERUS KITA SEGAR-MANTAPKan
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLANJUTAN
PEMBANGUNAN DAPAT TERLAKSANA SECARA OPTIMAL.
KIRANYA PIMPINAN DPRD YANG TERHORMAT DAPAT BERKENAN MENGAGENDAKAN PEMBAHASAN
TERHADAP LKPJ INI SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU, DEMI PENYEMPURNAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
MASA YANG AKAN DATANG DAN SEMOGA SETIAP UPAYA DAN KERJA KERAS KITA SENANTIASA
MENDAPAT TUNTUNAN DAN PENYERTAAN TUHAN YANG MAHA KUASA, UNTUK BERSAMA-SAMA
MEMBANGUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG MAJU BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA.
ADAPUN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021 SETELAH
PERUBAHAN SEBESAR 940 MILIAR 840 JUTA 805 RIBU 907 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR
918 MILIAR 498 JUTA 434 RIBU 1 RUPIAH ATAU 97 KOMA 63 PERSEN.
2. ANGGARAN BELANJA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021 SETELAH PERUBAHAN
SEBESAR 954 MILIAR 256 JUTA 127 RIBU 861 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 890 MILIAR
362 JUTA 417 RIBU 996 RUPIAH ATAU 93 KOMA 30 PERSEN.
3. PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021. UNTUK PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SETELAH
PERUBAHAN MENJADI SEBESAR 13 MILIAR 415 JUTA 321 RIBU 954 RUPIAH DAN TEREALISASI
SEBESAR 100 PERSEN.
SELANJUTNYA, DILIHAT DARI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR, PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR,
PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN, PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN,
PELAKSANAAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN, DAN TUGAS PEMBANTUAN MAKA
DAPAT DISIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. PADA PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI TAHUN
2021 TERDAPAT 28 PROGRAM DAN 58 KEGIATAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 475
MILIAR 439 JUTA 617 RIBU 674 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 446 MILIAR 223 JUTA 247 RIBU
759 RUPIAH ATAU 93 KOMA 86PERSEN;
2. PADA PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
TERDAPAT 32 PROGRAM DAN 73 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN
SEBESAR 51 MILIAR 790 JUTA 17 RIBU 493 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 48 MILIAR 565 JUTA
766 RIBU 701 RUPIAH ATAU 93 KOMA 74 PERSEN;
3. PADA PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN TERDAPAT 16 PROGRAM DAN 25 KEGIATAN DI TAHUN
2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 31 MILIAR 720 JUTA 822 RIBU 596 RUPIAH DAN
TEREALISASI SEBESAR 30 MILIAR 977 JUTA 498 RIBU 942 RUPIAH ATAU 97 KOMA 34 PERSEN;
4. PADA PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TERDAPAT 21 PROGRAM
DAN 70 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 431 MILIAR 668 JUTA
542 RIBU 638 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 424 MILIAR 428 JUTA 60 RIBU 825 RUPIAH ATAU
98 KOMA 32 PERSEN;
5. UNTUK PELAKSANAAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN TERDAPAT 3 PROGRAM
DAN 7 KEGIATAN DI TAHUN 2021 DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR 34 MILIAR 772 JUTA 332
RIBU 239 RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 34 MILIAR 233 JUTA 638 RIBU 370 RUPIAH ATAU 98
KOMA 45 PERSEN;
6. UNTUK TUGAS PEMBANTUAN YANG TERDAPAT 1 PROGRAM DAN 1 KEGIATAN DI TAHUN 2021
DENGAN ANGGARAN SEBESAR 138 MILIAR 512 JUTA 627 RIBU RUPIAH DAN TEREALISASI SEBESAR 138 MILIAR 429 JUTA 903 RIBU 834 RUPIAH ATAU 99 KOMA 94 PERSEN. (**/dfy)
