Manado,GN- BP2MI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara beserta 13 Pemda lain di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Rabu (8/12/2021).
Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa penandatanganan PKS merupakan bentuk komitmen serius dari daerah untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 Tahun 2017. “Dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 sudah jelas tercantum bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dengan ditandatanganinya MoU dan perjanjian kerjasama hari ini, membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen serius untuk melaksanakan amanat UU” jelas Benny.
Benny juga menambahkan bahwa dengan adanya PKS ini, pemerintah daerah bisa fokus untuk menggenjot penempatan pada jabatan terampil dan profesional di seluruh dunia. “Dengan adanya MoU dan PKS ini juga, pemda dapat berkolaborasi positif dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, agar para pekerja kita nantinya dapat ditempatkan pada pengguna berbadan hukum sehingga penghasilan yang akan mereka dapat juga bisa lebih besar” kata Benny.
Menurut Benny, minat pemuda daerah untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi sehingga pemerintah wajib melindungi mereka antara lain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai, menempatkan sesuai dengan prosedur dan mengawasi proses penempatan mulai dari sebelum ditempatkan, di negara penempatan dan setelah ditempatkan di negara penempatan.
“Beberapa kali saya ke daerah untuk sosialisasi, saya lihat pemuda-pemuda daerah selalu antusias untuk mengikuti sosialisasi dan bertanya peluang kerja apa yang bisa mereka tempati di luar negeri. Artinya minat kerjanya tinggi namun mereka masih ragu dan bingung bagaimana prosedur kerja yang benar. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan agar para pemuda ini dapat ditempatkan disana sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.
Sementara itu ditemui di tempat penyelenggaraan acara, Bupati Bolmong, Bupati Bolmut dan Bupati Mitra sangat antusias untuk berkolaborasi dengan BP2MI. Ketiganya berkomitmen untuk menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran pada APBD 2022 masing-masing. (sisco/*)
