Bitung,GN – Aksi pungutan liar bagi siswa merebak di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri Bitung. Setiap siswa dipungut Rp 40 ribu setiap bulan dengan alasan untuk membayar guru honorer di sekolah tersebut.
Sejumlah siswa yang ditemui Selasa kemarin usai mengikuti UNBK mengatakan, pungutan ini sudah berlangsung lama.”Kami diwajibkan untuk membayar Rp 40 ribu setiap bulan sejak kelas 10 hingga sekarang. Katanya uang itu untuk membayar giru honorer” kata beberapa siswa terus terang.
Namun kata mereka, pungutan itu sudah disepakati antara orang tua dan komite serta pihak sekolah.
Sementara pemerintah sudah melarang adanya pungutan terhadap siswa karena semua sudah ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS.(red-Juknis BOS 2020 PERMENDIKBUD NO 8 Tahun 2020 Pasal 9 poin i) Kalaupun itu sumbangan, tapi nominalnya kenapa harus sama.
Bisa dibayangkan pungutan yang terkumpul intuk bayar guru honor karena jumlah siswa SMK 1 Bitung sekarang ini berjumlah sekitar 1180 lalu dikalikan Rp 40 ribu tiap siswa.
Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Bitung, Meiske Makadada, Spd saat hendak dikonfirmasi tidak mau ditemui, Selasa (17/3/20). Kepsek yang belum lama dilantik itu hanya mengurung diri di ruang kerjanya. Dia hanya memerintahkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Rais Hamizi untuk menemui wartawan.
” Kami tidak tahu ada pungutan seperti itu” kata Rais mengelak.
Kepsek memang dikenal tidak mau bertemu wartawan. Bahkan untuk informasi tentang UNBK saja ia tidak bersedia ditemui. Hanya wakil Kepsek bidang kurikulum. Merangkap panitia yang memberikan keterangan. Alasan mereka Kepsek sibuk padahal ia hanya mengunci diri di ruangan kerjanya.
“Dari semua sekolah yang kami datangi untuk memantau UNBK, hanya Kepsek SMK 1 Bitung saja yang tidak mau menyapa wartawan. Ia selalu menjadikan Wakil Kepsek Bidang Humas sebagai tameng dengan alasan memberdayakan wakil Kepaek. “Dulu saya tidak diberdayakan oleh Kepsek lama. Tapi sekarang mulai difungsikan,” kata Rais yang mengaku sudah lama bertugas di sekolah tersebut bahkan tidak lama lagi akan pensiun.
Semua wartawan yang meliput di bidang pendidikan juga mengeluhkan sikap Kepsek yang menutup diri dan tidak mau ditemui.
“Padahal sebagai pengambil keputusan, Kepsek harus menjalin komunikasi dengan dunia pers, bukan dengan menutup diri. Gubernur saja ada Biro Humas tetapi mau berkomunikasi langsung dengan wartawan. Sementara Kepsek Bitung so lawang-lawang gubernur” ujar wartawan senior dari sebuah harian terkemuka di Sulut.(FS)
