Tondano,GN – Sesuai dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-969.PK.01.01.02 Tahun 2019 dan Nomor PAS-984.PK.01.01.02 Tahun 2019, Lapas Kelas IIB Tondano memberikan Remisi Umum I Kepada 221 orang, Remisi Umum II (Bebas) 4 orang dalam Upacara memperingati HUT Proklamasi Republik Indonesia Ke-74 pada Sabtu (17/08/19).
Turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng SH,MSi, Kepala Lapas Tondano Teguh Imanto BcIP,SIP, Perwakilan Dandim 1302 Pelda Jhony Bura, Perwakilan Kejari Minahasa Pingkan Wenur SH, Perwakilan Pengadilan Negeri Tondano Laode Arsal Kasir SH,Jajaran Pemkab Minahasa
Dalam Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di sampaikan oleh Wakil Bupati Minahasa mengatakan Kemerdekaan yang kita nikmati sampai dengan hari ini adalah hasil kerja keras dan jerih payah para pejuang kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban jiwa, raga dan harta benda memperjuangkan tanah air tercinta yaitu Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus harus memiliki kemampuan, bukan saja mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta, akan tetapi juga mengisi kemerdekaan, yang jauh lebih berat. Bagaimana kita semua harus bisa membangun dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia tercinta ini dengan kerja dan karya yang nyata.
“Tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah SDM Unggul Indonesia Maju, ini sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kondisi bangsa kita saat ini yang sedang mencurahkan semua potensi dan sumber daya menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” Kata Wabup.
“Saya atas nama pemerintah memberikan remisi umum kepada 130.383 Orang narapidana dan anak. Remisi ini diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan diantaranya adalah dengan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan diberikan remisi adalah untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri ditengah masyarakat, serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan” ungkapnya.(*/stevry)
