Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Usai Memberikan Materi Kepada Seluruh Kepala SKPD Talaud (foto:eko)
TALAUD,GN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Tim Koordinator Wilayah 9, melaksanakan program pencegahan korupsi bidang, optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Talaud itu diadakan di ruang rapat kantor Bupati lantai dua, pada Rabu (10/07/19) Siang.
“Seluruh Kepala Dinas itu diundang KPK, dengan tujuan melakukan pencegahan Korupsi di jajaran SKPD Talaud. Dengan pengalaman Korupsi yang sudah terjadi di Kabupaten Talaud, maka inti dari tim KPK datang untuk melakukan pencegahan adanya korupsi di Talaud,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Bupati Talaud Petrus Simon Tuange SSos,MSi diruanganya.
Lanjutnya, Jadwal Tim Koordinator Wilayah 9 KPK rutin mereka melakukan pencegahan di daerah-daerah, intinya adalah mereka dari divisi pencegahan. Mereka ingin ketemu dengan penyelengara pemerintahan khususnya Kepala SKPD di Kabupaten Talaud untuk menyampaikan, upaya-upaya melakukan pencegahan. ‘Mereka juga sementara memaparkan masalah menyangkut perencanaan penguna APBD yang betul-betul terintegerasi di sistem. Selanjutnya terkait pengadaan barang dan jasa, serta di perijinan untuk tidak ada gesekan antara pelengara perijinan dengan pemohon ijin. Semuanya itu harus berbasis online, dan semuanya itu mereka berharap mengunakan siatem Online,”tukas Tuange.
Dengan diadakan pertemuan ini harapan kedepan, untuk menjadi acuan para pejabat di jajaran Pemda Talaud untuk bisa melakukan pencegahan terhadap korupsi.
Hal tersebut diutarakan Kepala Koordinator Wilayah 9 KPK Budi Waluya, yang mencangkup wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat,” Program bidang pencegahan terintegerasi. Ada Delapan bidang yang kita terapkan kepada Kepala SKPD Talaud yaitu perencanaan pengunaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan, peninkatan aktebilitas Inspektorat, peningkatan SDM, Dana Desa, serta pendapatan Daerah. Intinya Tim kita turun, untuk melakukan pencegahan pasca penindakan, ” singkat Waluya.(eko)
