Sulut,GN- Bertempat di halaman kantor BPJN Sulut, digelar apel siaga bencana satgas kementerian PUPR dan satgas bencana Pemda provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/12/2023).

Dalam apel siaga bencana satgas tersebut bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala BWS Sulawesi I, Ir I Komang Sudana,ST,MT.

Dalam sambutannya, Sudana menyebutkan bahwa dalam menghadapi musim penghujan, pihaknya bersama instansi terkait diminta untuk selalu siap siaga.

“Karena sudah terjadi bencana banjir di sumatera dan sekitarnya, maka kami diminta untuk terus siap siaga, sehingga hari ini dilaksanakan apel siaga satuan tugas (Satgas red) dari semua instansi yang ada di Kementerian PUPR,” kata Sudana.

Lanjut kata Sudana, semua Instansi saling bersinergi bersatu sehingga setiap kejadian di lapangan dapat terkoordinir dengan baik.

“Jika nantinya ada bencana kita siap dan sigap turun bersama – sama dan berkoordinasi dengan instansi dilingkup kementerian PUPR,” kata Sudana.

Sudana mengatakan, kedepan pihaknya akan berkoordinasi juga dengan instansi BPBD untuk melakukan rapat dalam menghadapi terjadinya bencana.

” Kami juga akan berkoordinasi dengan BPBD untuk rapat bersama. Selain itu, di masing – masing instansi menyiapkan posko bencana di titik lokasi yang sudah di tentukan,” jelasnya.

Usai apel siaga bencana, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan peralatan bencana masing – masing di serahkan kepada instansi yakni BPJN Sulut, BP2P Sulawesi I,BPBD Prov Sulut,BWS Sulawesi, BP2K Provinsi Sulut. (sisco)

Sulut,GN – Kepala BPJN Sulawesi Utara (Sulut) Ir Hendro Satrio MK, ST, MT optimis pekerjaan jembatan di Sulawesi Utara (Sulut) tuntas.

Menurut Hendro, setiap pekerjaan jembatan, ada yang namanya single year dan multi years. “Misalnya jembatan Sukarno itu pengerjaannya muti years artinya hanya jembatan yang khusus dikerjakan memakai anggaran multi years. Sedangkan jembatan biasa hanya di kerjakan single year artinya hanya satu tahun anggaran,” jelas Hendro kepada media Gemparnews.com Selasa (07/11/2023) lalu.

Lanjut, kata Hendro, pihaknya sampai hari ini tetap konsentrasi melakukan pekerjaan jembatan hingga Desember tahun ini. ” Kami optimis pekerjaan jembatan yang sedang di kerjakan akan selesai Desember akhir tahun ini,” ujarnya.

Selain pekerjaan proyek jembatan, BPJN Sulut juga menggenjot proyek lainnya seperti preservasi jalan nasional di wilayah lain di Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio MK, ST MT menegaskan proyek pengerjaan pelebaran jembatan pesawangan yang menghubungkan ring road 2 menuju ke Bengkol di pastikan selesai akhir Desember 2023.

“Kemarin saya sudah melihat girdernya sudah terpasang semua di sisi kiri dan sisi kanan . Rencananya Minggu ini kontraktor akan memulai pembesian untuk penulangan lantai jembatan. Jadi rencananya mungkin Minggu depan itu sudah dilakukan pengecoran lantai jembatan,” kata Hendro kepada media Gemparnews.com ketika di temui di ruangan kerjanya, Selasa (08/11/2023) tadi siang.

Setelah pengecoran lanjut Hendro menjelaskan berikutnya pengerjaan paralel, dan akan melakukan penimbunan di ovbread jembatan.

“Sekarang kita sudah bikin pasangan batu untuk penahan ovbreadnya. Mudah-mudahan Minggu depan kita sudah melakukan penimbunan obread. Artinya nanti diakhir November ini, setelah obreadnya sudah selesai di timbun akan dilakukan pengaspalan. Setelah itu kita akan melakukan paraped jembatan dan reelingnya akan dikerjakan,” tambahnya.

“Mudah-mudahan di akhir Desember 2023 ini pekerjaan jembatan di pesawangan sudah selesai dikerjakan semua,” ungkapnya.

Sementara, untuk Progress pengerjaan, Kepala BPjN Sulut mengatakan sudah 78,1 persen dan sesuai dengan on scedul rencana.

“Progres pelebaran jembatan pesawangan saat ini 78,1 persen. Ini sesuai dengan on scedul rencana, sehingga diharapkan akhir Desember ini seluruh pekerjaan pelebaran jembatan pesawangan ini sudah selesai semuanya,” tutup pria yang ramah dengan para awak media ini. (Sisco)

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio membantah bahwa pihaknya membatasi wartawan ikut dalam acara konferensi pers yang di laksanakan Selasa 31 Oktober 2023 kemarin.

Kepada Gemparnews.com Hendro menjelaskan sesuai dengan komitmen bersama bahwa acara konferensi pers akan di mulai tepat pukul 9 pagi, namun masih di berikan toleransi hingga pukul 09.30 Wita ( setengah sepuluh pagi).

” Kami tidak membatasi wartawan atau media ikut konferensi pers Ini sesuai dengan komitmen mulai pukul 9 pagi dan ada toleransi waktu hingga pukul 09.30 Wita. Jadi kalau terlambat nanti bisa ikut lagi di pertemuan berikutnya,” jelas Hendro kepada awak media Gemparnews.com melalui telephone selularnya, Rabu (01/01/2023) pagi.

Terkait kuota wartawan yang ikut konferensi pers, Hendro mengatakan bahwa dirinya tidak membatasi kuota wartawan yang ikut. ” Tidak ada kuota pembatasan, semua boleh ikut asalkan hadir tepat waktu. Mungkin mereka terlambat datang. Sesuai komitmen bersama, yang datang terlambat sebaiknya nanti pertemuan berikutnya. jangan sampai ada pertanyaan berulang-ulang yang sama di tanyakan oleh teman-teman lainnya,” kata Hendro.

Dia berharap kepada teman-teman untuk saling mengerti setiap tugas dan tanggungjawab yang akan di kerjakan.
” Kiranya teman-teman dapat memahami dan saling mengerti,” tandas Hendro. (sisco )

Sulut,GN- Tidak seperti biasanya atau sebelumnya saat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) saat menggelar konferensi pers bersama wartawan dan LSM di Sulut, bebas datang dan melakukan pengisian daftar hadir yang sudah di siapkan oleh bagian kehumasan.

Namun kali ini, Selasa (31/10/2023) Konferensi pers yang di laksanakan oleh BPJN Sulut sangat berbeda jauh dari pelaksanaan sebelumnya. Pasalnya sejumlah awak media dan LSM yang ikut menghadiri konferensi pers dibatasi untuk masuk mengikuti konferensi pers yang nota Bene dilaksanakan dua kali se bulan.

Terkait hal itu, salah satu wartawan yang tidak diijinkan masuk mengikuti konferensi pers angkat bicara. Dia mengatakan pihaknya sudah menanyakan kepada salah satu staf dan security, alasan kenapa wartawan tidak diijinkan masuk dan naik kelantai 4 mengikuti konferensi pers. ” Saya sudah menanyakan alasan kami tidak dapat masuk dan naik kelantai 4 ikut Konferensi pers,” katanya.

” So pas depe kuota dan absen so pa ka balai (sudah penuh kuota dan absen sudah masuk ke kepala balai red),” ujarnya mengutip penyampaian salah satu staf security.

” pada hal banyak yang ingin kami tanyakan sekaligus mendapat jawaban dari BPJN Sulut terkait keberlangsungan pembangunan melalui proyek yang dikerjakan,” tambahnya.

Sesuai dengan undang – undang pers nomor 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 dan 3 mengatakan Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dan Vab VIII pasal 18 mengatakan Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Terkait itu, awak media gemprnews.com mengkonfirmasi dan langsung menghubungi pimpinan BPJN Sulut melalui aplikasi WhatsApp mendapat jawaban singkat. ” Mungkin mereka terlambat datang,” kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio singkat.
Sementara di tanya apakah perintah Kepala BPJN Sulut untuk membatasi wartawan ikut Konferensi pers, hal itu tidak ada jawaban dari kepala BPjN Sulut. (sisco)

Sulut,GN – Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Hendro Satrio menjelaskan untuk Kepulauan Sangihe jalan nasional sudah bagus karena pengaspalan di kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan sejak tahun 2019.

“Memang jalan di Sangihe lebih bagus dari pada di Talaud,” ungkapnya saat diskusi dengan BPJN Sulut, Senin (16/10/2023).

Namun, ditanyakan mengenai beberapa proyek yang belum terselesaikan di Desa Kalasuge dan di Desa Naga Dua dan Kapan penyelesaian proyek tersebut, agar anggaran dapat terserap dengan baik.

Sementara pekerjaan jalan nasional dari Tahuna – Lenganeng sampai ke Bandara Naha dan ada bahu jalan yang sudah amblas, apalagi lokasinya yang curam dan membahayakan pengguna jalan menjadi perhatian BPJN Sulut.

Menurut penjelasan PPK Wilayah Sangihe, Henry Pangkey, mengatakan memang benar ada pekerjaan paket longsoran di Desa Kalasuge dan Desa Naga dua dan progresnya sekarang 70.89 persen.

“Kami berupaya November sudah tuntas, meskipun kontrak pekerjaan akan selesai 31 Desember nanti. Jadi, masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” ungkapnya.

Lanjut Henry, untuk bahu jalan di Sudirman batas Kota Tahuna ada beberapa lokasi belum ditangani, karena terbatas anggaran.

Mengenai longsoran Kata Henry, sudah diusulkan ke bidang penyidikan tanah, terkait desain ada longsoran badan jalan yang dalam. Apakah akan ditangani tahun ini atau belum tergantung dana.

“Kami akan menyesuaikan dengan anggaran. Apabila tahun ini ada anggaran akan dilakukan pekerjaan, sedangkan jika belum akan diupayakan tahun depan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Pusat menugaskan BPJN Sulut menangani infrastruktur jalan di Kabupaten Sitaro.

Proyek Inpres melalui APBN dengan pagu anggaran 46 Miliar Rupiah yang telah di siapkan, dipercayakan pengerjaan pelebaran jalan lingkar selatan Ulu-Bandara Bung Karno- Ondong kepada BPJN Sulut.

Menurut Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio,ST.MT di dampingi Kasatker Wilayah III Okto Silitonga,ST.MT bahwa Pelebaran jalan ulu ke bandara Bung Karno- Ondong yang lingkar selatan untuk kepentingan umum yang akan menghubungkan jalan ke Bandara Bung Karno.

” Atas usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Sitaro sehingga kami juga menyampaikan ke kementerian. Proyek pelebaran jalan tersebut tentunya untuk kepentingan bandara. Jika bandaranya sudah di operasionalkan, masyarakat bisa menggunakan. Langkah tepat pemda Sitaro mengusulkan proyek pelebaran tersebut,” kata Hendro saat konferensi pers bersama wartawan dan LSM di Manado, Senin (02/10/2023) tadi siang.

Lanjut kata Hendro, untuk jalan yang ada di Pulau Tagulandang, Pemkab Sitaro belum mengusulkan, sehingga proyek Inpres ini dikerjakan hanya di jalan lingkar ulu-Bandara bung karno-ondong di Siau.
“Tagulandang memang tidak diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujar Hendro.

Sementara, proyek jalan lainnya seperti MORR III tahap 3 yang akan dikerjakan sepanjang 1,9 km sementara di laksanakan. Bahkan progres pengerjaan proyek tersebut hingga saat ini 36,4 persen.

“Memang beberapa bulan lalu masih ada permasalahan namun sudah bisa di selesaikan dan kami sementara mengerjakannya,” jelas Hendro.

“Seluruh areal itu sudah bisa kami kerjakan dan sudah ada pembersihan lahan dan cutting dan melakukan beberapa box caver dan agregrate kelas A. Kalau sudah dikerjakan agregrate kelas A maka itu sudah aman. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai di kerjakan,” ungkapnya.

Untuk tahun depan kata Hendro, pihaknya akan mengerjakan dan mengajukan sepanjang 2.6 Kilo Meter.

“Kami menerima dua surat dari sekprov dan kadis Perkimtan dimana sudah ada pembebasan lahan. Berdasarkan surat itu, maka kami ajukan ke kementerian untuk dikerjakan pada tahun depan.Kami mengikuti sepanjang, berapa yang di bebaskan oleh pemerintah daerah,” tandasnya. (sisco)

Sulut, GN- Pemerintah pusat tak segan-segan menggelontorkan dana untuk kemajuan  pembangunan suatu daerah tertinggal. Hal ini di buktikan dengan lajunya pembangunan di kabupaten tertinggal seperti di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut).

Ini di sampaikan oleh Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio MK, ST.MT ketika menggelar konferensi pers Senin (11/09/2023) di lantai 4 kantor BPJN Sulut.

” Daerah 3T adalah daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang merupakan gerbang tapal batas negara Indonesia. Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor, salah satunya adalah infrastruktur,” kata Hendro.

Lanjut Hendro, Sulawesi Utara menjadi prioritas sebab ada beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain yang menjadi kabupaten terdepan di Indonesia. ” Nah, Sulut termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu prioritas karena Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan dan sebagai kategori daerah tertinggal. Maka banyak pembangunan di pusatkan dan dikucurkan untuk kabupaten kepulauan Talaud,” ungkapnya.

“Nah, kami BPJN Sulut adalah bagian dari kementerian PUPR terus memacu pembangunan di daerah kepulauan Talaud,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar konferensi pers di ruang rapat lantai 4, Selasa (29/8/2023).

Dalam konferensi pers tersebut Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio,MK.ST.MT di dampingi Kepala Satuan Kerja wilayah menjelaskan terkait progres pekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

Terkait progres jalan Wori – Likupang – Bitung, Hendro mengatakan sampai hari ini pekerjaan pengaspalan overlay terus di lakukan termasuk pelebaran jalan maupun pengerjaan bahu jalan.

” Untuk ST awal Wori, pekerjaan pelebaran sudah kita lakukan, dan saat ini sementara melakukan cutting dan pengaspalan,” kata Hendro.

Hendro menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan sepanjang 40 kilo meter untuk jalan Wori – Likupang – Bitung. Dan saat sudah sekitar 15 kilo meter dikerjakan.

“Sementara kami lakukan pengaspalan. Jika jalannya rusak parah, sudah retak maka kami lakukan pengaspalan dua lapis. Sedangkan jalan yang rusak ringan dan sudah ada peching, kami lakukan pengaspalan hanya satu lapis saja,” jelas Hendro.

Lanjut Hendro mengatakan Proyek jalan Wori – Likupang – Bitung masa pengerjaannya hingga akhir tahun 2024, sehingga pihaknya terus memacu dan melakukan pekerjaan dengan baik agar dapat di nikmati oleh masyarakat. ” Iya, pekerjaan proyek ini sampai akhir tahun 2024 mendatang,” tandasnya. (sisco)