DPRD Sulut Ikut Penyuluhan Antikorupsi

Sulut,GN- Sejumlah anggota DPRD Sulut, Senin (30/10/2023) menerima materi penyuluhan antikorupsi. DPRD Sulut mendapat beberapa materi tentang sosialisasi pencegahan gratifikasi.

Ini dikatakan oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD. “Memang ini merupakan langkah pencegahan serta upaya dan strategi memberantas korupsi. Upayanya, ya itu pencegahan pastinya,” kata Silangen.

“Tapi memang kita tahu program pemberantasan korupsi adalah program yang terintegrasi,” tambah politisi PDI Perjuangan Dapil Nusa Utara ini.

Lanjut Dia menegaskan bahwa harus ada perbaikan sistem ke depan, agar supaya hal-hal yang diedukasikan, penyuluhan, bisa bermanfaat.

“Terlebih terkait pencegahan gratifikasi. Mari kita dukung untuk pemberantasan korupsi,” jelasnya. (sisco)




Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan Kapten dan Anak Buah Kapal Gregorius, Lavarence : Harus Ada Efek Jerah Bagi Pelaku Penganiayaan

Sulut,GN- Meskipun sudah ada permintaan maaf dari oknum POMAL pelaku dugaan penganiayaan terhadap kapten dan anak buah kapal Gregorius beberapa hari yang lalu dan sudah mendapat respon dari kepala Lantamal VIII Manado untuk tetap memproses para oknum pelaku dugaan penganiayaan tersebut.

Anggota DPRD Sulut Meyke Lavarence,A.Md (foto: Gemparnews)

Terkait hal itu, Legislator DPRD Provinsi Sulut Daerah Pemilihan Nusa Utara Meyke Lavarence,A.Md angkat bicara.

Lavarence menegaskan proses hukum harus berjalan dan oknum pelaku dugaan penganiayaan terhadap kapten dan anak buah kapal Gregorius harus mendapat efek Jerah. ” Proses hukum sebaiknya tetap berlanjut dan para oknum pelaku harus mendapat efek Jerah, kalau tidak ada efek Jerah maka se enaknya mereka melakukan hal seperti itu,” tegas Srikandi Nusa Utara ini, ketika di wawancarai media Gemparnews.com Diruangan kerjanya Rabu, (11/10/2023).

Lavarence juga sangat menyayangkan kasus penganiayaan itu terjadi. Dirinya berharap kasus ini jangan lagi terjadi dan sebaiknya melakukan komunikasi yang baik.

Lanjut kata Lavarence, sebagai orang beradab harus ada etikanya dan saling menjunjung tinggi kebersamaan dan lain sebagainya dan dapat berkomunikasi dengan baik, itu yang diperlukan. “Jadi kekerasan itu bukan akhir dari segalanya, malah lebih panjang persoalannya. Yang diperlukan itu bagaimana menyikapi segala sesuatu dengan kepala dingin,” ucapnya. (sisco)

 




Sekwan Sandra Moniaga Bacakan Surat Masuk PAW Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga membacakan surat masuk dari pimpinan pusat partai NasDem yang di tandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sulut Mohammad Wongso kepada Ismail sebagai suara terbanyak berikutnya.

Pembacaan surat masuk tersebut di bacakan oleh sekretaris DPRD Sulut di sela-sela rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH,MH, James Arthur Konjongian, Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.

Usai membacakan surat masuk, rapat paripurna DPRD Sulut tentang penyampaian Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Sulut TA 2024, Selasa (18/7/2023) dilanjutkan kembali oleh ketua DPRD dr Fransiscus A Silangen. (sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Inisiasi Kegiatan Forpim, Teguh Setiabudi Sebut Permasalahan Status Kependudukan Menjadi Perhatian Kemendagri Dalam Menghadapi Pemilu 2024

Sulut,GN- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Teguh Setiabudi dalam kegiatan Forum Pimpinan DPRD se –Sulut yang berlangsung Jumat (14/07/2023) kemarin di hotel sentra Medika Minahasa Utara mengatakan Permasalahan status kependudukan menjadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri RI terutama dalam mengahadapi momentum pemilu 2024. Salah satunya kontribusi pemilih pemula yang memiliki peran penting untuk suksesnya pelaksanaan pemilu mendatang.

” Terkait data pemilih, DPT Nasional sudah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2024, tugas kami sekarang mengupdate data,” kata Teguh Setiabudi.

Secara khusus kata Teguh Setiabudi, untuk Provinsi Sulawesi Utara menurutnya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dituntaskan.

” Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara juga kami sampaikan beberapa hal yang perlu kita tangani bersama terkait masalah pemilih pemula masih banyak di Sulut yang kita lakukan upaya – upaya percepatan terkait masalah perekaman sehingga natinya para pemilik pemula sampai dengan tanggal 14 Februari tahun depan tidak terabaikan hak pilihnya tetap tercover hak pilihnya, ” ungkapnya.

Dirjen mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bersama provinsi untuk terus bersinergi melakukan langkah – langkah cepat dengan sistim jemput bola.

” Tidak hanya pemilih pemula tetapi juga kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih, tetapi memang dari data yang ada pemilih pemula di Sulut masih banyak yang belum melakukan perekaman untuk kependudukan.” katanya.

Teguh Setiabudi memberikan pemaparan berbagai masalah terkait kependudukan, khususnya menuju pemilu tahun 2024 dengan berbagai perkembangan yang ada saat ini yang berkaitan dengan data kependudukan.

” Data pemilih pemula di Sulawesi Utara masih banyak yang belum melakukan perekaman dan ini menjadi tugas kita bersama Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan hal itu termasuk urusan pindah domisili yang terlalu mudah apalagi menghadapi mementum Pilkada, Pilkades dan lain – lain, ini menjadi masukan bagi kami untuk terus memperbaiki regulasi yang ada, ” pungkas Teguh Setiabudi sembari mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Forum Pimpinan DPRD yang di inisiasi oleh Sekretariat.

Turut hadir Ketua DPRD dr Fransiskus Andi Silangen, SpB.KBD, anggota DPRD Sulut  Fabian Kaloh dan Melky J Pangemanan.

Berbagai masukan juga disampaikan dua personil legislator Sulut terkait status pemilih yang terus menjadi persoalan dalam setiap proses Pemilu. (*/sisco)