Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio membantah bahwa pihaknya membatasi wartawan ikut dalam acara konferensi pers yang di laksanakan Selasa 31 Oktober 2023 kemarin.

Kepada Gemparnews.com Hendro menjelaskan sesuai dengan komitmen bersama bahwa acara konferensi pers akan di mulai tepat pukul 9 pagi, namun masih di berikan toleransi hingga pukul 09.30 Wita ( setengah sepuluh pagi).

” Kami tidak membatasi wartawan atau media ikut konferensi pers Ini sesuai dengan komitmen mulai pukul 9 pagi dan ada toleransi waktu hingga pukul 09.30 Wita. Jadi kalau terlambat nanti bisa ikut lagi di pertemuan berikutnya,” jelas Hendro kepada awak media Gemparnews.com melalui telephone selularnya, Rabu (01/01/2023) pagi.

Terkait kuota wartawan yang ikut konferensi pers, Hendro mengatakan bahwa dirinya tidak membatasi kuota wartawan yang ikut. ” Tidak ada kuota pembatasan, semua boleh ikut asalkan hadir tepat waktu. Mungkin mereka terlambat datang. Sesuai komitmen bersama, yang datang terlambat sebaiknya nanti pertemuan berikutnya. jangan sampai ada pertanyaan berulang-ulang yang sama di tanyakan oleh teman-teman lainnya,” kata Hendro.

Dia berharap kepada teman-teman untuk saling mengerti setiap tugas dan tanggungjawab yang akan di kerjakan.
” Kiranya teman-teman dapat memahami dan saling mengerti,” tandas Hendro. (sisco )

Sulut,GN- Tidak seperti biasanya atau sebelumnya saat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) saat menggelar konferensi pers bersama wartawan dan LSM di Sulut, bebas datang dan melakukan pengisian daftar hadir yang sudah di siapkan oleh bagian kehumasan.

Namun kali ini, Selasa (31/10/2023) Konferensi pers yang di laksanakan oleh BPJN Sulut sangat berbeda jauh dari pelaksanaan sebelumnya. Pasalnya sejumlah awak media dan LSM yang ikut menghadiri konferensi pers dibatasi untuk masuk mengikuti konferensi pers yang nota Bene dilaksanakan dua kali se bulan.

Terkait hal itu, salah satu wartawan yang tidak diijinkan masuk mengikuti konferensi pers angkat bicara. Dia mengatakan pihaknya sudah menanyakan kepada salah satu staf dan security, alasan kenapa wartawan tidak diijinkan masuk dan naik kelantai 4 mengikuti konferensi pers. ” Saya sudah menanyakan alasan kami tidak dapat masuk dan naik kelantai 4 ikut Konferensi pers,” katanya.

” So pas depe kuota dan absen so pa ka balai (sudah penuh kuota dan absen sudah masuk ke kepala balai red),” ujarnya mengutip penyampaian salah satu staf security.

” pada hal banyak yang ingin kami tanyakan sekaligus mendapat jawaban dari BPJN Sulut terkait keberlangsungan pembangunan melalui proyek yang dikerjakan,” tambahnya.

Sesuai dengan undang – undang pers nomor 40 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 dan 3 mengatakan Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dan Vab VIII pasal 18 mengatakan Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Terkait itu, awak media gemprnews.com mengkonfirmasi dan langsung menghubungi pimpinan BPJN Sulut melalui aplikasi WhatsApp mendapat jawaban singkat. ” Mungkin mereka terlambat datang,” kata Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio singkat.
Sementara di tanya apakah perintah Kepala BPJN Sulut untuk membatasi wartawan ikut Konferensi pers, hal itu tidak ada jawaban dari kepala BPjN Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Pusat menugaskan BPJN Sulut menangani infrastruktur jalan di Kabupaten Sitaro.

Proyek Inpres melalui APBN dengan pagu anggaran 46 Miliar Rupiah yang telah di siapkan, dipercayakan pengerjaan pelebaran jalan lingkar selatan Ulu-Bandara Bung Karno- Ondong kepada BPJN Sulut.

Menurut Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio,ST.MT di dampingi Kasatker Wilayah III Okto Silitonga,ST.MT bahwa Pelebaran jalan ulu ke bandara Bung Karno- Ondong yang lingkar selatan untuk kepentingan umum yang akan menghubungkan jalan ke Bandara Bung Karno.

” Atas usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Sitaro sehingga kami juga menyampaikan ke kementerian. Proyek pelebaran jalan tersebut tentunya untuk kepentingan bandara. Jika bandaranya sudah di operasionalkan, masyarakat bisa menggunakan. Langkah tepat pemda Sitaro mengusulkan proyek pelebaran tersebut,” kata Hendro saat konferensi pers bersama wartawan dan LSM di Manado, Senin (02/10/2023) tadi siang.

Lanjut kata Hendro, untuk jalan yang ada di Pulau Tagulandang, Pemkab Sitaro belum mengusulkan, sehingga proyek Inpres ini dikerjakan hanya di jalan lingkar ulu-Bandara bung karno-ondong di Siau.
“Tagulandang memang tidak diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujar Hendro.

Sementara, proyek jalan lainnya seperti MORR III tahap 3 yang akan dikerjakan sepanjang 1,9 km sementara di laksanakan. Bahkan progres pengerjaan proyek tersebut hingga saat ini 36,4 persen.

“Memang beberapa bulan lalu masih ada permasalahan namun sudah bisa di selesaikan dan kami sementara mengerjakannya,” jelas Hendro.

“Seluruh areal itu sudah bisa kami kerjakan dan sudah ada pembersihan lahan dan cutting dan melakukan beberapa box caver dan agregrate kelas A. Kalau sudah dikerjakan agregrate kelas A maka itu sudah aman. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai di kerjakan,” ungkapnya.

Untuk tahun depan kata Hendro, pihaknya akan mengerjakan dan mengajukan sepanjang 2.6 Kilo Meter.

“Kami menerima dua surat dari sekprov dan kadis Perkimtan dimana sudah ada pembebasan lahan. Berdasarkan surat itu, maka kami ajukan ke kementerian untuk dikerjakan pada tahun depan.Kami mengikuti sepanjang, berapa yang di bebaskan oleh pemerintah daerah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar konferensi pers di ruang rapat lantai 4, Selasa (29/8/2023).

Dalam konferensi pers tersebut Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio,MK.ST.MT di dampingi Kepala Satuan Kerja wilayah menjelaskan terkait progres pekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

Terkait progres jalan Wori – Likupang – Bitung, Hendro mengatakan sampai hari ini pekerjaan pengaspalan overlay terus di lakukan termasuk pelebaran jalan maupun pengerjaan bahu jalan.

” Untuk ST awal Wori, pekerjaan pelebaran sudah kita lakukan, dan saat ini sementara melakukan cutting dan pengaspalan,” kata Hendro.

Hendro menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaspalan sepanjang 40 kilo meter untuk jalan Wori – Likupang – Bitung. Dan saat sudah sekitar 15 kilo meter dikerjakan.

“Sementara kami lakukan pengaspalan. Jika jalannya rusak parah, sudah retak maka kami lakukan pengaspalan dua lapis. Sedangkan jalan yang rusak ringan dan sudah ada peching, kami lakukan pengaspalan hanya satu lapis saja,” jelas Hendro.

Lanjut Hendro mengatakan Proyek jalan Wori – Likupang – Bitung masa pengerjaannya hingga akhir tahun 2024, sehingga pihaknya terus memacu dan melakukan pekerjaan dengan baik agar dapat di nikmati oleh masyarakat. ” Iya, pekerjaan proyek ini sampai akhir tahun 2024 mendatang,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara Hendro Satrio melalui PPK 3.1 Hendry Pangkey menegaskan bahwa paket pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus di genjot hingga saat ini.

Paket pekerjaan untuk longsoran dengan nilai kontrak Rp 15.267.763.000,- pelaksanaannya sampai 31 Desember 2023. Satu paket pekerjaan ini terbagi di tiga lokasi. Untuk proyek yang paling besar berada di Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara kemudian di Kampung Naga Dua Tamako, dan kemudian satu lokasi lagi di Kauhis Kecamatan Manganitu.

Khusus di Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu, kata Pangkey, pihaknya mengalami kendala, yang rencananya akan dipasang Bronjong terkendala dengan lahan. “Kemarin kami sudah sempat mediasi pemilik lahan dengan pemerintah setempat dan sudah ada titik temu namun lama kelamaan mengalami kendala. Makanya saya sudah sampaikan kemarin harus ada berita acara supaya ada pegangan tapi sekarang masih ada sedikit masalah, untuk itu kami akan terus melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik lahan agar paket ini tidak tersendat,” jelas Pangkey kepada media gemparnews.com, Jumat (21/07/2023) ketika ditemui di ruang kerjanya.

Pangkey mengatakan pihak pelaksana proyek atau kontraktor yakni PT Anugerah Dinasti Sakti. Proyek tersebut hanya satu paket tetapi terbagi di tiga lokasi ” Paket tersebut sementara dikerjakan sehingga progres pengerjaan di tiga lokasi sampai hari ini sekitar 27 persen dan ini sudah bagus,” katanya.

Sementara untuk proyek di Kampung Kalasuge, dari pantauan media ini berada di tepian pantai, sehingga sewaktu-waktu dapat tergerus kembali jika terjadi ombak besar.

Terkait hal itu, kata Pangkey pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pergeseran trase untuk menjaga lebih nyaman lagi.

“Sebaiknya ada pergeseran Trase.Untuk itu, ke depan akan ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah, karena pembebasan lahan bukan wewenang dari BPJN. Untuk pembebasan lahan merupakan wewenang dari Pemkab. Kami hanya menyediakan fisiknya pekerjaannya,” ungkap Pangkey.

Untuk masalah spesifikasi jelas Pangkey, ada pengawasan dari supervisi untuk mengawasi dan mengarahkan pekerjaan tersebut harus sesuai spesifikasi.

“Setiap pekerjaan harus merujuk ke spesifikasi, apakah itu beton, besi, dan lain-lain, dan itu juga ada pengujian dari laboratoriumnya,” tutup Pangkey. (sisco)