Ketua Komisi IV DPRD Sulut : Kami Bukan Mencari Kesalahan Tetapi Ada Perbaikan
Sulut,GN- Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny A Paat menegaskan bahwa Komisi IV bukan mencari-cari kesalahan dari mitra kerjanya Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Penegasan ini di sampaikan oleh ketua komisi IV DPRD Sulut saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas Dikda Provinsi Sulut, Senin (19/9/2022).
“Begini ibu Kadis, kami komisi IV bukan mencari kesalahan, tapi harus ada perbaikan,”tegasnya.
Pada kesempatan itu anggota komisi IV juga melayangkan berbagai pertanyaan terlebih soal Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 yang berpotensi bermasalah.
Bahkan, tambahan dana dalam APBD Perubahan 2022 di Dikda sebesar 25 milyar hanya untuk membayar hutang senilai 28 Milyar diantaranya DAK 2021.
Belum lagi soal peran Konsultan pengawas yang di nilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
Sementara, anggota Komisi IV Careig N Runtu dan Yusra Al Habsyi juga sependapat apa yang perlu dan harus di perbaiki oleh Dikda Sulut terlebih di tahun 2022. “Kami sebagaimana mitra bukan mencari kesalahan, namun ke pihak Dikda banyak yang harus di perbaiki,” ucap keduanya.
Terkait itu,Kepala Dinas Dikda Sulut dr Grace Punuh menyampaikan apresiasi bahkan atas masukan dari anggota komisi IV akan terus di perbaiki guna pelayanan di bidang pendidikan ke depan. (sisco)
Komisi IV DPRD Kunjungi Asrama Mahasiswa Sulut Di Bogor
Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang terletak di daerah di Bogor Baru I dan Bogor Baru II, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/3/2021) didampingi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.
Kunker Komisi IV tersebut dalam rangka memantau keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat. Personel Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungannya berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.
Kunjungan Komisi IV DPRD Sulut Ke Asrama Mahasiswa Sulawesi Utara Di Bogor Jawa Barat (foto: ist)
Sementara anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menjelaskan bahwa Komisi IV berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan asrama yang rusak atau tidak layak ditempati, serta aspirasi soal beasiswa dan bantuan studi akhir buat mahasiswa.
“Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di asrama. Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi Utara agar mengalokasikan anggaran beasiswa dan bantuan studi akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan atau renovasi asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Sekretaris Bapemperda DPRD Sulut ini.
Selain itu MJP mengatakan Komisi IV DPRD mengingatkan kepada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktivitas di setiap asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dia mengharapkan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut, untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa asal Sulawesi Utara.
Hadir dalam kunker Komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsyi, Hilman Firmansyah Idrus, dan Melisa Gerungan berserta Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun data dan aspirasi yang dirangkum dari hasil kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di asrama mahasiswa Sam Ratulagi Bogor :
– Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu. – Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar. Sedangkan 9 kamar sudah tidak layak atau rusak parah. Penghuni asrama mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu. – Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan. – Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara. Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan studi akhir saat menyusun skripsi, tesis dan disertasi. (sisco/*)
Protes “Keras” Pementasan Theater, Alhabsy Minta Pjs Gubernur Memberikan Teguran Kepada Kadispar Sulut
Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy melayangkan protes “keras” yang disinyalir telah melecehkan leluhur Bolaang Mongondow Raja Doloda Mokoago pasca pementasan theater, pekan lalu.
Protes keras ini disampaikan Alhabsy di sela-sela DPRD Sulut saat menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2021 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut Kamis,(12/11/2020) diruangan paripurna DPRD. ” Kami berharap dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, karena cerita ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Bolmong,” ujar Alhabsy.
Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy (Foto: gemparnews)
Lanjut, Alhabsy menegaskan dengan cerita pementasan theater ini, telah melecehkan derajat masyarakat Bolmong. ” Pada kesempatan ini,saya mengajukan protes kepada Kementerian Pariwisata yang ada di pusat, karena ini akan menimbulkan hal yang tidak baik dalam keberagaman di Sulawesi Utara,”ungkapnya.
Selain itu, Alhabsy sangat menyayangkan Dinas Pariwisata Sulut tidak memberikan klarifikasi atas issue yang telah beredar dimasyarakat khususnya Bolaang Mongondow pasca pementasan theater Bidadari dari Minahasa Pingkan Matindas dan Raja Doloda Mokoagow. ” Pjs Gubernur Memberikan penegasan sekaligus teguran kepada Kepala Dinas Pariwisata Sulut yang tidak memberikan klarifikasi pasca pementasan theater cerita ini,” pungkasnya. (sisco)
