BSG Gelar RUPS-LB, Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK

Sulut,GN- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG), Kamis (29/10/2026) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Rapat umum tersebut memutuskan, membatalkan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya ditetapkan pada 10 Februari 2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEPR-170/D.03/2026.

Melalui keterangan resmi Bank SulutGo, RUPS-LB telah menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru pada rapat pemegang saham, selanjutnya untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. Digelarnya RUPS-LB sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan regulator terkait pengangkatan pengurus dan komposisi manajemen bank.

Dalam Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail M.M serta Wakil Gubernur Sulut Dr  Johannes Victor Mailangkay S.H M.H.

Hadir juga para bupati dan wali kota di wilayah Sulut dan Gorontalo selaku pemegang saham, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo.
Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut mencapai 97,59 persen, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo tidak terwakili.

Selain membahas posisi Direktur Dana dan Tresuri, RUPS-LB menyepakati penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dan Direksi melalui penyusunan rencana aksi agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. RUPS-LB juga menyepakati perubahan nomenklatur atau penamaan jabatan dalam struktur Direksi Bank SulutGo.

Perubahan tersebut meliputi jabatan Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi, serta Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Penyesuaian nomenklatur ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi organisasi perseroan. Manajemen Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi regulasi pengawasan perbankan.

Penataan pengurus dan penyesuaian struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus mendorong kinerja keuangan Bank SulutGo secara berkelanjutan di wilayah Sulut dan Gorontalo. (*/sisco)



DPRD Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Provinsi Sulut Tentang Perubahan APBD 2026 

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (14/09/2026) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna.  Turut mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni  Wakil Ketua dr Michaela E. Paruntu, MARS, Royke Anter,SE,MAP, dan Stella Runtuwene,AMd.Sek serta anggota DPRD. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov Sulut dan jajarannya.

Gubernur dalam sambutannya, memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar penting menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen kepemimpinan untuk alokasi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipaparkan kata Gubernur, merupakan hasil kesepakatan atas perubahan KUA dan PPAS. Dokumen itu dimaksudkan mentransformasikan arah strategis makro daerah menjadi komitmen anggaran yang terukur dan siap dilaksanakan perangkat daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan menyesuaikan ruang fiskal pasca-finalisasi SiLPA 2025, penyesuaian DBH dan transfer, pemenuhan kewajiban normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban utang, tindak lanjut temuan BPK RI, serta respons cepat terhadap keadaan darurat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD.

Gubernur menjelaskan secara angka, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut melaporkan penambahan pendapatan daerah sebesar Rp63,89 miliar sehingga total menjadi Rp3,2327 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp191,02 miliar menjadi Rp3,1992 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp177,13 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp210,62 miliar.

Gubernur merinci tiga pilar prioritas alokasi anggaran yang diutamakan dalam perubahan APBD yaitu akselerasi belanja modal untuk konektivitas infrastruktur (jalan, irigasi, pembebasan lahan), penguatan sektor produktif dan strategis (pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, olahraga, kajian teknis), serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial (pencapaian UHC, jaminan ketenagakerjaan, standar pelayanan minimal).

Selain itu katanya, penyesuaian anggaran juga diarahkan memanfaatkan SiLPA 2025 secara proporsional untuk memindahkan anggaran dari program yang lambat terealisasi ke program prioritas berdaya ungkit.

Untuk memastikan akuntabilitas dan eksekusi tepat sasaran, kata Gubernur, penyusunan dan pengendalian Perubahan APBD akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Gubernur menekankan bahwa meskipun ruang fiskal mengalami koreksi teknis, tema pembangunan RKPD 2026 — “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi tetap menjadi jangkar kebijakan.(Advetorial)

 

 




Braien Waworuntu Dampingi Gubernur Sulut Sambut Kapolda Baru di Bandara Samratulangi Manado

Sulut,GN- Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Selasa (8/9/2026). Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, turut mendampingi Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam penyambutan resmi Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., yang baru saja tiba di Bumi nyiur melambai untuk mengemban amanah baru.

Kedatangan Irjen Pol. Yudo Hermanto menandai babak baru dalam kepemimpinan kepolisian di wilayah Sulawesi Utara, sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antar lembaga negara di daerah.

Braien Waworuntu, selaku Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, menyambut hangat kehadiran Kapolda baru.

“Selamat datang Bapak Kapolda Sulut, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. di tanah nyiur melambai,” ucap Braien dengan tulus.

“Harapannya, semoga Sulut bisa makin aman. Sinergitas antar lembaga Polri, Legislatif, dan Eksekutif makin erat. Bersama-sama kita wujudkan Sulawesi Utara yang makin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Braien.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen DPRD Sulut, khususnya Komisi I, untuk terus bersinergi dengan jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

Penyambutan yang penuh kekeluargaan ini menjadi simbol awal yang baik. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Gubernur Yulius Selvanus, Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu, dan Kapolda baru Irjen Pol. Yudo Hermanto menjadi fondasi kuat untuk menjawab tantangan ke depan.

“Sulawesi Utara makin maju, sejahtera dan berkelanjutan.” tandas Braien. (sisco/*)




Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gubernur YSK : Setiap Rupiah Dikelola Pemerintah Daerah Dimanfaatkan dengan Penuh Integritas

Sulut,GN – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026) dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

 

Gubernur YSK memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional dan objektif.

Gubernur mengatakan Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga kinerja keuangan daerah secara baik,” kata Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut.

“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” ujar Gubernur.

Opini WTP yang kita peroleh kata Gubernur, bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dengan penuh integritas.

“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius
seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan, namun tetap berada dalam koridor regulasi, tata kelola yang baik, serta prinsip akuntabilitas yang kuat.

“Mari, kita jadikan hasil pemeriksaan
BPK ini sebagai instrumen evaluasi
danperbaikanberkelanjutan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” terangnya.

“Dengan semangat tersebut, kita semua optimistis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Gubernur.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan di hadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, BPK RI, Forkopimda, SKPD, dan undangan. (sisco)




Ketua DPRD Hadiri Rakerda Gerindra Sulut Tahun 2026

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra Sulut 2026, Sabtu (23/5/2026) di laksanakan di Ballroom Four Points by Sheraton Manado.

Kehadiran Ketua DPRD Sulut Andi Silangen ini, dimaknai sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor antara lembaga legislatif dan partai politik dalam mendorong percepatan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik.

Unggahan melalui akun Facebook-nya, Andi Silangen menyatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab untuk membangun sinergi demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. “Selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut, saya menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 di Four Points Hotel Manado,” tulis Silangen.

Hadir sejumlah tokoh penting dalam kegiatan Rakerda Gerindra Sulut, yakni  Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua DPD Gerindra Sulut yang juga Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE. Dengan kehadiran pimpinan pusat dan daerah ini tentunya menambah bobot politik acara dan membuka peluang dialog kebijakan yang lebih terkoordinasi.

Selama acara pembukaan, Andi Silangen tampak berinteraksi intens dengan peserta termasuk Gubernur Yulius Selvanus dan tokoh politik lainnya. Momen keakraban terlihat dalam sesi foto dan ramah tamah di sela-sela kegiatan, menggambarkan suasana forum yang kondusif untuk pertukaran gagasan.

Pengamat politik lokal menilai pertemuan semacam ini penting untuk menyelaraskan program kerja legislatif dengan visi partai yang berpengaruh di daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan agar sinergi tersebut tetap menjaga independensi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Panitia penyelenggara menyampaikan Rakerda berfokus pada penyusunan strategi pemenangan, konsolidasi kader, serta penyusunan rekomendasi kebijakan daerah yang akan dijadikan rujukan untuk program kerja partai ke depan. (*/sisco)




DPRD Sulut Menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda APBD 2026 dan Pemandangan Umum Fraksi

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian / penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang APBD Tahun 2026, ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju perseroan daerah serta ranperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pemandangan umum Fraksi – fraksi.

Rapat Paripurna dilaksanakan, Senin (24/11/2025) diruangan rapat paripurna DPRD Sulut. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stela Marlina Runtuwene, dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.

Turut hadir anggota DPRD Sulut, anggota FORKOPIMDA Sulawesi Utara, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Bank SulutGo, General Manager PT. PLN Suluttenggo, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Administrator, Staf Khusus Gubernur, Tenaga Ahli Fraksi DPRD serta Insan Pers.

Dalam rapat paripurna tersebut semua fraksi di DPRD Sulut, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem dan Gerindra menyampaikan pemandangan umum fraksi. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui ranperda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk dibahas ketingkatan lebih lanjut.

Dalam penjelasan Gubernur Sulut mengatakan, menindaklanjuti ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Sebagaimana kita ketahui, APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus cerminan kesungguhan kita dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di berbagai sektor,” jelasnya.

Gubernur mengatakan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi”. Tahun ini menjadi penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena kita semakin memantapkan langkah untuk pencapaian visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

“Namun, kita juga harus menyadari bahwa Tahun Anggaran 2026 akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan, khususnya akibat penurunan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran, menata kembali prioritas pembangunan secara lebih selektif, serta memastikan efisiensi pada setiap program dan kegiatan,” ucap Gubernur.

Gubernur menambahkan, pemerintah provinsi harus semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Tantangan ini bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulut tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga dan kebudayaan serta perlindungan sosial, sambil memastikan gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK terpenuhi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja.

“Pemerintah terus meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan kinerja BUMD seperti PT Bank SulutGo, serta memastikan kepatuhan tehadap ketentuan earmarking dan alokasi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta mandatory spending,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk hibah, bantuan sosial, belanja barang untuk masyarakat, dan dukungan layanan sosial lainnya.

“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2026, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” Tuturnya.

Adapun Skema Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disetujui lewat Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, yakni sebagai berikut ini.

– Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.3.180.235.721.995,-
– Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.3.019.612.390.563,-
Pembiayaan:
– Penerimaan Pembiayaan (berasal dari SILPA): sebesar Rp.50.000.000.000,-
– Pengeluaran pembayaran sebesar Pembiayaan (untuk utang daerah): Rp.210.623.331.432,-

Usai mendengarkan penyampaian dan penjelasan Gubernur sekaligus mendengarkan pemandangan fraksi – fraksi, Ketua DPRD Sulut langsung mengetuk palu sidang sekaligus menutup rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Sulut. (Advetorial)

 




Usai Penandatanganan KUA-PPAS APBD Tahun 2026, Berikut Ini Harapan Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)




Berjalan Sukses, Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna HUT Ke-61 Provinsi Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengatakan sejak awal kemerdekaan, Sulawesi Utara senantiasa mengambil bagian dalam perjalanan panjang bangsa indonesia.

“Dari gagasan visioner Dr GSSJ Sam Ratulangi dengan falsafah si tou timou tumou tou yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama hingga peran monumental mr AA Maramis dalam perumusan UUD 1945, serta jasa besar arnold mononutu dalam memperjuangkan martabat bangsa, daerah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan jati diri nasional, penguatan demokrasi, pengembangan pendidikan, dan pemajuan kebudayaan,” kata Fransiscus dalam rapat paripurna Selasa, (23/9/2025).

Memasuki era baru kata Silangen, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. “Globalisasi, digitalisasi, dan dinamika pembangunan menuntut setiap daerah untuk bergerak cepat, berinovasi, serta menjaga semangat kolektivitas. Sulawesi Utara tidak hanya terpanggil untuk mengenang jasa para pendahulu, tetapi juga dituntut untuk melanjutkan perjuangan dengan karya nyata,” ujarnya.

Lebih jauh Silangen mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (purn) Yulius Selvanus bersama Wakil gubernur Dr J Victor Mailangkay, SH,MH Provinsi Sulut terus menorehkan kemajuan melalui transformasi pelayanan publik, sinergi pembangunan lintas sektor, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah perhatian khusus pada sektor kesehatan dan gizi masyarakat dan melalui program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah provinsi tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan umkm dalam rantai pasok pangan sehat,” ungkap Silangen.

 

“Program ini sekaligus menjadi gerakan sosial yang memperkuat fondasi generasi masa depan Sulawesi Utara agar lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” sambungnya.

Dengan komitmen tersebut memperoleh pengakuan nasional dengan diraihnya apresiasi daerah peduli kesehatan dan pemenuhan gizi anak dan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas keseriusan pemerintah Provinsi dalam memperhatikan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pemenuhan gizi anak dan percepatan penurunan angka stunting.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sulawesi utara yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Silangen menjelaskan, diusia ke-61 Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang besar yang menuntut kerja nyata dan kesungguhan bersama.

Pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, inklusif, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur para pendahulu, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, Sulawesi Utara diyakini akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing tinggi, serta memberi kontribusi lebih besar bagi kejayaan bangsa.

 

“Di momentum bersejarah ini, marilah kita bersama-sama melangkah dengan optimisme dan tekad bulat untuk menjadikan sulawesi utara sebagai Provinsi yang unggul, produktif, dan berkelanjutan. di usia ke-61, sulut akan terus indonesia, menjadi bagian penting dari negara kesatuan republik menjaga persatuan dalam keberagaman, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan,” terangnya.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara senantiasa bertekad memperkuat sinergi dengan Pemerintah daerah demi mewujudkan visi “Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Komitmen bersama tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat. Sebagaimana firman tuhan dalam Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah,” tukas Silangen saat mengutip salah satu ayat Alkitab.

Silangen mengatakan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, Sulut akan selalu diberi kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan.

 

“Mari kita perkuat tekad, satukan langkah, dan bangun optimisme agar Sulawesi Utara terus menjadi bumi nyiur melambai yang diberkati tuhan, sekaligus menjadi rumah yang aman, damai, dan makmur bagi kita semua. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan senantiasa memberkati langkah kita, dan bumi nyiur melambai ini semakin berjaya, penuh damai dan sejahtera, bagi generasi kini dan masa depan. merdeka,” tandas Silangen dengan nada teriakan penuh semangat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutan menjabarkan kurang lebih ada 6 poin penting yang menjadi Capaian Sulawesi utara sejak  triwulan pertama sampai dengan saat ini.

Gubernur mengatakan tentunya setiap Kepemimpinan mempunyai tantangan masing-masing dalam upaya membangun daerah tercinta Bumi Nyiur Melambai.

“Capaian pembangunan kita selama ini patut kita syukuri dan banggakan. Di awal kepemimpinan saya dan Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkay, ada beberapa indikator makro yang menunjukkan tren positif,” pungkasnya. (adv)

 




Coffee Morning Bersama Insan Pers, YS Sebut Terima 2 Surat Keputusan Dari Prabowo Subianto

Sulut, GN- Yulius Selvanus (YS) menggelar coffe Morning dengan insan pers, Kamis (11/7/2024) di Kantor Sekretariat DPD Gerindra Sulawesi Utara.

YS menegaskan dirinya telah menerima 2 surat keputusan dari ketua umum Gerindra Prabowo Subianto. Surat keputusan tersebut kata YS, diterima Senin 8 Juli 2024 sebagai bakal calon Gubernur Sulawesi Utara periode 2024 – 2029. Sedangkan surat keputusan yang satunya adalah di daulat sebagai ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara.

“Senin 8 Juli 2024, saya menerima dua surat keputusan dari ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Surat keputusan Sebagai Bakal Calon Gubernur Sulut periode 2024-2029 dan menerima mandat sebagai Ketua DPD Gerindra Sulut,” kata YS.

Kesempatan itu, YS juga meminta insan pers untuk memberikan masukan terkait iklim pilkada serentak.

“Saya juga minta masukan dari teman-teman insan pers, bagaimana iklim pilkada serentak pertama di Indonesia terlebih di Sulawesi Utara tahun 2024,” ucapnya.

YS menghimbau untuk menjaga bersama, dimana telah terbina keberagaman selama ini dan saling menghargai sehingga melahirkan pemimpin yang memikirkan kepentingan masyarakat.

“Menghimbau untuk kita semua, tetap menjaga kebersamaan yang selama ini,
Saling menghargai sehingga melahirkan calon pemimpin yang memikirkan rakyatnya dan khususnya masyarakat di Sulut,” tandasnya. (sisco)