Komisi I DPRD Sulut Gelar RDP Dengan Dinas PMD, Evaluasi Capaian Triwulan I Tahun 2026

Manado-Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Kantor DPRD Sulut, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menanyakan ke Dinas PMD Sulut seputar capaian kinerja dan sekaligus evaluasi program di triwulan pertama tahun 2026.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu, memimpin jalannya RDP dan didampingi anggota komisi Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo dan Royke Anter. Sedangkan dari Dinas PMD dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Novita Lumintang.

Sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PMD terangkat dalam RDP tersebut, salah satunya terkait capaian kinerja yang hanya 16 persen yang mestinya sudah harus di atas angka 30-40 persen.

Komisi I DPRD Sulut Pertanyakan Program Di Dinas PMD Terkait Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu, dalam RDP tersebut, komisi I juga mempertanyakan tentang kejelasan dari pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, terkait fungsi dan regulasinya seperti apa nantinya, jangan sampai tumpang tindih dalam penerapannya, yang nantinya berdampak pada masyarakat luas. (sisco)

 




Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu: Jadikan Paskah Momentum Mempererat Kerukunan di Sulut

Sulut,GN – Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026 bagi keluarga, sahabat, teman, kerabat yang terkasih, semoga hari raya kebangkitan ini membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua.

“Di momen yang penuh berkat ini, ijinkan saya, Braien Waworuntu, anggota DPRD Sulut, untuk mengucapkan selamat Paskah dengan penuh kehangatan,” ucap Penatua Braien, Minggu (05/04/2026).

Paskah adalah waktu yang istimewa bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang merupakan simbol harapan dan kehidupan baru bagi umat manusia.

Meskipun di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, Braien mengajak untuk merenungkan makna sejati dari Paskah ini.

“Sebagai anggota DPRD Sulut, saya merasa terpanggil untuk terus melayani masyarakat dengan baik dan penuh dedikasi. Dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil, saya selalu berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Semoga di tahun 2026 ini, kami dapat terus bekerja keras demi kemajuan daerah kita tercinta,” Jelas Politisi Muda Nasdem Sulut itu.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan Paskah sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan,” legislator dapil Minahasa – Tomohon.

Lanjutnya, BW mengajak untuk tetap mengingat akan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Jadikanlah setiap langkah yang kita ambil sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dengan penuh kegembiraan dan semangat, mari kita sambut hari raya kebangkitan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai.

” Mengatasnamakan Keluarga Waworuntu Mewoh, saya mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026, semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyertai langkah-langkah kita ke depan. Teruslah berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bersama-sama, mari kita ciptakan Sulawesi Utara yang lebih baik dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin,” tandasnya. (sisco/*)




Braien Waworuntu Apresiasi Keberhasilan Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN – Braien R.L. Waworuntu selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Kamis (05/03/2026) mengapresiasi satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (foto : Gemparnews)

Braien memberikan catatan positif terhadap performa duet kepemimpinan ini. Menurutnya, stabilitas politik dan keberlanjutan program menjadi “nilai rapor” yang menonjol selama 365 hari terakhir.

Momentum ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan menjadi titik evaluasi penting bagi arah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.

Salah satu poin yang disoroti Braien adalah kemampuan YSK – Victory dalam menjaga ritme pemerintahan tetap kondusif. Sebagai mantan jenderal bintang dua, Gubernur YSK dinilai mampu membawa disiplin dan ketegasan, yang berpadu apik dengan pengalaman birokrasi dan hukum dari Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

“Kami melihat jalannya pemerintahan setahun ini sangat stabil. Pak Gubernur dan Pak Wagub tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga mampu menjaga sinergi dengan legislatif,” kata Braien.

Braien menilai dari perspektif parlemen, terdapat tiga pilar utama yang dianggap berhasil dikawal oleh pasangan ini dalam setahun terakhir yakni ;

1. Hubungan kelembagaan terjalin dengan baik dan komunikatif antara Pemprov dan DPRD dalam mengawal kebijakan daerah.

2. Stabilitas Pemerintahan Mampu menjaga ritme kerja ASN dan struktur pemerintahan tetap solid di masa transisi.

3. Keberpihakan publik program-program yang dijalankan dinilai langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Meski demikian, Braien Waworuntu mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih kompleks.

“Momentum satu tahun ini diharapkan menjadi “batu loncatan” untuk akselerasi yang lebih masif, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan infrastruktur wilayah,” ujar Braien usai syukuran satu tahun kepemimpinan YSK – Victory di Gedung Graha Bumi Beringin Manado. (*/sisco)




Partai Nasdem Daftarkan Calon Legislatif Di KPU Minahasa

Tondano,GN- Sebanyak 35 Calon anggota legislatif Kabupaten Minahasa Nasdem Mendaftarkan diri bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Minahasa Minggu, (15/05/2023).

Ketua Dewan pimpinan cabang (DPC) Braien Waworuntu Menyerahkan nama bacaleg kepada ketua KPU Minahasa Lord Malonda, disaksikan langsung Ketua Bawaslu Rendy Umboh.

Ketua DPD Partai Nasdem menyampaikan terima kasih kepada KPU Minahasa yang telah menerima berkas 35 bacaleg Partai Nasdem.

“Dari 35 Bacaleg Nasdem kami juga memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada KPU dan Bawaslu Minahasa karena sejak 2019 hingga saat ini tetap semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” Ucap Braien.

Braien juga mengatakan Partai Nasdem mempunyai target satu fraksi utuh untuk duduk di DPRD Minahasa, Intinya bacaleg Partai Nasdem Minahasa akan membawa perubahan, kita akan restorasi Minahasa dari pilcaleg hingga pilkada nanti,” tutupnya. (CIPI)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Dua Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/3/2023 di ruang sidang paripurna DPRD Sulawesi Utara.

Pengambilan sumpah dan janji Pergantian  Antar Waktu di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD berdasarkan nomor undangan 800/Set.DPRD/167/2023.

Di ketahui Reza Waworuntu menggantikan alm Fanny Legoh anggota DPRD Sulut PDI Perjuangan) Dan Meyke Lavarence menggantikan alm Winsulangi Salindeho anggota DPRD Sulut Partai Golkar dengan  Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Pengambilan sumpah/janji tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandow dan anggota DPRD Sulut serta undangan lainnya.(sisco)




Dinkes Tidak Hadir RDP Komisi IV DPRD Sulut Berang, Kadinkes : Sudah Minta Ijin Ke Pimpinan DPRD Dan Komisi

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyesalkan ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (30/7/2020).

Foto: Pimpinan Komisi IV DPRD Sulut Menggelar RDP, Tidak Dihadiri Mitra Kerja Dinkes Sulut

Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, menyatakan ketidakhadiran Dinas Kesehatan tidak menghargai kelembagaan DPRD sebagai institusi yang berhak mengawasi kerja pemerintah daerah.

“Kepala dinas dan jajaran dinkes tidak menghargai kelembagaan DPRD. Tidak mau membangun sinergitas yang baik dengan kami,”ujarnya.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Melky Jakhin Pangemanan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak kooperatif dan terkesan mengabaikan undangan DPRD.

“Ini tindakan pandang enteng. Sangat tidak kooperatif. Padahal ada beberapa hal penting yang harus mereka jelaskan. Kami menyesalkan cara seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulut dr Debie Kalalo,Mkes saat dikonfirmasi, kepada awak media gemparnews.com menjelaskan ketidakhadiran Dinkes Sulut atas undangan RDP Komisi IV DPRD Sulut. Dikatakannya, Ketidakhadiran Dinkes dalam RDP tersebut sudah minta ijin ke pimpinan DPRD dan Komisi dan juga karena menyelesaikan dokumen-dokumen terkait regulasi covid-19.

” Sudah minta ijin kemarin ke Pimpinan DPRD, Dan komisi karena kemarin kami harus menyelesaikan dokumen- dokumen terkait regulasi covid sulut yang segera diimplementasi ke seluruh kab kota,” tulis Kadinkes Sulut melalui aplikasi whatsApp. (sisco)




Ratusan Guru Honorer “Mengadu” Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Foto: Komisi 4 DPRD Sulut Menerima Perwakilan Guru Honorer

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)