SANGIHE,GN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM bertatap muka dengan masyarakat Pulau Kalama berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi, harapan dan kerinduan masyarakat terkait pengelolaan keberadaan Sarang Burung Walet.

Pada kesempatan itu Masyarakat menyampaikan pembagian hasil panen sarang burung walet 60:40, untuk 60 persen bagi pemerintah dan masyarakat Desa Kalama dinilai masih kurang dikarenakan hasilnya tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga, sehingga bermohon agar Perda nomor 7 tahun 2009 terkait pembagian hasil sarang burung walet dapat ditinjau kembali.

Warga pun menyampaikan keberadaan listrik yang hanya menyuplai daya selama 6 jam saja, disementara kebutuhan masyarakat akan listrik sangatlah tinggi salah satunya untuk menyimpan hasil perikanan tangkapan dari laut.

Menanggapi beberapa penyampaian warga, Bupati pun memberikan penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi yang kini ada dan sedang diupayakan.

“Untuk keberadaan listrik bagi masyarakat kepulauan memang menjadi prioritas dari Pak Presiden. Beliau berharap selama 5 tahun masa kepemimpinannya, masyarakat kepulauan bisa menikmati listrik selama 1×24 jam. Hal ini sedang berlangsung karena sudah ada tim survey yang hadir langsung di Pulau Kalama dan meninjau lokasi lahan yang rencananya akan dijadikan tempat pembangkit listrik tenaga hibrid, dimana pada siang hari akan disuplai melalui solar panel dan untuk malam hari dengan mesin,” jelas Thungari.

Terkait peninjauan kembali Perda nomor 7 tahun 2009 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Sarang Burung Walet, Bupati pun memberikan penjelasan yang mampu diterima oleh warga.

“Terkait peninjauan kembali Perda ini akan kami upayakan apa bisa dibedah kembali atau tidak, sebab mengubah sebuah perda itu tidaklah mudah dikarenakan butuh kesepakatan bersama antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat. Itupun tidak bisa selesai dalam kurun waktu setahun, jadi kita akan melakukan pembedahan terlebih dahulu,” jelasnya.

Bupati pun memberikan solusi bahkan jaminan bilamana dari hasil pembagian 40 persen sarang burung walet yang masuk ke Pemda, bilamana akan membuatkan lokasi penjagaan bagi para pekerja di sekitar area sarang burung walet.

“Mungkin yang bisa kita sepakati saat ini adalah pembuatan pos jaga di sekitar lokasi sarang burung walet akan kami upayakan pembangunannya dari hasil pembagian 40 persen yang masuk ke Pemda itu,” ujarnya.

Jaminan dari Bupati pun disambut dengan antusias oleh warga masyarakat yang merasa terbantu dan dihargai dengan baik oleh bupati melalui kehadiran dan tatap muka secara langsung.(RB)

Sulut,GN- Masyarakat pesisir pantai Lorong Orang Sanger (LOS) Malalayang Satu Timur Kota Manado secara tegas menolak rencana salah satu pengembang untuk melakukan kegiatan reklamasi pantai tahap kedua.

Penolakan ini dilakukan karena masyarakat pesisir LOS notabene sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Menurut warga jika dilakukan penimbunan pesisir pantai maka tempat tambatan perahu otomatis tidak ada lagi, sehingga dapat dipastikan warga kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan.

” Terus terang kami menolak tegas rencana pengembang melakukan kegiatan reklamasi pantai. Kami menaruh harapan untuk dapat menyekolahkan anak kami hanya lewat pekerjaan sebagai nelayan,” ucap om Dare sapaan akrab warga setempat.

Sementara, Ketua Forum Nelayan LOS Jhon ‘opo’ Manope sepakat dengan warga lainnya menolak tegas kegiatan reklamasi pantai di pesisir LOS.

” Kami tegas menolak reklamasi pantai. Yang kami butuh pemecah ombak bukan reklamasi pantai,” tegasnya.

Jhon menyayangkan hingga saat ini, pihak pengembang belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum di lokasi reklamasi.

” Seharusnya pengembang melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, terkait rencana reklamasi pantai. Kami masih menunggu pihak pengembang untuk melakukan sosialisasi kepada warga di lokasi,” ucapnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut Arfan Basuki ketika di konfirmasi media ini menjelaskan rencana pengembang yang akan melakukan kegiatan reklamasi yakni PT TJ Silvanus. Pada tahap pertama pengembang sudah melakukan kegiatannya. Mengenai kelengkapan perijinan kegiatan, kata Arfan semua sudah memenuhi syarat.

Namun di tahap kedua ini, pengembang belum bisa melakukan aktivitas kegiatan, sebab harus melengkapi persyaratan. ” Pada dasarnya tahap kedua, pengembang belum bisa melakukan aktivitas kegiatan, karena pengembang harus melakukan sosialisasi publik, lokasinya bisa saja di kantor kelurahan, kantor kecamatan atau langsung ke lokasi warga masyarakat,” jelasnya.

Arfan menjelaskan tahapan sosialisasi bisa sampai dua atau tiga kali dengan masyarakat. ” Ada kalanya satu kali pertemuan jika sudah ada kesepakatan, tetapi jika belum ada titik temu bisa sampai dua atau tiga kali pertemuan,” jelasnya.

Arfan menegaskan sepanjang belum memenuhi persyaratan perijinan, pihak pengembang belum bisa melakukan aktivitas reklamasi di pesisir pantai.

“Jika belum memenuhi syarat perijinan, otomatis pengembang belum bisa melakukan aktivitas,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Koka Kabupaten Minahasa Sabtu, (25/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud perda tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Sementara tujuannya adalah untuk optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Dalam sesi tanya jawab,warga masyarakat desa Koka mempertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Jefry Porayouw yang juga sebagai kepala lingkungan (Kaling) menuturkan bahwa dirinya saat ini memegang kartu kesehatan BPJS dari Pemerintah. Dia mengatakan pemerintah telah membayar iuran yang di tanggung setiap bulannya. ” Saat ini iuran di bayar oleh pemerintah. Jika suatu saat saya tidak lagi menjadi aparat di desa apakah iuran tersebut masih di bayarkan oleh pemerintah atau saya sendiri melanjutkan,” kata Jefry.

Menjawab pertanyaan warga, Waworuntu menjelaskan ketika sudah tidak menjadi aparat di desa tersebut, maka iuran tersebut menjadi tanggungan atau di lanjutkan oleh bapak dan ibu. ” Karena bapak ibu sudah tidak lagi menjadi aparat desa. Otomatis menjadi kewajiban membayar bapak dan ibu,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan sosper tersebut puluhan warga masyarakat desa koka dan staf pendamping dari sekretariat DPRD Sulut. (sisco)

SANGIHE,GN- Masyarakat Kampung Bira,khususnya yang rumahnya dekat dengan lokasi pembangunan tower,kini menolak jika dikemudian hari akan dibangun kembali tower telkomsel.

Pasalnya dengan kejadian robohnya tower telkomsel yang diterjang angin pada hari senin (19/4/2021) dan menimpa salah satu rumah warga.Masyarakat setempat sudah merasa takut dan kwatir jika ada pembangunan tower lagi dekat pemukiman mereka.

Sebagai bentuk penolakan warga setempat telah menulis sebuah kalimat penolakan dan digantung di tower yang roboh yang bertuliskan. ” Maaf Kami menolak tower dibangun diatas pemukiman Kami”.

Dilben Tulumang salah satu warga yang rumahnya dekat tower kepada gemparnews.com menyampaikan bahwa dia menolak jika ada pembangunan tower lagi.

” Saya menolak jika ada tower dibangun dekat pemukiman kami,karena sebelum tower roboh disaat ada gempa dan angin kami di dalam rumah selalu ada rasa ketakutan dan tidak tenang,jadi tower ini sudah roboh kami sudah menolak untuk pembangunan tower lagi dekat pemukiman kami,”ucap Tulumang

Senada juga dikatakan beberapa warga yang rumah mereka dekat lokasi tower,bahwa mereka menolak akan pembangunan tower lagi.

Saat berbincang dengan media ini (20/4) sebelum tower roboh,disaat ada gempa dan angin kencang warga dalam rasa ketakutan dan mata mereka terus melihat tower.Sehingga masyarakat meminta agar jangan membangun tower lagi dekat pemukiman.

Sementara itu dari pihak telkomsel Rina Dwi Noviani Mgr.Corporate Communications telkomsel area Papua,Maluku,Sulawesi,Kalimantan (Pamasuka),terkait dengan penolakan warga untuk pembangunan tower,Rina menyampaikan akan menindaklanjuti,namun saat ini fokus untuk melokalisir gangguan dan mendata kerusakan.

” Terkait dengan hal ini nanti kita tindak lanjuti,saat ini fokus kami untuk melokalisir gangguan dan mendata kerusakan,”tulis Rina melalui Whatsapp senin (19/4/2021.(ROBIN)

SANGIHE,GN – Jumat,(5/03/2021) Sekitar pukul 08.45 wita Sebatang pohon besar tumbang dan menimpa rumah keluarga Harimisa-Lahengko,beralamat di RT 04 Lingkungan 2 Kelurahan Dumuhung,Kecamatan Tahuna Timur.Beruntung pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa,namun rumah warga rusak dan mengalami kerugian material yakni seng rumah 35 lembar rusak,totara 15 ujung dan balok 10 ujung. Terinformasi rumah warga tersebut merupakan bantuan BSPS tahun 2018.

Setelah mendapatkan informasi tentang bencana ini Camat Tahuna Timur bersama staf kecamatan,dan Kelurahan langsung menuju lokasi,dan langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Tahuna,Danramil Tahuna, dinas sosial dan BPBD.

Penanganan awal langsung pemotongan batang pohon dikerjakan oleh petugas BPBD, kerja Bhakti pembersihan oleh unsur RT / lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Polsek, Koramil, dan BPBD.

Bantuan logistik pun diturunkan dr instansi teknis Pemerintah Daerah (BPBD),dan diserahkan kepada korban bencana yaitu,sembako,terpal dan selimut

Camat Tahuna Timur Imelda Lawendatu,S.STP menghimbau agar masyarakat,khususnya Kecamatan Tahuna Timur memperhatikan disaat cuaca hujan dan angin kencang,masyarakat tetap waspada,memperhatikan lingkungan sekitar rumah.

” Bagi Masyarakat khususnya masyarakat Tahuna Timur agar memperhatikan cuaca,waspada disaat hujan dan angin kencang dengan memperhatikan lingkungan sekitar rumah, apa lagi yang tinggal di wilayah rawan DAS,lereng gunung,pohon besar,dan.tepi pantai,jika sikon tidak memungkinkan harus segera mengungsi,”ujar Camat Lawendatu (ROBIN)

Direktur: RS Sudah Memiliki Dokumen Ijin lingkungan UKL Dan UPL

Sulut, GN- Rumah Sakit (RS) Dr JH Awaloei yang diresmikan beberapa bulan lalu, menyisakan rasa prihatin warga masyarakat yang ada disekitar lokasi rumah sakit Dr JH Awaloei. Pasalnya, air limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut ternyata mengalir melalui pemukiman warga dan langsung menyatu dengan air selokan yang di gunakan warga.

Mirisnya, pihak managemen rumah sakit Dr JH awaloei saat di undang tidak hadir untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitarnya, saat air yang dibuang dari penyulingan limbah tersebut mengalir melalui pemukiman warga.

Sementara itu, pihak rumah sakit saat di konfirmasi sejumlah awak media, menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut sudah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. ” Arahan Direktur bahwa RS sudah ada izin operasional bila ada pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat tentang RS silahkan tanyakan kepada yang mengeluarkan Izin dari Kabupaten Minahasa. Kami tetap menerima masukan tetapi jawaban kami akan laporkan sesuai jalur yang di tetapkan oleh pemerintah. Informasi dari pemilik bahwa selokan dibelakang rumah sakit adalah digali oleh RS dimulai dari ujung IPAC kami sampai dengan sungai kecil sepanjang hampir 200 meter. Got ini dibuat atas permintaan penduduk tahun lalu dengan biaya RS ratusan juta dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Kami punya dokumentasi dan tanda tangan masyarakat itu. Jadi tidak benar kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat. RS sudah memiliki dokumen Ijin lingkungan UKL dan UPL. Kita belum bisa ketemu2 karena masalah covid saat ini. Lihat waktu yg tepat nanti. ,” tulis Direktur rumah sakit Dr HJ Awaloei melalui aplikasi WA yang diteruskan Wakil Direktur Hendrik Manueke. (Sisco)

Sulut,GN- Masa Reses Ke-II di pergunakan sebaik mungkin oleh anggota DPRD Sulut yang berjumlah 45 orang. Mereka telah selesai melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 14-22 September 2017.

Banyaknya aspirasi yang didapatkan ketika anggota DPRD Sulut turun langsung bertatap muka dengan masyarakat. Seperti ketika Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turun reses di Karombasan Selatan, masyarakat mengharapkan adanya lampu jalan, perbaikan drainase, soal beras miskin (raskin) yang mengalami pengurangan.

Teddy Kumaat juga menyerap aspirasi warga di kota manado. Adapun aspirasi warga yang di sampaikan semisal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir warga berharap mendapatkan bantuan peralatan yang bisa membantu kebutuhan keluarga melalui kelompok usaha seperti peralatan pembuatan kue, alat pengering ikan maupun alat pengolahan ikan maupun kemudahan memperoleh kredit usaha dari perbankan.

sementara, masalah drainese menjadi momok bagi masyarakat setempat, karena bila musim hujan tiba kawasan yang mengubungkan jalan Samratulangi dan Boulevard menjadi langganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut Kumaat menyerahkan bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara maupun Wenang Selatan sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulut melalui Dinas Kelautan dan perikanan .

“ Ini adalah bentuk perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Sulut Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan ada peningkatan ekonomi keluarga terlebih bagi anggota kelompok nelayan.” tukasnya.

Dari Dapil Tomohon- Minahasa Jeany M Mumek juga menyerap aspirasi warga termasuk warga Romboken dan Kamanga Tompaso, di dua desa ini warganya mempertanyakan tentang CSR dari PT Geothermal Lahendong.

Ketua Fraksi Gerindra Juddie Moniaga ketika turun reses di Desa Makaaroyen dan Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, para petani meminta bantuan pupuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk di daerah tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh, ST begitu banyak menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paslaten I. Diantaranya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum dinikmati masyarakat. padahal menurut warga masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Taroreh berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di DPRD. “ Apa yang menjadi seluruh harapan masyarakat, tentu akan saya sampaikan dan dibahas di DPRD melalui mitra kerja kami, begitupun apa yang bukan menjadi kewenangan Pemprov akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (ADV)