Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2025 – 2030, Mayjen TNI (Purn) Yulius Silvanus S.E, Dr Vicktor Mailangkay SH.MH dari Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya Olly Dondokambey,SE dan Steven Kandouw, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Sulut, Selasa (4/3/2025).

Gubernur Sulut Yulius Selvanus menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun Sulut. Gubernur mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh tanggung jawab.

“Kita bersyukur Pilkada berjalan dengan baik. Masyarakat Sulut telah menunjukkan kedewasaan dalam berpartisipasi untuk kemajuan daerah,” kata Gubernur Yulius.

Gubernur menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay untuk mengemban amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan rendah hati, saya dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay menerima amanat dari rakyat Sulut. Kalian adalah pejuang sejati,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama demi mewujudkan Sulut yang lebih maju dan sejahtera.

“Torang samua basudara. Saatnya kita bekerja bersama demi Sulut yang lebih maju,” terangnya.

Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut dan jajaran serta para Kepada Daerah Kabupaten dan Kota. (sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut, Dr Viktor Johanes Mailangkay SH MH, Kamis pagi (04/08/2022), melaksanakan kegiatan Reses di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Politisi partai Nasdem ini menerima berbagai masukan,usulan dan pendapat dari warga dikelurahan maasing. Salah satu warga yang mempertanyakan terkait dranisse disepanjang jalan pongidon depan kelurahan maasing dan juga  mempertanyakan soal tambatan perahu dipinggir pantai maasing yang belum dibuat. Tambatan perahu, yang bersentuhan dengan pekerjaan para nelayan dimaasing untuk mendapat perhatian serius agar dikerjakan. “Ini sangat urgensi dimana tambatan perahu berkaitan erat dengan kebutuhan para nelayan yang ada diseputaran pinggiran pantai maasing, kalau ini dihilangkan sama saja dengan pekerjaan para nelayan dihambat,” kata Rudi.

Menanggapi hal itu, legislator Sulut Viktor Mailangkay yang juga berasal dari daerah pemilihan(dapil) kota Manado ini untuk terus berjuang semua usulan dan masukan warga.

Dia mengatakan walaupun bukan kewenangan, namun dirinya tetap akan  meneruskan hal ini untuk disikapi pemerintah daerah kota Manado.

“Saya sebagai anggota DPRD Sulut, yang merupakan representasi masyarakat kota manado, lebih khusus dikelurahan maasing akan terus menjadi perhatian saya, karena saya dipilih oleh rakyat, untuk itu semua usulan dan pendapat yang disampaikan masyarakat akan saya perjuangkan, dirapat pembahasan DPRD Provinsi dan aspirasi tersebut akan diperjuangkan ke Pemerintah provinsi, semua hal yang berkaitan dengan kewenangannya.” tandas Mailangkay..(sisco)

Sulut,GN- Plt Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay menegaskan jadwal agenda kegiatan di kantor DPRD Sulut berjalan seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan, pasca kasus terkonfirmasi positif covid-19, salah satu perjabat di kantor DPRD Sulut.

Hal ini mengingat  tim satgas covid 19  Senin, (12/10/20) melakukan  pemeriksaan tes swab bagi 86 orang lingkup sekretariat dan anggota DPRD dan diharuskan melakukan isolasi mandiri.

“ Memang agak terganggu, tetapi Paripurna kan ada pengecualiannya boleh virtual boleh fisik, tentu pimpinan dewan sebagai pimpinan rapat harus hadir  secara fisik yang lainnya boleh dilakukansecara virtual,  tetap jalan termasuk jika surat dari Mendagri  tentang penetapan keputusan Ketua DPRD definitif PAW keluar, sesegera mungkin kami lakukan paripurna pelantikan dengan mengedepankan protokol covid, “ ujar politisi Partai NasDem ini Senin, (12/10/20).

Mailangkay menyebutkan semua agenda-agenda Dewan dewan harus mengutamakan perlakuan terhadap protolol pencegahan dan penanggulangan covid 19 salah satunya adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran  terhadap permintaan dari DPRRI untuk draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Utara.

“ Gagasan-gagasan itu akan kami sampaikan tapi pertemuannya dilakukan secara virtual, “ pungkas Mailangkay.. (sisco)