Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diawal tahun 2023, melaksanakan apel perdana, Rabu (04/01/2023), sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Apel perdana berlangsung dihalaman kantor KPU Sulut, dipimpin oleh Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon dan diikuti oleh Pejabat Eselon II,III,IV serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Sulut.

Sebagai pembina apel, Tinangon dalam arahannya mengingatkan bahwa tahapan yang sedang berlangsung saat ini dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tupoksinya masing masing.

“Dibutuhkan pula kerjasama yang solid selain itu perlu ditekankan lagi dalam bekerja harus mengikuti regulasi serta aturan yang sudah ditetapkan,” kata Tinangon. (*/sisco)

Sulut,GN- Untuk memantapkan persiapan rekrutmen calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024, KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024, pada tanggal 17-19 November 2022 yang lalu di Hotel Aryaduta Manado.

Rakor dibuka langsung oleh Plt Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon. Dalam sambutannya Tinangon menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Heddy Lugito yang berkenan hadir dan berbagi informasi dalam rakor saat ini. Tinangon juga berharap peserta rakor dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan saat ini untuk mendalami regulasi terkait pembentukan PPK dan PPS.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan bahwa tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 sangat berat sehingga KPU wajib melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling penting juga kesiapan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus berpedoman pada prinsip kredibel, Integritas serta mandiri.

“Rekrutmen PPK dan PPS harus dilakukan sesuai regulasi serta melaksanakannya dengan cara yang transparan dan akuntabel,” kata Lugito.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Pertisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Sulut Salman Saelangi menyampaikan rakor ini merupakan tindak lanjut dari rakor yang telah dilaksanakan KPU RI.

“Proses dan mekanisme rekrutmen serta persyaratan PPK dan PPS akan dibahas secara detail dalam rakor supaya saat tahapan pendaftaran dan seleksi, KPU Kabupaten/Kota sudah siap melaksanakan tugasnya,” ujar Saelangi.

Peserta Rakor tersebut, terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM dan Operator SIAKBA KPU Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Anggota KPU Lanny Ointu, Yessy Momongan, Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto, Kabag Teknis Penyelenggara, Hubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Hukum dan SDM Lidya Rantung. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut)menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc ke Organisasi Non Pemerintah dan Stakeholder Senin dan Selasa (7 -8 November 2022) di Hotel Aryaduta Manado.

Meidy Tinangon selaku Plt Ketua KPU Sulut membuka secara resmi sosialisasi tersebut.

Tinangon mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan agar Pemilu 2024 menjadi milik publik karena rakyat atau publik yang merupakan aktor utamanya.

“Kami berharap peserta yang hadir saat ini bisa memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai Tahapan Pemilu 2024 dan informasi perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Badan Ad Hoc,” kata Tinangon.

Dia menambahkan tujuan dari sosialisasi ini guna menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan pemilihan umum kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan Pemilihan Umum kepada masyarakat lewat perwakilan organisasi non pemerintahan dan stakeholder.” tambahnya.

Diketahui kurang lebih 200 orang perwakilan Organisasi Non Pemerintah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan stakeholder lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Pada hari pertama, penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengenai Strategi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah memaparkan Sistemetika Penyelenggara Pemilu / KEPP, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian terkait Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.

Hari selanjutnya, nara sumber Anggota Bawaslu Sulut Zulkifili Densi memaparkan Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulawesi Utara Viktory Rotty menyampaikan materi Etika Berdemokrasi, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.

Hadir pada kegiatan itu, Anggota Lanny Ointu, Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis Tamba.(*/sisco)

Sulut,GN- Meidy Tinangon selaku Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka dua acara sekaligus yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan PDP (Pemutakhiran Data Pemilih) dan Rapat Kerja (Raker) Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Sosialisasi Pengelolaan Program dan Anggaran dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, Senin (7/11/2022).

Dalam sambutan Tinangon menekankan kegiatan-kegiatan tahapan, sama pentingnya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga diharapkan Komisioner dan Sekretariat saling mendukung, supaya kegiatan tahapan berjalan lancar disertai pertanggungjawaban keuangannya yang akuntabel.

“Target kita, sukses tahapan pemilu harus dibarengi dengan sukses pengelolaan anggaran,” kata Tinangon.

Diketahui peserta rakor yaitu 15 KPU Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yang terdiri atas Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Bendahara serta Operator Sidalih.

Rakor yang dilaksanakan selama 3 hari ini selain akan diisi materi dari DKPP RI juga menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan, Kejaksaan Tinggi, Inspektorat Utama KPU RI, serta Biro Keuangan dan BMN KPU RI. Juga akan hadir narasumber dari Bawaslu Sulut, Dinas Dukcapil, dan Kanwil Kemenkumham.

Dalam acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, BPKP dan APIP antara KPU Kabupaten dan Kota serta KPU Provinsi.

Turut hadir dan memberikan arahan Anggota KPU Provinsi Sulut Lanny Ointu dan Salman Saelangi, juga Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto.(*/sisco)