SANGIHE,GN – Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), secara transparan benar-benar menjadi perhatian oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Thungari,SE,MM.

Hal ini ditegaskan Thungari dalam rapat koordinasi Pemerintahan desa SE- Kabupaten Kepulauan Sangihe jumat (6/11/2025), di Papanuhung Tampungang Lawo.

Dia menegaskan agar Pengelolaan ADD harus benar-benar transparan dan jika ada temuan-temuan kecil akan disampaikan apa kelemahannya dan alasannya apa.

” Jika ada temuan-temuan kecil kami akan beri tahu kelemahannya apa dan alasannya apa,” kata Bupati

Namun Bupati menegaskan jika temuan itu berulang-ulang, menjadi besar dan fiktif akan ditindaklanjuti dengan tegas.

” Jika temuan itu sudah berulang-ulang menjadi besar dan apa lagi Fiktif maka akan ditindaklanjuti lebih tegas dan prosesnya sampai dengan putusan pengadilan,.dan hal ini harus menjadi perhatian dari Bapak/Ibu Kapitalaung dan Kaur keuangan di Kampung- Kampung ,” tegas orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(RB).

Sepenggal Catatan Seorang Sahabat

Sulut,GN- Saat saya menulis ini sudah pasti akan banyak tanggapan yang beragam, ada yang suka ada pula yang pasti Marah bahkan mencibir. Tapi saya harus tetap menulis.

Benny Rhamdani saya mengenal sosok ini sejak 1988 saat Menempuh Bangku Sekolah di SMA Negeri Lirung Talaud, sebagai Kakak Kelas yang sangat Piawi dalam urusan si kulit Bundar, dan beberapa kali membawa Harum Nama Sekolah Kalah itu Masih Kab. Kepulauan Sangihe-Talaud.

Perkenalan Kami kembali sangat dekat Tatkala Medio 1992 di Kampus Unsrat Benny mengajak saya untuk bergabung bersama di Forum Diskusi Anak Bangsa (FODAB) Bersama beberapa Kawan antara Lain Iwan Salasa, Ismail Dahab, Rudy Kartasasmita dan lain-lain.

FODAB ini adalah Benih Perlawanan terhadap NKK/BKK yang kemudian menjadi alat Perjuangan Melawan Kediktatoran Rejim Orde Baru saat itu.
Benny yang saya kenal adalah sosok yang sangat Perspeksionis, Tegas bahkan Sangat Teguh dalam Pendirian, ketika menyampaikan gagasan dia sangat gigih dalam memperjuangkannya.

Mengenang perjuangan itu tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk menorehkannya menjadi sebuah Kisah (dan maaf aku bukan type penulis Handal).

Brani panggilan akrabnya bagi saya adalah seorang kawan yang sangat menghormati Perbedaan cara Pandang, Saya ingat ketika Pilkada Sulut 2010 Saat itu saya mendukung Pasangan E2L-HW dan Dia mendukung Pasangan Almarhum SHS, situasi Politik begitu panas saat itu, berdebatan kami pun sangat Tajam, namum setelah semua usai kita kembali bersama tanpa ada yang Terluka.

Banyak hal pilihan Politik yang Kami selalu Berbeda, Tapi kami sangat memahami nilai Persahabatan.
Pada Pilpres 2024 ini kembali perbedaan itu mencuat, Brani yang tegak lurus pada jalan sunyi Demokrasi bersikukuh dengan Pilihannya Walau pada satu sisi dia tetap menghormati Jokowi sebagai orang yang pernah dia Bela Mati-matian.
Saya juga dengan Pemahaman membangun Indonesia dengan Persatuan Nasional. Kami bertemu dalam Perdebatan panjang yang akhirnya sepakat untuk saling menghormati Pilihan masing-masing.

Brani Separuh hidupnya adalah Pengabdi pada perjuangan Demokrasi Dan Keadilan Sosial, lembaran Sejarah perjuangannya Bersama Rakyat tak bisa saya ukir satu persatu.

Mendedikasikan Nyawanya untuk Aksi Mogok Makan dalam Penggulingan Soeharto dan Orde Baru adalah catatan yang membuat saya bangga jalan di sampingnya, bagimana saat kita mogok Makan Bersama Wahab Talaohu di tahun 98 dan hampir menjadi korban Penculikan. Namun untung diselamatkan olah Buyung Nasution dan Vak.Munir dilarikan ke Rumah Gusdur.
Dalam membela rakyat Sulawesi utara dalam berbagai Kasus Tanah khususnya sering mendapatkan Teror dan Ancaman. Bahkan satu keluarganya hampir menjadi korban pembunuhan ketika rumah kakaknya di Perkamil diserbu oleh belasan preman disubuh hari.

Dan bebagai ancaman lainnya sudah banyak dilewatinya.Saya sangat yakin Benny Rhamdani adalah seorang Nasionalis Sejati yang Patuh pada Konstitusi dan Nilai Demokrasi.

Ketika Selesai Penetapan Calon Terpilih Brani adalah orang yang akan Tegak Lurus Pada Persatuan Nasional. (*/sisco(

Sulut,GN- Polemik yang berkepanjangan antara BPJS Cabang Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa akhirnya masuk di DPRD Sulut khususnya komisi IV.
Dalam hearing komisi IV DPRD Sulut Senin,(11/01/21) sore tadi menghadirkan Pimpinan BPJS Sulut dan Cabang Minahasa juga Pemerintah Kabupaten Minahasa yang di wakili Sekretaris Daerah bersama jajarannya.

Setelah mendengar pemaparan dari kedua instansi tersebut, salah satu legislator yang di kenal sangat vokal dan peduli terhadap nasib rakyat di Sulawesi Utara Julius Jems Tuuk akhirnya angkat bicara.

“Saya berpendapat begini pimpinan. Seharusnya pimpinan BPJS dan Sekda Minahasa harus mengundurkan diri ketika persoalan ini sampe di DPRD Sulut. Sekali lagi Sekda Minahasa dan pimpinan BPJS harus mengundurkan diri ketika persoalan ini sampe di meja DPRD Sulut,” tegas Tuuk dalam penyampaiannya melalui virtual.
Penegasan tersebut menurut Tuuk sangat beralasan. “Ada beberapa alasan saya harus katakan demikian. Yang pertama adalah amanat tentang jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu di tuangkan dalam amanat undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 kalau tidak salah ingat itu perubahan ke empat. Kemudian tentang BPJS itu diatur juga dalam Undang-Undang no 14 tahun 2011. Kemudian dalam pelaksanaan dengan mitra kerja BPJS dengan pihak rumahsakit itu diatur dalam peraturan menteri kesehatan no 28 tahun 2014, Semua itu diatur dengan rapi dan jelas,” ungkapnya.

Dia menilai, persoalan tersebut terjadi kelalaian dan komulikasi yang kurang baik. “Persoalan sekarang ada kelalaian dari Pemerintah Minahasa, dimana belum membayar tagihan dari BPJS. Padahal itu adalah urusan pemerintahan yang wajib yaitu pelayanan dasar di bidang kesehatan,” tukasnya.
Diapun tidak melihat diantara dua instansi terkait terkait siapa yang benar dalam persoalan tersebut, namun dirinya hanya melihat bahwa itu merupakan kewajiban mereka untuk mengurus kepentingan rakyat. “Hari ini saya tidak melihat si A yang benar dan si B benar. Menurut saya adalah persoalan kesombongan baik dari Pemerintah Minahasa maupun pihak BPJS. Kalau saya, saya tidak meminta supaya mereka berdamai. Itu merupakan kewajiban mereka, harus urus ini rakyat. Seribu pimpinan BPJS yang ada di Minahasa atau mau satu juta Sekda di Minahasa, pelayanan kesehatan masyarakat Minahasa wajib di lakukan, karena ini adalah amanat undang-undang,”terangnya.
Dalam penegasannya, jika persoalan ini tidak selesai dalam dua atau tiga hari,Tuuk mengusulkan kepada pimpinan untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk meminta Sekda Minahasa di ganti. Pula Pimpinan BPJS Provinsi Sulawesi Utara dan Cabang Minahasa merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan RI untuk mencopotnya. “Saya mengusulkan saja, kalau persoalan ini tidak selesai hari ini atau sampai besok,komisi IV membuat rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mengganti Sekda Minahasa dan yang kedua merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk menggantikan pimpinan BPJS di Sulawesi Utara dan cabang kabupaten Minahasa. Saya usulkan itu saja pimpinan karena mereka telah melalaikan tugas utama mereka diangkat menjadi pimpinan BPJS dan ditunjuk sebagai Sekda untuk mengurus ini rakyat, bukan mo kase tunjung jago di sana. Kalau persoalan ini dalam dua atau tiga hari tidak akan selesai sebagai mana tupoksi mereka melayani rakyat berdasarkan amanat undang undang dasar 1945 kemudian berdasarkan perintah undang-undang no 23 tahun 2014 dan kemudian berdasarkan undang undang nomor 24 tahun 2011 dan kemudian keputusan menteri kesehatan no 28 tahun 2014, kalau itu tidak dilakukan saya merekomendasikan Sekda diganti dan pimpinan BPJS Provinsi Sulawesi Utara dan Cabang Minahasa di ganti. kita datang ke kementerian untuk di ganti. Mereka datang disini mereka cuma kase tunjung jago dan ribut sana sini,” pungkas Tuuk. (sisco)