Sulut,GN— Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) terus mematangkan persiapan pelaksanaan turnamen catur beregu yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan mata, serta pembagian kacamata gratis bagi masyarakat, khususnya warga lanjut usia (lansia).

Kegiatan yang akan berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026 di kawasan UMKM Daseng Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang difasilitasi Asisten III Setda Provinsi Sulut, Dr. Fransiscus Manumpil, bersama KMNU-I sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan melalui kegiatan olahraga.

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan tersebut, panitia melakukan koordinasi terkait kesiapan pelayanan kesehatan, penyediaan perlengkapan, pengaturan antrean peserta, serta keterlibatan berbagai pihak guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan lancar.

Sasar Ratusan Warga, Siapkan Kacamata dan Paket Obat

Salah satu agenda utama kegiatan ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG), termasuk pemeriksaan mata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Panitia menargetkan penyediaan sekitar 300 kacamata baca atau kacamata plus serta sekitar 500 paket obat untuk mendukung pelayanan bagi warga masyarakat

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang lebih mudah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama bagi kelompok lansia.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, koordinasi dilakukan bersama dinas kesehatan, rumah sakit mata, puskesmas setempat, serta panitia lokal.

Masyarakat Diimbau Memperhatikan Jadwal Pemeriksaan

Pelayanan kesehatan direncanakan mulai pukul 09.00 WITA. Bagi peserta yang akan menjalani pemeriksaan darah, panitia mengimbau agar memperhatikan petunjuk tenaga kesehatan mengenai persiapan sebelum pemeriksaan.

Apabila diperlukan puasa sebelum pengambilan sampel darah, peserta perlu mengikuti instruksi petugas medis, dengan memperhatikan batas waktu dan kondisi kesehatan masing-masing.

Khusus warga lanjut usia maupun masyarakat yang memiliki kondisi medis tertentu, persiapan pemeriksaan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan agar tetap aman.

Turnamen Catur Beregu Jadi Ajang Mempererat Kebersamaan

Selain pelayanan kesehatan, turnamen catur beregu menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Turnamen tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta mempererat tali persaudaraan.

Melalui perpaduan kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan, KMNU-I bersama Pemprov Sulut ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memperkuat hubungan sosial masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan warga.

KMNU-I Ajak Seluruh Masyarakat Hadir

KMNU-I mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dan menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti turnamen catur beregu, memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta memanfaatkan pelayanan pemeriksaan mata sesuai ketentuan dan ketersediaan yang disiapkan panitia.

Melalui kerja sama antara KMNU-I dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan kesadaran hidup sehat, serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

Panitia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. (*/Red)

Sulut,GN- Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026) menjelaskan realisasi anggaran Dikda Sulut hingga Triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75 persen (Rp. 696 Miliar dari Pagu 1,058 Triliun ).

Realisasi tersebut mencakup program-program strategis di Dinas Pendidikan Sulut, diantaranya program beasiswa, pelatihan magang, bimbingan kedinasan, pelarihan guru, hingga rehabilitasi perbaikan toilet di sekolah.

“Realisasi Anggaran Dikda Sulut hibgga triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75%, atau Rp. 696 Miliar dari Pagu Rp. 1,058 Triliun”, sebut Rondonuwu. (sisco)

Sulut,GN- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh kegiatan pelaksanaan Fokus Group Discusion (FGD) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Wartawan Nasrani Sulawesi Utara (Pewarna Sulut) tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana, Melalui Kasubag TU Hasmun Hamzah kepada media Gemparnews.com, Jumat (16/10/2026).

” Kami mendukung pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026 ini,” kata Hasmun.

Menurut Hasmun, kegiatan ini sangat penting mengingat maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis atau perubahan sosial.

Dia berharap, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan menjadi landasan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang menjadi penguatan ketahanan sosial di tengah masyarakat untuk memicu inovasi sosial yang inklusif.

” Selamat melaksanakan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026. Kiranya kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses,” ucap Hasmun.

Diketahui, pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulawesi Utara akan dilaksanakan, Senin (19/10/2026) bertempat di aula lantai dua kantor pemerintah kota Manado. (sisco)

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).

Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (14/09/2026) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulut tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna.  Turut mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni  Wakil Ketua dr Michaela E. Paruntu, MARS, Royke Anter,SE,MAP, dan Stella Runtuwene,AMd.Sek serta anggota DPRD. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov Sulut dan jajarannya.

Gubernur dalam sambutannya, memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar penting menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen kepemimpinan untuk alokasi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipaparkan kata Gubernur, merupakan hasil kesepakatan atas perubahan KUA dan PPAS. Dokumen itu dimaksudkan mentransformasikan arah strategis makro daerah menjadi komitmen anggaran yang terukur dan siap dilaksanakan perangkat daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan menyesuaikan ruang fiskal pasca-finalisasi SiLPA 2025, penyesuaian DBH dan transfer, pemenuhan kewajiban normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban utang, tindak lanjut temuan BPK RI, serta respons cepat terhadap keadaan darurat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD.

Gubernur menjelaskan secara angka, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut melaporkan penambahan pendapatan daerah sebesar Rp63,89 miliar sehingga total menjadi Rp3,2327 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp191,02 miliar menjadi Rp3,1992 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp177,13 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp210,62 miliar.

Gubernur merinci tiga pilar prioritas alokasi anggaran yang diutamakan dalam perubahan APBD yaitu akselerasi belanja modal untuk konektivitas infrastruktur (jalan, irigasi, pembebasan lahan), penguatan sektor produktif dan strategis (pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, olahraga, kajian teknis), serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial (pencapaian UHC, jaminan ketenagakerjaan, standar pelayanan minimal).

Selain itu katanya, penyesuaian anggaran juga diarahkan memanfaatkan SiLPA 2025 secara proporsional untuk memindahkan anggaran dari program yang lambat terealisasi ke program prioritas berdaya ungkit.

Untuk memastikan akuntabilitas dan eksekusi tepat sasaran, kata Gubernur, penyusunan dan pengendalian Perubahan APBD akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Gubernur menekankan bahwa meskipun ruang fiskal mengalami koreksi teknis, tema pembangunan RKPD 2026 — “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi tetap menjadi jangkar kebijakan.(Advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Selasa (22/09/2016) memimpin jalannya sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut.

Silangen mengatakan Perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari demokrasi, sementara dialog dan keterbukaan dan kerjasama menjadi jalan untuk melahirkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Silangen memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Provinsi Sulut dalam setahun trakhir ini, atas berbagai hasil yang telah dicapai. “Dalam satu tahun terakhir kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pariwisata, pelayanan publik, serta prestasi putra putri daerah menjadi bagian dari perjalanan yang patut diapresiasi,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut menerangkan di hari ulang tahun ke-62 menjadi momentum mengenang perjalanan yang sudah dilewati. “Karena itulah peringatan hari ulang tahun ke 62 ini, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati tetapi juga untuk meneguhkan langkah menuju babak berikutnya,” terangnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan semangat hari ulang tahun ke-62 kali ini mengambil tema Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Semangat itulah yang kita tuangkan dalam tema hari ulang tahun ke -62, Sulut melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Sulut melaju adalah semangat untuk terus bergerak berani menjawab perubahan dan membuka ruang bagi lahirnya gagasan – gagasan baru. Maju berarti terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia memperkuat daya saing serta mengembangkan potensi daerah. Sejahtera berarti mematikan hasil kemajuan yang dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat, melalui kesempatan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik. Sedangkan berkelanjutan berarti membangun dengan pandangan jauh kedepan, menjaga apa yang telah dimiliki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tandas Silangen.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay,SH,MH, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, anggota DPRD, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN – DPRD bersama Tim TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara marathon melaksanakan rapat pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Dari kelima Fraksi di DPRD Provinsi Sulut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian persetujuan fraksi ini saat Rapat Badan Anggaran yang dipimpin dr Fransiscus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut, Selasa (15/09/2026).

Pierre Makisanti dari Faksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan terhadap  Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penetapan Perda.

Sementara itu, dsri Fraksi Partai Golkar Cindy Wurangian selaku Ketua fraksi menyetujui namun disertai sejumlah catatan dan harapan agar anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat oleh Hendri Walukow menyatakan persetujuan serta menyampaika satu rekomendasi lengkap yang diserahkan secara tertulis untuk direkapitulasi.

Fraksi Partai Nasdem melalui anggota Banggar Nick Lomban juga menerima dan menyetujui Ranperda dilanjutkan ke tahap penetapan.

Fraksi partai Gerindra oleh Ketua Fraksi Louis Schramm menyatakan jika masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. namun mengapresiasi penyampaian data transparan, terbuka dan akuntabel. Sehingga menerima dan menyetujui dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Ketua DPRD Sulut menegaskan dimana lima Fraksi telah sepakat melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan akhir. Maka penetapan resmi Perda perubahan APBD 2026 akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Senin 21 September 2026 pekan depan. (sisco)

Manado,GN- Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) mulai hari ini 14 sampai 15 September 2026 melakukan Uji Kendaraan Keliling yang dipusatkan di terminal tipe A Malalayang Manado.

Terkait kegiatan tersebut, Kepala BPTD Kelas II Sulut melalui Pengawas Satuan Pelayanan (Wasatpel) Terminal Tipe A Malalayang Bram Takumansang mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkampanyekan tentang keselamatan.

“Kami dari kementerian perhubungan khususnya dari BPTD Kelas II Sulawesi Utara memberikan satu slogan bagaimana kampanye keselamatan. Ini merupakan satu cara untuk menekan tingkat kecelakaan,” kata Bram.

“Makanya hari ini ada kegiatan yang kita sudah berkoordinasikan dengan rekan pengemudi yang nantinya ada uji kendaraan keliling.Nah ini untuk memastikan setiap kendaraan dengan kondisi laik jalan,” sambungnya.

Rencananya kegiatan akan dilaksanakan selama dua hari, mulai hari ini sampai besok untuk menguji kendaraan yang beroperasi secara aktif di Kota Manado maupun keluar Kota maupun keluar daerah.

“Untuk kendaraan yang di uji ada kendaraan mikro atau kendaraan pinggiran yaitu kendaraan Tateli,koha dan Tanawangko. Untuk Bus juga ada yaitu Bus AKDP dan AKAP . Kendaraan AKDP yakni kendaraan dari Motoling, Tompaso Baru dan Paku Ure yang arah ke Minahasa Selatan. Dan untuk AKAP yakni Kendaraan ke Palu, Toraja dan Makasar.trans Sulawesi,” ujar Bram.

Dia berharap dengan kegiatan ini kampanye tentang keselamatan dapat disampaikan dan diketahui oleh semua kendaraan transportasi darat.

“Harapan kami setelah ada kampanye keselamatan ini dapat menimbulkan kembali rasa andil untuk Masalah keselamatan, karena ini menyangkut nyawa dan menyangkut halayak banyak orang maka kita perlu kampanyekan tentang keselamatan,” terang Wasatpel Terminal tipe A Malalayang itu.

Sementara itu, Andro sopir mikrolet memberikan apresiasi dan terimakasih kepada pihak BPTD Kelas II Sulut telah melaksanakan kegiatan Uji Kendaraan Keliling. ” Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan setiap bulan, agar supaya kami sebagai sopir dapat mengetahui kerusakan kendaraan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, James juga sopir angkutan dalam kota, merespon positif kegiatan uii kendaraan keliling. “Kegiatan ini tentu sangat membantu bagi kami sebagai sopir. Dapat mengetahui apa saja yang kurang atau rusak dalam kendaraan yang kami operasikan,” terangnya.

James juga senada dengan Andro, dimana kegiatan seperti ini dilaksanakan minimal sebulan sekali. ” Sebaiknya uji kendaraan keliling dilaksanakan sekali dalam sebulan berjalan. Sekali terimakasih sudah membantu kami sebagai sopir. Melalui alat ini, kami dapat mengetahui kerusakan kendaraan yang sedang kami operasikan,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Selasa (8/9/2026). Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, turut mendampingi Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam penyambutan resmi Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., yang baru saja tiba di Bumi nyiur melambai untuk mengemban amanah baru.

Kedatangan Irjen Pol. Yudo Hermanto menandai babak baru dalam kepemimpinan kepolisian di wilayah Sulawesi Utara, sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antar lembaga negara di daerah.

Braien Waworuntu, selaku Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, menyambut hangat kehadiran Kapolda baru.

“Selamat datang Bapak Kapolda Sulut, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. di tanah nyiur melambai,” ucap Braien dengan tulus.

“Harapannya, semoga Sulut bisa makin aman. Sinergitas antar lembaga Polri, Legislatif, dan Eksekutif makin erat. Bersama-sama kita wujudkan Sulawesi Utara yang makin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Braien.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen DPRD Sulut, khususnya Komisi I, untuk terus bersinergi dengan jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

Penyambutan yang penuh kekeluargaan ini menjadi simbol awal yang baik. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Gubernur Yulius Selvanus, Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu, dan Kapolda baru Irjen Pol. Yudo Hermanto menjadi fondasi kuat untuk menjawab tantangan ke depan.

“Sulawesi Utara makin maju, sejahtera dan berkelanjutan.” tandas Braien. (sisco/*)

Komposisi Kepengurusan PERSI Wilayah Sulut dan MAKERSI Periode 2026 – 2030 :

PELINDUNG: Gubernur Sulawesi Utara
KETUA: Prof. Dr. dr. Starry Homenta Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS
WAKIL KETUA: dr. Hezky Lintang SEKRETARIS: dr. Abraham Talumewo, MHSM
BENDAHARA: dr. Juriko Piter Pandean, M.A.R.S., Sp.KKLP
WAKIL BENDAHARA: dr. Limbert Christian Reinhard Lepa

KOMPARTEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)
Ketua : Dr. (C) dr. James Komaling, M.Kes
Anggota :

Dr. Eka Yudha Lantang, Sp.An, M.Min, MM

Dr. dr. Nicolas Chally Tirayoh, M.Kes, FISQua

Djunarto, S.SiKOMPARTEMEN

PENUNJANG DAN TANGGAP BENCANA
Ketua : dr. Ivan M. Worung, Sp.PK., FISQua., M.M
Anggota :

Dr. Vivi Tumbel

Dr. Randya Permadi

Dr. Vestia. P. R. Kindangen, M.A.R.S.

Novi Dionesius Rapar, ST2

KOMPARTEMEN HUKUM, ADVOKASI, DAN MEDIASI
Ketua : AKBP dr. Chandra Tanoeisan, Sp.KFR, MARS
Anggota :

Kolonel Ckm dr. Awaluddin TJ., MMRS.

dr. Elisa Rompas, M.Kes, Sp.FM

Novita, SH., MM

Ronaldo S. Lumi, SH, MH

KOMPARTEMEN MUTU DAN TATA KELOLA KLINIS
Ketua : dr. Bofi Kasenda, M.Kes Anggota :

Dr. Ronaldy Tumbel, SpTHT-KL(K), FISQua

Dr. dr. Yuanita Asri Langi, Sp.PD, K-EMD, FINASIM

Dr. Andrian Widianto, Sp.OG

Dr. Neni Ekawardani, M.Kes5. Ns. Alan Sondakh, S.Kep, M.Kes

KOMPARTEMEN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
Ketua : drg. Firlia Mokoagouw
Anggota :

Dr. David Kolibu, M.M.Rs

dr. Ivan Wijaya Widianto, MARS

Yehezkiel Putra Dondokambey, SE,

MMKOMPARTEMEN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN PENGGUNAAN OBAT
Ketua : dr. Billy Manengkei, M.KesAnggota :

Drg. Jenny N. Sumual

Dr. Andrew Ch. Pangemanan, M.Kes, FISQua

Dr. Hessyani Patrisia Theodora Raranta, Sp.PK, Subsp. H.K(K), MARS.

Agus Setiawan, S.Si, Apt

KOMPARTEMEN PUSAT DATA DAN INFORMASI
Ketua : Dr. dr. Novie H. Rampengan, Sp.A, Subsp. IPT (K), DTM&H, MCTM(TP)
Anggota :

Dr. Tanty Korompot, M.Kes

dr. Sherly Kulaleen, MARS

Patrick M. Andries, ST, MBA, QWP

Deiby Steify Mokoagouw, SP

Nurain Huntua, SE

KOMPARTEMEN SDM DAN PENDIDIKAN
Ketua : dr. Alain Beiyah, M.Kes
Anggota :

Dr. (C). dr. Frankly O. Palendeng, MARS, FISQua, CHAE, CHQP, CHRME

Dr. Sadly Mokodongan, M.Kes

dr. Polideng Markus Dalawir

Ns. Abram Babakal, S.Kep, M.Kes

KOMPARTEMEN HUMAS DAN PEMASARAN
Ketua : dr. Nancy C. Mongdong, MHSM, Sp.PD, FINASIM
Anggota :

Dr. Viera R. Sendow

Dr. Daud Alexander Kiroyan, M.Kes

dr. Meilany M.T Muaja

Dr. dr. Sekplin Andries Semuel Sekeon, MPH, Sp.N(K), FMIN, FISQua

MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA (MAKERSI)
Ketua : Dr. dr. Erwin Gidion Kristanto, SH, Sp.FM(K), FISQua
Sekretaris : dr. Harto Necsen Linelejan, M.M.R.S., CHCM
Anggota :

Drg. Pritartha Sukatrini Anindita, Sp.Ortho

dr. Fandy Albert Gunawan Gosal, MPPM, Sp.PD, K-GEH

Dr. Liany Theresia Mokoginta, MM

Dr. Jason C.J.H. Rampengan, MH.Kes

Dr. Ester M.S.S. Wowor, M.MKes

dr. Theresia Tatie Marksriri, MPH

Dr. Donny C. Bato, M.Kes

Ns. Jeavery Bawotong, S. Kep, MM.

Femmy Ango, SS.