Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara Melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun 2025 bertempat di ruangan rapat paripurna, Rabu (23/04/2026).

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat paripurna. Gubernur mengatakan bahwa menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah.

1. Pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong pemerataan kualitas serta pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.

Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.

2. Tenaga kerja dan lingkungan hidup

Pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Sulut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, serta evaluasi reklamasi pascatambang menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

3. Urusan pilihan: kelautan dan pertanian

Transformasi digital akan diterapkan dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan penyaluran bantuan teknologi dan bibit unggul lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

4. Penunjang pemerintahan

Pemerintah akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini, termasuk di Sekretariat Daerah, guna meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi perhatian utama.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (sisco)

Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pembahasan Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah resmi memasuki babak akhir. Seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Utara menyatakan persetujuan agar ranperda tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya, setelah agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi rampung dilaksanakan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pembahasan akhir yang digelar Senin (22/12/2024) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut. Dalam forum itu, semua fraksi menyampaikan pendapat akhir yang pada prinsipnya menyetujui Ranperda PT Membangun Sulut Maju untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Raski Mokodompit, menyampaikan bahwa pendapat akhir fraksi-fraksi telah diserahkan secara simbolis kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari prosedur formal.

“Terkait dokumen pendapat akhir, semua fraksi menyetujui untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Tadi secara simbolis telah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Dari lima pendapat akhir fraksi, seluruhnya sudah disampaikan,” ujar Raski.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Flora Krisen, menjelaskan bahwa setelah tahapan ini, pihak pemerintah provinsi akan menyiapkan dokumen untuk difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita akan bersama-sama mengawal proses ini. Karena ranperda ini merupakan prakarsa dari pemerintah daerah atau gubernur, kami mengapresiasi kerja pansus DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan secara komprehensif,” ungkap Flora.

Di sisi lain, anggota Pansus DPRD Sulut Paula Runtuwene mengingatkan pentingnya koordinasi aktif saat proses fasilitasi di Kemendagri agar berjalan cepat dan lancar. Ia menekankan agar pihak pengusul tidak bersikap pasif apabila terdapat catatan atau revisi dari pemerintah pusat.

“Kalau ditemukan ada revisi, tidak perlu menunggu dokumen dipulangkan. Pihak terkait bisa langsung melakukan koordinasi dan perbaikan agar prosesnya lebih efisien,” tegas Paula.

Dengan rampungnya pendapat akhir fraksi dan dukungan penuh DPRD Sulut, Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah diharapkan segera mendapat fasilitasi dari Kemendagri, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan menjadi landasan hukum penguatan peran BUMD dalam mendorong pembangunan dan perekonomian Sulawesi Utara. (*/sisco)

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan juga selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Sulut, Jumat (14/11/2025) bertempat di hotel Luwansa Manado.

Gubernur merasa terhormat dapat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran Gubernur di acara ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan yang diberikan, tetapi juga sebagai wujud komitmen untuk menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif antar partai politik di Sulawesi Utara.

“Saya percaya bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam membangun daerah,” kata Gubernur.

Justru kata Gubernur, dengan adanya keberagaman ide dan gagasan, dapat menemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Utara.

Menurut Gubernur, Rakerda ini menjadi momentum yang tepat untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Gubernur berharap melalui forum ini, dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar partai politik, sehingga Sulawesi Utara dapat terus maju dan berkembang menjadi daerah yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Diketahui, Rakerda Partai Demokrat Sulut turut dihadiri Pengurus pimpinan pusat Partai Demokrat, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten/kota, organisasi sayap partai, serta kader dan simpatisan.

Pengurus DPD Demokrat Sulut dikesempatan itu juga memaparkan rencana kerja strategis, dalam upaya konsolidasi struktural, dan target program organisasi untuk periode kerja ke depannya.

Selain itu, Rakerda ini juga menjadi wadah penting untuk melakukan evaluasi kinerja, menyusun strategi politik, dan memperkuat soliditas kader di bumi nyiur melambai. (sisco).

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menjelaskan sebanyak 10 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini disampaikan anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon, saat menggelar media Gathering pasca-rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2024, Senin, (09/12/ 2024) bertempat di Kantor KPU Sulut.

“Sejauh ini, sudah ada 10 daerah yang mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi,” jelas Tinangon.

Adapun daerah yang mengajukan sengketa adalah Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon, Kota Manado, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Kepulauan Talaud.

Lanjut kata Tinangon, permohonan sengketa di MK yaitu tahapan memasukan berkas, belum teregistrasi.

Selain itu, Tinangon mengatakan sengketa tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pelanggaran prosedural hingga dugaan kecurangan yang memengaruhi hasil akhir. (sisco)

Sulut,GN – Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sulut dan Gorontalo Ermin Tora mengatakan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2025, ketersediaan stok beras di pasar aman dan harga masih stabil.

Hal itu, dikatakannya saat melakukan press conference di lantai 3 kantor Bulog kanwil Sulut dan Gorontalo, Kamis (5/12/2024).

Ermin menjelaskan untuk menjaga harga stabil di pasar, maka Bulog menyalurkan pasokan beras langsung kios – kios.

“Pasokan langsung kita salurkan ke kios – kios di pasar. Kita berharap beras itu selalu tersedia setiap hari,” jelas Ermin.

Sesuai data yang disampaikan Bulog, ada beberapa kios yang tersebar di pasar tradisional.” Pasar bersehati ada 74 kios, pasar karombasan 36 kios,dan pasar tondano 13 kios,” kata Ermin.

Ermin menambahkan pihaknya juga menyiapkan beberapa kios di pasar tradisional lainnya seperti Pasar tombatu,pasar aermadidi,pasar girian dan pasar tomohon.” Semua itu sementara di persiapkan,” tambah Ermin.

Dengan adanya kios di pasar tradisional Ermin berharap harga di pasar selalu stabil. ” Perlu ada kontrol dan salah satunya kami memperbanyak kios. Harapan kami ini untuk mengantisipasi persaingan harga di pasar,” ucapnya.

Selain itu, Ermin juga menjelaskan bahwa dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2025, pihaknya akan menggelar kegiatan pasar murah. “Kita juga melakukan pasar murah. Pasar murah ini dalam rangka intervensi harga dipasar agar selalu stabil menjelang hari Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Royke Anter menanggapi secara bijaksana terkait alat kelengkapan dewan (AKD) dimana Fraksi Partai Demokrat belum terakomodir dalam pimpinan AKD.

Hal itu di katakannya kepada sejumlah media, usai mengikuti rapat Banggar, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut.

“Mengenai Alat Kelengkapan Dewan berarti saat ini fraksi partai Demokrat belum di percayakan untuk duduk sebagai pimpinan,” ujar ketua fraksi Demokrat itu.

Ketua fraksi Demokrat menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi bersama wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok selaku pimpinan.

“Terkait hal itu, kami sudah komunikasikan dengan pimpinan fraksi Bapak Billy Lombok sebagai pimpinan dalam hal ini wakil ketua dua, DPRD Sulut,” kata Royke.

“Ketika kami tidak mendapat jatah untuk pimpinan AKD, kami menerima. Namun sebagai wakil rakyat yang di percayakan oleh rakyat tentu fraksi Demokrat tentu sudah berjuang walaupun tidak ada posisi AKD,” tambah Royke.

Kedepannya kata Royke, semua akan mengalir dengan sendirinya. ” Ya, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Mudah-mudahan pak E2L menjadi Gubernur walaupun kami fraksi Demokrat tidak dapat di legislatif pimpinan AKD, namun dapat pimpinan eksekutif,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Capt Ramly Kandoli,M.Mar Sebagai anggota DPRD Sulut yang baru saja terpilih dan sudah dilantik secara resmi mengatakan dirinya akan memperjuangkan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu, ditegaskan Kandoli, ketika ditemui sejumlah awak media, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut.

“Saya sebagai anggota dewan akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya itu akan saya perjuangkan,” tegas Kandoli.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini berjanji bahwa setiap aspirasi dan kepentingan yang berhubungan dengan warga masyarakat, tentunya akan menjadi skala prioritasnya. ” Iya, saya tentu akan memperjuangkan,” tandasnya singkat. (sisco).

Minut,GN – Tinggal beberapa hari lagi akan memasuki masa tenang sebelum memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rabu 27 November tahun 2024 secara serentak di Indonesia.

Pilkada serentak tahun 2024 merupakan pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Masa tenang mulai berlangsung Minggu, 24 November sampai 26 November sehari menjelang pencoblosan, 27 November 2024.

Ardiles Mewoh selaku ketua Bawaslu Sulut mengatakan hari tenang pada Pemilu adalah hari yang benar-benar tenang dan tidak ada aktivitas kampanye.

“Harus dipastikan hari masa tenang Minggu 24 November 2024 adalah hari yang benar-benar tenang. Tidak ada aktivitas kampanye agar pemilih memiliki kebebasan dan ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya,” kata Ardiles saat membuka kegiatan Sosialisasi Tahapan Masa Tenang di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara, Kamis (21/11/2024).

Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Zulkifli Densi menjelaskan selama masa tenang terdapat sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh paslon Kepala Daerah 2024. Ada hal yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang beserta sanksi yang diterapkan apabila melanggar.

“Ancaman sanksi pidana politik uang tidak hanya ditujukan kepada pemberi tapi juga yang menerima karena terlibat dalam aksi pidana politik uang,” katanya.

Dia menjelaskan sanksi pelanggaran bagi siapapun hukum melakukan kampanye di masa tenang dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bisa terkena hukum pidana, berupa kurungan maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 492: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur TNi, Polri, Ormas, dan Insan pers serta undangan lainnya. (sisco)