SANGIHE,GN -Bertempat di ruang rapat Bupati Selasa, (6/1 2026 ),Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada tujuh orang Staf Khusus Bupati.

Dalam sambutannya,Bupati Michael Thungari,SE,MM menegaskan bahwa Staf Khusus Bupati bertugas membantu Bupati dengan memberikan masukan strategis, kajian, dan pertimbangan sesuai bidang masing-masing, berdasarkan penugasan dan arahan pimpinan.

Bupati juga mengingatkan bahwa Staf Khusus tidak bersifat struktural dan tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, Stafsus berperan sebagai mitra strategis kepala daerah.

“Staf khusus harus bekerja profesional, menjaga etika pemerintahan, serta bertanggung jawab dalam menjaga nama baik pimpinan dan daerah Kepulauan Sangihe,” tegas Bupati.

Dengan penyerahan SK ini, diharapkan keberadaan Staf Khusus Bupati dapat memperkuat efektivitas pengambilan kebijakan dan mendukung percepatan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun tujuh Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe yang menerima SK, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan merangkap Koordinator : Josephus Kakondo, BAE
2. Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan, dan Investasi : Ferdy Sinedu, ST
3. Bidang Politik : Aziz Maaling, S.Pd
4. Bidang Kemasyarakatan dan Hukum : Sutardji Matantu, S.PdI
5. Bidang Perekonomian dan Pelayanan Publik : Oktavianus Lumasuge, S.Kom, M.Kom.
6. Bidang Pendayagunaan Aparatur : Jonatan Antarani, SE
7. Bidang Komunikasi Publik : Dendy Andhika Abram
(RB)

Sulut,GN-  Staf Khusus Gubernur yang membidangi Investasi Recky Harry Langie mengatakan arah pembangunan Sulawesi Utara ini akan tertuang dan buku pintarnya dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RTRW yaitu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah untuk menciptakan tata ruang yang teratur, serasi, dan seimbang antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengelola ruang untuk pembangunan jangka panjang dan untuk mengatur berbagai aspek penggunaan lahan.

Lanjut Recky Langie mengatakan Pola, saran bahkan buah pemikiran dari lintas sektor sudah tertuang dalam RTRW. “lebih jelasnya ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya, kepada sejumlah media, Jumat (29/08/2025) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut.

Untuk diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode lima tahun, yang merinci visi, misi, program, dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan program kepala daerah terpilih.

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan pembangunan, mengkoordinasikan kebijakan dan anggaran, serta memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. (sisco)