SANGIHE,GN – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Thungari-Soeyoenus, menghadiri sekaligus memimpin kegiatan puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dilaksanakan pada Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut di laksanakan gedung serbaguna rumah Jabatan Bupati dirangkaikan dengan sosialisasi administrasi kependudukan (Adminduk), pelatihan public speaking bagi organisasi wanita, serta buka puasa bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, serta Sekretaris TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Agnes L. P. Walukow bersama jajaran pengurus PKK.

Dalam sambutannya, Cherry Thungari-Soeyoenus menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta mengapresiasi kehadiran Bupati yang dinilai menjadi dukungan dan penyemangat bagi pengurus PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga.

Ia menegaskan bahwa peringatan HKG PKK menjadi momentum penting untuk memperkuat peran gerakan PKK dalam membangun keluarga yang kuat, mandiri, dan sejahtera sebagai pondasi menuju Indonesia maju.

“Gerakan PKK memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dari keluarga yang kuat inilah lahir masyarakat yang tangguh,” ujarnya.

Cherry juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) PKK dalam rangka memperingati HKG PKK ke-54.

Pokja II, misalnya, telah melaksanakan launching Taman Baca Masyarakat di Kelurahan Tidore yang berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai upaya meningkatkan minat baca dan literasi, khususnya bagi anak-anak.

Sementara Pokja III melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan serta penanaman bibit cabai di Kecamatan Tahuna Timur bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari gerakan pemanfaatan pekarangan rumah melalui program Hatinya PKK dengan menanam tanaman bermanfaat seperti cabai dan tomat di pekarangan rumah warga.

Selain itu, PKK juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), menggelar pasar pangan murah di Kelurahan Tidore, serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis melalui kegiatan Posyandu yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan sosialisasi program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

Cherry mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KIA maupun KTP meskipun telah memasuki usia wajib memiliki identitas.

“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan,” katanya.

Selain sosialisasi, para peserta juga mengikuti pelatihan public speaking yang bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi pengurus dan anggota organisasi wanita agar lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan serta program kepada masyarakat.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Cherry berharap gerakan PKK di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin aktif, solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.(RB)

Manado,GN- Dalam apel pagi Senin (26/01/2026), Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS memberikan arahan kepada seluruh kepada jajaran rumah sakit.

Hadir dalam apel pagi diantaranya Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV (K), Dr. Erwin Sondang S., SSTP, M.Si selaku Direktur Layanan Operasional, serta  para pejabat manajer dan Asisten Manajer.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dirut Prof Starry menyangkut komitmen penuh rumah sakit ini sebagai rujukan nasional dan pendidikan dengan menekankan disiplin, integritas, serta profesionalisme di seluruh jajaran.

Prof Starry mengingatkan tidak ada toleransi terhadap pelayanan lambat, tidak ramah, atau menyimpang dari SOP, karena keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Rumah sakit rujukan di Manado, Sulawesi Utara, ini wajib memperkuat setiap aspek pelayanan yang menjadi sorotan publik.

“Setiap unit harus patuh pada standar mutu, termasuk identifikasi pasien tepat, komunikasi efektif, dan pencegahan insiden,” ujar Dirut.

Dirut menegaskan perlu pembenahan sistem antrean registrasi, poliklinik, serta layanan penunjang agar tidak menumpuk. Teknologi, disiplin jadwal dokter, dan koordinasi lintas unit menjadi kunci agar pasien tidak menunggu lama dan merasa dihargai.

Di tahun 2026 ini kata Dirut, ditetapkan sebagai momentum penguatan kinerja dengan optimalisasi pendapatan rumah sakit secara etis, sekaligus efisiensi cerdas tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Remunerasi berbasis kinerja juga ditegaskan ulang.

“Tidak ada lagi budaya hadir tapi tidak produktif. Setiap pegawai wajib capai target dengan tanggung jawab jelas,” kata Dirut.

Sikap ramah, etika, dan empati terhadap pasien serta keluarga menjadi wajah rumah sakit, sambil menjaga konflik internal agar tidak bocor ke publik atau media sosial.

“Keputusan pimpinan harus dihormati dan dijalankan. Kita satu barisan, satu komando demi kemajuan RSUP Kandou,” ungkapnya.

Dirut mengajak seluruh tim bekerja dengan hati, melayani penuh empati, dan menjaga nama baik institusi. (sisco)

Sulut,GN – Komisi Pemilihan Umum  Sulawesi Utara (KPU Sulut) menyelenggarakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II secara elektronik Tahun 2025 dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi kepada Pimpinan Partai Politik di Provinsi Sulut, pada hari Kamis (11/12) di Aula KPU Sulut.

Anggota KPU Sulut Salman Selangi bersama Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon membuka kegiatan tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut Salman Saelangi, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, memaparkan norma-norma dalam Peraturan KPU (PKPU)  Nomor 3 Tahun 2025, diantaranya ketentuan apabila Anggota DPRD yang diberhentikan melakukan upaya hukum, tetentuan terkait Affirmative Action/keterwakilan perempuan dalam hal jumlah suara sama, ketentuan data jumlah penduduk untuk penentuan calon PAW.
Kemudian, terkait ketentuan penentuan calon PAW memperhatikan keterwakilan perempuan/Affirmative action dalam hal calon PAW tidak memperoleh suara, ketentuan calon PAW tidak memenuhi syarat, ketentuan LHKPN bagi calon PAW.
Selanjutnya, Saelangi menjelaskan ketentuan klarifikasi calon PAW, upaya hukum calon PAW, ketentuan dalam hal nama calon PAW belum disampaikan.
Setelah pembahasan terkait PAW, kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II secara elektronik Tahun 2025. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjadi sarana informasi bagi stakeholder yang terlibat untuk dapat mempersiapkan diri dalam melakukan pemutakhiran data partai politik. Saelangi menjelaskan bahwa pemutakhiran Semester II akan berlangsung hingga 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya bulan Desember.

“Partai politik kiranya bisa aktif dalam melakukan penambahan, perbaikan, atau penghapusan terkait dengan data kepengurusan, pengurus, keterwakilan Perempuan, lokasi kantor, dan keanggotaan partai sebelum akhir periode”, tegas Saelangi.

Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini partai politik dapat memperoleh informasi dan pemahaman terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II secara elektronik Tahun 2025 dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, serta dapat bekerjasama dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat berjalan lebih baik.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Sulut Carles Worotitjan dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Novie Runtukahu serta pelaksana sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (*/sisco)

SANGIHE,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di wilayah Kecamatan Tahuna Timur (Tatim) ,bertempat di Aula Kantor Camat Jumat ( 14 /11/2025 ).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Camat Tahuna Timur Johhny S.A.Gantare,S.Mn dalam sambutanya Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menggelar kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

” Atas nama Pemerintah kecamatan Tahuna Timur kami tentunya memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak,” kata Gantare.

Camat pun berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti sosialisasi dengan baik dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.

” Saya berharap kepada Bapak/Ibu peserta agar dapat mengikuti sosialisasi dengan baik dan memahami materi yang di sampaikan oleh narasumber,” ucap Camat Tahuna Timur ini.

Selaku narasumber pada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu, Kapolsek Tahuna Iptu David Kojongian,SH memaparkan materi kepada peserta dengan baik, diakhiri sesi tanya jawab, peserta adalah para lurah SE Kecamatan Tahuna Timur,kepala sekolah SMP/SD,tokoh agama,tokoh masyarakat,tokoh adat dan Media.

Turut Hadir Kadis Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama staf,Pemerintah Kecamatan Tahuna Timur dan Para Undangan.(RB)

Manado,GN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah resmi meluncurkan sistem administrasi perpajakan baru bernama Coretax.

Coretax DJP ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada wajib pajak.

Terkait dengan itu, RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menggelar kegiatan sosialisasi Coretax, Rabu (12/3/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung Direktur Keuangan dan BMN,Dr Erwin Sondang Siagian,SSTP, MSi.

Sebagai Narasumber kegiatan sosialisasi coretax ini dihadirkan dari kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Direktur Keuangan dan BMN dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran para narasumber dalam memberikan materi terkait coretax.

“Saya mewakili rumah sakit Kandou Manado menyampaikan terimakasih atas kehadirannya yang telah memberikan pencerahan kepada kami,” kata Dr Erwin.

Lanjut kata Dr Erwin, sebagai warga negara Indonesia, bahwasanya kita untuk tetap berkontribusi pada pajak.

“Sebagai wujud nyata kita sebagai bangsa bagian dari warga negara Indonesia, untuk tetap berkontribusi dalam pajak,” ujar Dr Erwin.

Dr Erwin menegaskan ketika kita memberikan kontribusi terhadap pajak, maka itu akan kembali lagi kepada kita.

“Karena bagaimana pun juga, pajak akan kembali kepada kita melalui distribusi yang dibebankan kepada kita pula,” terangnya. (sisco)

Sulut,GN – KPU Sulut Sosialisasikan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, bertempat di The Sentra Hotel Manado 17 – 18 September 2024.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan pada pembukaan kegiatan menyampaikan pengelolaan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara umum relatif sama dengan Pemilihan sebelumnya.

“nampaknya untuk dana kampanye sendiri tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya yakni berasal dari pasangan calon sendiri, partai politik pengusul ataupun pihak eksternal dimana dalam ketentuan penggunaan dana kampanye itu harus diatur secara berkeadilan. Adapun untuk pengelolaan dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU yang saat ini dalam proses harmonisasi dan minggu ini kemungkinan akan selesai termaksud Peraturan KPU tentang Kampanye dan diikuti pedoman teknisnya. Dalam forum ini nanti akan dijelaskan secara mendetail mekanisme atau prosedur dari awal bagaimana membuka rekening,siapa yang membuka, bagaimana mekanisme pengelolaannya dan lain-lainnya”, pungkasnya.

Narasumber yang dihadirkan pada Sosialisasi yakni Polda Sulut AKBP Guki Ginting dengan materinya Peran dan Tugas Polda Sulut di Dalam Tahapan Kampanye Pilkada Serentak di Wilayah Provinsi Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh yang memaparkan materinya terkait Pengawasan Dana Kampanye Tahun 2024.

Kemudian dilanjutkan paparan materi terkait Tahapan Kampanye Pemilihan dan
Pemasangan Alat Peraga
Kampanye oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Awaluddin Umbolda dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Salman Saelangi dengan materi Kebijakan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024.

Dihari kedua penyampaian materi mengenai Pengenalan Aplikasi Sikadeka dan Simulasi Penggunaan Akun Sikadeka kepada Admin Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun peserta pada Kegiatan ini adalah Pasangan Calon yang diwakil Petugas Penghubung, Admin Sikadeka, Partai Politik Pengusul untuk Pasangan Calon.

Turut hadir Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit dan Aminuddin Ilolu, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Novie Runtukahu serta jajaran Sekretariat KPU Sulut. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar acara Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara Tahun 2024 kepada pengungsi erupsi gunung Ruang Kampung Laingpatehi dan Kampung Pumpente Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Acara yang berlangsung di rumah susun Sagerat Kota Bitung sebagai tempat pengungsian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada warga terdampak terkait proses Pilkada Serentak.

Gunung Ruang yang berada di wilayah Sitaro telah mengakibatkan banyak penduduk terdampak harus mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, termasuk Rumah Susun Pengungsian Sagerat Bitung. Di tempat ini, warga pengungsi diberikan penjelasan tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan datang, serta tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses demokrasi tersebut.

“Ini adalah bukti nyata dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Sitaro dan KPU Kota Bitung, dimana kaitannya dengan tugas kami untuk melayani pemilih di dalam pelaksanaan hari H pemungutan suara tanggal 27 November 2024, nanti bapak ibu akan tetap terlayani dan tetap akan bisa menggunakan hak konstitusinya. dengan keterbatasan  semua dinamika proses tahapan yang akan kita lewati bersama sampai dengan 27 November 2024 nanti” ujar Anggota KPU Sulawesi Utara, Bapak Awaluddin Umbola saat membuka acara.

Umbola juga mengatakan soal status kependudukan pengungsi erupsi gunung Ruang yang akan direlokasi ke wilayah Modisi kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada saat pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang.
“Kita akan melihat perkembangan seperti apa soal status mereka nanti, apakah pada saat Pilkada mereka sudah menetap disana dan memiliki KTP Bolsel, tentu akan disesuaikan nanti, tetapi sebaliknya pada saat Pilkada masih menggunakan KTP Sitaro ada opsi lain yang kita lakukan seperti pengadaan TPS Lokasi Khusus (Loksus) di lokasi pengungsian seperti di Rusunawa ini,” terang Umbola

Acara sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang proses pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilih pemimpin yang dianggap dapat mewakili kepentingan mereka secara maksimal. Selain itu, KPU juga menegaskan kesiapan mereka dalam mengatasi tantangan logistik dan teknis untuk memastikan pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, meskipun dalam kondisi dipengungsian.

Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Sangian, serta Perwakilan Kodam XIII Merdeka dan Polda Sulut pada kesempatan kali ini juga hadir sebagai narasumber kepada warga pengungsi.

Selain itu menjadi sebuah kehormatan juga karena kegiatan tersebut juga mendapat perhatian anggota KPU RI
yaitu ibu Betty Epsilon Idroos yang datang dan memantau langsung pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Dalam kunjungannya, Betty Idroos didampingi Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu dan jajaran, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh serta Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Sulut Zulkifli Densi.

Sosialisasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat pengungsi dalam proses demokrasi, menjadikan setiap suara terdengar dan dihargai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang. (*/sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandou melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Sulut menyelenggarakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV AIDS di kalangan pemuda, Kamis (04/04/2024) di hotel Yuta Manado.

Sosialisasi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah OD SK terhadap generasi muda yang ada di Sulawesi Utara.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan negara bahkan generasi di kalangan golongan agama yang perlu di berikan perhatian, edukasi, pemahaman tentang bahaya narkoba dan Hiv Aids.

Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Daerah Provinsi Sulut, Marcel M Sendoh,SH,MSi di dampingi oleh Nara sumber dari unsur PKK Provinsi Sulut Pdt Elena Najoan,STh,MTh.

Peserta yang hadir pada acara sosialisasi ini sebanyak 100 peserta yakni dari siswa dan siswi SMAN 1,SMAN 7,SMAN 9, SMAN 6, SMA Rexmundi,SMA Eben Haezer dan kalangan organisasi kepemudaan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama satu hari, di mulai pukul 8.00 Wita sampai selesai.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara sosialisasi ini.

Sendoh menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV AIDS di kalangan pemuda . ” Kegiatan tersebut tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada kalangan generasi muda terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu,kami juga memberikan penyuluhan untuk pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pemuda,” jelasnya kepada awak media ini.

“Kami menghadirkan beberapa tokoh agama dan penyuluh lainnya untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan Hiv Aids kepada generasi muda,” tambahnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Kasubag Kreatif Kepemudaan Alfius Kantohe menambahkan terkait kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda. Kantohe mengatakan generasi muda saat ini perlu di berikan pemahaman,supaya mereka dapat memahami adanya bahaya pengunaan narkoba. ” Generasi muda saat ini sudah mulai bergeser, sehingga pemahaman terhadap narkoba sangat perlu di ketahui oleh generasi muda. Mereka harus memahami bahaya narkoba dan Hiv Aids. Untuk itu perlu di berikan edukasi sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba bagi kalangan generasi muda,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulut bertempat di Rumah Alam Manado Adventure, Selasa (8/11/2022).

Sukses tidaknya tahapan pemilu, sangat tergantung pemahaman penyelenggara pemilu terhadap regulasi kepemiluan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon. Dalam arahannya Tinangon menyampaikan sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

Kegiatan Sosialisasi tersebut dengan penyampaian materi dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah dengan topik “Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, dilanjutkan dengan narasumber dari akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Toar Palilingan dengan topik “Problematika Regulasi Pemilu 2024”.

Narasumber terakhir dari Badan Pengawas Pemilu, Supriyadi Pangelu memaparkan “Regulasi Pengawasan Pemilu 2024”.

Peserta dalam Sosialisasi ini yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM serta Staf bagian hukum KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.(*)