Sulut,GN- Pengumuman calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024-2027 oleh Tim Seleksi (Timsel) Selasa (11/6/2024) dengan nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Sebanyak 38 calon anggota KPID Sulut dinyatakan lolos pada tahapan ini. Dari jumlah itu, 3 di antaranya adalah petahana. Mereka adalah Pengasihan Amisan, Boyke Sondakh, dan Reidi Sumual.

” Nantinya, 35 orang yang mendaftar dan lolos akan mengikuti seleksi berikutnya melalui timsel pada tahapan ujian akademik, psikotes dan wawancara,” kata Sekretaris Timsel Risar Sanger, SIP saat konferensi pers di ruang rapat Komisi I Kantor DPRD Sulut.

“Sedangkan tiga (3) incumbent yang mendaftar Bapak Pengasihan Amisan, Bapak Boyke Sondakh, dan Bapak Reidi Sumual yang nanti akan lanjut dari pemberkasan langsung kepada tahapan Fit and proper test Komisi I,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Timsel Dra Roosje Kalangi, MSi mengatakan sebelum pengumuman hasil menekankan bawah timsel sudah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan dan mengikuti aturan yang ada.

“Siapa yang nanti terpilih bukan urusan kita. Kami hanya melaksanakan apa yang diberikan tanggung jawab kepada kami, sehingga proses sudah terlaksana,” katanya.

Hadir juga Wakil Ketua Timsel Suryanto Muarif S.Hi, MH, dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala yang juga Pelaksana Tugas Harian (Plt) Inspektur Daerah Provinsi Sulut saat pengumuman hasil calon anggota KPID Sulut.

Dibawah ini 38 nama yang telah diumumkan timsel lolos seleksi administrasi.

1 OLDEN MANUMPIL

2 MOCH. SYAHRUL H.S

3 YOKE F.X. SENDUK

4 JOUVIE N. ROMPIS

5 ALEXANDER WERMASUBUN

6 PENGASIHAN AMISAN

7 HENCE KARAMOY

8 HERIYANTO

9 TAKBIER WATA

10 FERNANDO A.E. BERHANDUS

11 DIKSON LAHOPE

12 MOH. AFIF AKBARSYAH

13 MINARNI ABDUL

14 SILVANA S. PAKAYA

15 RIVAN KALALO

16 DEKY GERUH

17 GRETTY A. KARUYAN

18 FIEKLIV A. KAPARANG

19 STEVANI Y. RUNTUKAHU

20 MUHAMAD Y. MAKAHENGGENG

21 SEMUEL MUHALING

22 ARIYATI A. RAHMAN

23 TRULY G. KERAP

24 SONY HERMANTO

25 DOFLLIEN O. PELENG

26 ADIANTO A. SANGKI

27 MELINDA TUNGKA

28 SANDRA P. BINAMBUNI

29 APRILES A. MANDOME

30 BOYKE DJONES SONDAKH

31 SAMUEL G.R. KOSEGERAN

32 JUNAIDY MARAMIS

33 RIA CLAUDIA WATULINGAS

34 VENTJE MONTOLALU

35 IVANALY M. KALIGIS

36 TRUELLY I. RAMBERT

37 HANNY B.K. MONTOLALOE

38 REIDI F. SUMUAL

(sisco)

Sulut,GN- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024.

Kegiatan tersebut di laksanakan di hotel peninsula selama tiga hari, 7-9 Juni 2024.
Ratusan peserta yang terdiri dari berbagai elemen diantaranya aktivis, lembaga organisasi, Bawaslu kabupaten/kota serta media hadir dalam acara rapat evaluasi.

Pada kesempatan itu, Steven Linu selaku koordinator Divisi pencegahan Palmas dan Humas menyampaikan bahwa Bawaslu Sulut akhir ini telah mengalami perkembangan sehingga dulunya Bawaslu tertutup namun kini sudah terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif.

“Wajah Bawaslu kini sudah dirubah oleh ketua Bawaslu. Kalau dulu Bawaslu kaku dan tertutup, namun saat ini kami mencoba kedepan Bawaslu menjadi terbuka. Terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif,” kata Steven.

Sementara itu, Dr Ardiles Mewoh, SIP,MSi selaku Ketua Bawaslu Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelum berbicara mengenai pilkada, sebelumnya akan melakukan evaluasi kinerja Bawaslu Sulut dalam melakukan pengawasan pemilu.

” Jadi peserta dapat memberikan catatan dan poin – poin yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu. Baik itu kritik dan saran yang menjadi bekal bagi kami di masa yang akan mendatang.,” ujar Dr Ardiles.

“Bisa juga memberikan evaluasi buat Bawaslu. Sebelum tahapan pilkada kita harus melakukan evaluasi kerja Bawaslu terlebih dahulu, apakah sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik atau masih kurang. Kami perlu saran,masukan dan kritik nantinya dari peserta yang hadir,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Ardiles mengatakan kemauan dan harapan dari masyarakat bahkan publik,supaya Bawaslu ini punya taring dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada tahun 2024.

Selain itu, Dr Ardiles menuturkan bahwa
tantangan yang berat pada pilkada tahun ini, karena dilakukan secara serentak dan ini adalah yang pertama dilaksanakan.

Tahun ini merupakan tantangan yang berat karena pilkada dilaksanakan secara serentak. Saya berharap catatan muncul dari para peserta. Semua masukan akan kami perhatikan satu persatu,” pungkas Dr Ardiles sambil membuka kegiatan Rapat Evaluasi secara resmi. (sisco)

Jakarta,GN- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kini seluruh perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sebab, SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Kemenpan RB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,” kata Menkes Budi saat menghadiri peresmian MPP Digital di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Adapun, data yang diintegrasikan mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes, dengan layanan perizinan di MPP Digital.

Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat sehingga proses perizinannya meniadi lebih mudah, efisien, dan transparan.

“Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,” ucap Menkes.

Lebih lanjut, Menkes menyebut, MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.

Secara khusus, Menkes Budi mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

“Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa sebelum selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,” tutur Menkes.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Annas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan. Dengan pengintegrasian ini, MenpanRB memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan karena telah mewujudkan birokrasi berdampak di instansinya.

“Terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan tim yang telah bekerja dengan cara cepat, salah satunya kita mewujudkan Mal Pelayanan Publik Digital,” kata Menpan RB.

Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, Menpan RB mengatakan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia.

“Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,” pungkasnya. (*/sisco)