Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), dr Fransiscus Andi Silangen dan Bupati Bolmong Limi Mokodompit, meninjau kebun kakao di Desa Bakan, Lolayan, Bolmong, Sabtu (18/3/2023) Kemarin.

Kunjungan tersebut temu tani “Mari Jo Bakobong” di desa lingkar tambang PT. J Resources Bolaang Mongondow (JBRM).

Ketua DPRD Sulut, takjub atas program pemberdayaan petani kakao yang diintegrasikan dengan pemanfaatan pupuk organik.

Ketua DPRD Sulut juga, mengapresiasi PT.JRBM yang telah menunjukan komitmennya memberdayakan petani kakao di desa lingkar tambang. Ia berharap PT.JRBM juga mendorong pengembangan budidaya kakao ke desa lainnya.

“Salut dan bangga akan kehadiran JRBM diproses pemberdayaan petani kakao dan harapannya bisa ke komoditas lainnya dan juga bisa di desa-desa lainnya,” ujar Silangen.

Smentara itu, Bupati Bolmong Limi Mokodompit, menyampaikan apresiasinya kepada PT JRBM yang telah berkomitmen melakukan pemberdayaan petani kakao di desa lingkar tambang termasuk di Desa Bakan.

Menurutnya, program kakao singron dengan program pemerintah yang terus mendorong dan mendukung sarana dan prasarana kakao. Secara khusus, Bupati Limi Mokodompit mengapresiasi Roni Kobandaha sebagai pendamping petani kakao yang ditunjuk oleh PT JRBM mengawal program pengembangan kakao.

“Terima kasih kepada JRBM atas pemberdayaan petani kako dan apresiasi kepada Pak Roni Kobandaha yang telah memberi pengawalan,” kata Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Topan Angker, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dan dari pihak manajemen PT. JRBM. (*/sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulut, Senin (16/01/2023) melaksanakan ibadah rutin. Ibadah di pimpin oleh Pdt Dudi Djamaludin. Untuk kali Kotbah yang di sampaikan oleh Pdt Djamaludin menguatkan semua yang hadir dalam ibadah tersebut. Walaupun ada Tantangan, Krisis ekonomi yang sementara berlangsung di sejumlah negara mulai menimbulkan rasa dan kuatir untuk melangkah di tahun 2023, namun apapun yang akan kita hadapi tetaplah bersandar dan berpengharapan teguh kepada Tuhan.

“Banyak yang akan abis-abisan di tahun ini. Namun, apapun yang terjadi harus terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, agar bisa survive atau bertahan,” ungkapnya sembari membawahkan firman Tuhan pada 2 Raja-raja 4:1-7.

Djamaluddin mengajak semua yang hadir pada ibadah pagi itu, untuk hidup takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Allah mu dengan segenap hatimu dan jiwamu.

“Oleh sebab itu, ibadah pagi ini adalah peribadatan yang luar biasa. Tuhan hadir kita di pagi ini untuk mendengarkan firman-nya,” terangnya.

Menurutnya, firman harus menjadi daging dan ini menjadi dasar bagi orang percaya. “Orang percaya masih banyak meminta dan memberi kurang. Mari kita sadar dan bertobat dari tingkahlaku kita dan melakukan hal yang baik, agar menjadi terang dan damai dalam kehidupan,” tuturnya.

“Iman dan perbuatan itu harus sama. Nampak dalam aktivitas dan perilaku dimasyarakat. Mari jujur kepada Tuhan, dan Tuhan tau apa yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita,” ucapnya.

Ia menambahkan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mintalah kepada Tuhan jika ada perkara. “Allah kita sangat luar biasa dan bisa memberikan terobosan agar kita bisa fair,” sahutnya.

Dirinya juga menyampaikan pengalaman iman bagaimana berjumpa dengan Yesus dan mengalami banyak pertolongan Tuhan.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, juga, menyebutkan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi, di mana terjadi masalah ekonomi dan banyak di PHK sembari dirinya mencontohkan berbagai negara-negara Eropa yang terjadi resesi.

“Namun lewat firman tadi sangatlah memberkati, seperti lagu ku pandang hari esok,” ujarnya.

Selanjutnya, 2023 sesuai pandangan dunia akan terjadi desakan, tetapi ketika dalam Tuhan Yesus pasti ada pengharapan yang baru.

“Kenapa kita perlu beribadah, karena pikiran kita harus diisi dengan firman. Dalam kehidupan yang membuat kita bahagia hanya Tuhan Yesus. Mari senangi hidup ini dengan firman,” tutupnya. (*/sisco).

Sulut,GN- Upaya meneken inflasi serta pemulihan ekonomi terus ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Tolak ukur keberhasilan ini dilihat dari Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang meningkat.

Hal ini diungkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Fransiskus Andy Silangen (FAS), baru-baru ini, di kantor DPRD Sulut. Ia mengatakan, besarnya usaha pemerintah daerah untuk menekan inflasi serta pemulihan ekonomi menunjukkan progres yang baik, tumbuh pada angka 6,62 persen di triwulan tiga tahun 2022.

“Sering dengan itu salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan Olly-Steven pada tahun 2022 adalah indeks pertumbuhan manusia (IPM), di mana diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan sebuah negara atau daerah,” kata Silangen.

“IPM Sulut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun hingga menyentuh angka 73,81 pada tahun 2022. Naik dari tahun sebelumnya,” sambungnya.

Ia pun berharap, berbagai prestasi dapat dipertahankan serta ditingkatkan di tahun 2023, apalagi tahun 2023 adalah tahun berbagai tantangan seperti ancaman resesi ekonomi atas dampak krisis global.

“Kita meyakini berbagai tantangan atau ancaman dapat dilalui jika saling mendukung, sinergi dan berkontribusi untuk menjaga dan mengawal arah kebijakan pemimpin daerah kita yang senantiasa berpihak kepada kemajuan, dan kesejahteraan Sulut. Setiap upaya dan harapan di tahun 2023 tentunya akan tercapai apabila kita menaruh kepada Sang Pemilik Kehidupan, seiring dengan usaha dan kerja keras,” tutupnya. (*/sisco).

Sulut,GN- Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil masa reses III Anggota DPRD Sulut Tahun 2022 yang digelar Jumat (6/1/2023) sore di ruang sidang paripurna.

Rapat ini memberikan kesempatan bagi Anggota DPRD Sulut di Enam Daerah Pemilihan ( Dapil) untuk menyampaikan laporan hasil masa reses III Tahun 2022. Dari Enam hanya Empat dapil yang menyampaikan secara lisan terkait aspirasi masyarakat.

” Banyak aspirasi yang tidak terealisasi karena alasan covid 19, namun saat ini covid 19 telah berlalu sehingga kami sangat berharap pemerintah Sulut melalui Bapak Gubernur dapat merealisasikan lewat APBD 2023,” ungkap Ayub Ali Albuhis selaku jubir dapil Manado.

Juga disampaikan Fabian Kaloh juru bicara Dapil Bitung – Minut yang mengatakan ada sebanyak 11 point aspirasi yang meliputi bidang Perikanan, Ekonomi, Pertanian, Kesehatan, Hukum dan Pemerintahan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan .

” Kami berharap ini dapat direalisasikan, sehingga ketika pada pelaksanaan reses ekspetasi masyarakat kepada Anggota DPRD semakin tinggi,” ungkap Kaloh.

Senada disampaikan Rasky Mokodompit juru bicara Dapil Bolmong Raya yang berharap aspirasi masyarakat disektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan tetapi juga Parawisata yang tidak kalah dengan daerah lain kiranya juga perlu mendapatkan perhatian.

” Kami pun berharap Asmara Bolaang Mongondouw Raya juga dapat direalisasikan,” tegas Mokodompit.

Sementara itu untuk Asmara Dapil Minahasa – Tomohon yang disampaikan Juru bicara Herol Vresli Kaawoan yakni permintaan perbaikan atau pemasangan lampu jalan sebagai upaya mengurangi tindak kriminal yang sering terjadi di Desa Romboken.

” Baru saja terjadi penikaman, akibat lampu jalan padam untuk itu ada perhatian pemerintah provinsi,” kata Kaawoan.

Sedangkan untuk Dapil Sangihe, Sitaro dan Talaud, juga Minsel – Mitra tidak diketahui apa saja yang menjadi Asmara karena hanya disampaikan tanpa menjelaskan secara lisan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. (*/sisco)

Sulut,GN-Mengawali tahun 2023, DPRD Sulut melaksanakan Rapat Paripurna, Jumat (6/1/2023) dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses III Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, sekaligus Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023.

Paripurna pertama di bulan Januari 2023 kali ini tidak dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey serta Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Pantauan media ini Sekprov Steve H.A Kepel dipercayakan duduk bersama pimpinan dewan. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen serta didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James A Kojongian dan Billy Lombok.

Dalam paripurna ini juga ikut disampaikan hasil reses III dari anggota DPRD Sulut dari dapil masing-masing. Kemudian ada Penyampaian laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD.

Sementara, sambutan Gubernur dibacakan oleh Sekprov Steve H.A Kepel mengatakan ,sebagai Pemerintah Daerah dan rakyat Sulut merasa salut melihat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas, peran dan tanggung jawabnya dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di bumi Nyiur Melambai.

Disamping itu kata Sekprov, senantiasa mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, utamanya Pemerintah Provinsi, dalam mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di Sulawesi Utara, termasuk dalam mensolusikan tantangan-tantangan yang ada.

Seiring dengan terlaksananya agenda ini lanjut Kepel, maka sangat diharapkan, hasil kegiatan di beberapa bulan pada tahun 2022 akan menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun langkah strategis, rencana kerja dan rencana kebijakan kedepan, sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan aspirasi masyarakat, kita sadari dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Sehingga, kemudian senantiasa perlu disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas Pemerintah Daerah untuk memenuhinya.

Dengan komitmen yang sama, serta semangat, kerja keras dan kerja bersama dari kita semua, sangat diyakini secara bertahap seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat kita wujudkan bersama, begitu juga tekad kita mewujudkan
Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Karena itulah, sambil sekali lagi memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Utara, atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawab selama ini, Saya mengharapkan kiranya harmonisasi kerja yang telah tercipta, akan terus teraktualisasi sepanjang tahun 2023 ini, utamanya dalam “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” sebagaimana tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara, melalui optimalisasi program prioritas, dan secara bersama-sama kita akan mampu mewujudkan visi Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.

Sangat diharapkan kita semua akan senantiasa menjalin sinergitas positif, dalam pelaksanaan program, di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, termasuk dalam percepatan pemulihan kondisi daerah, bangkit lebih kuat, dan bangkit bersama untuk memacu semua sektor.

Untuk itu, kiranya hubungan kemitraan yang telah terjalin akan terus terjaga, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini, sambil terus menunjukan totalitas kerja dan dedikasi yang tinggi, untuk mengakselerasi pencapaian visi.

Mari mewarnai kerja kita dengan inovasi, yang tidak saja bermanfaat bagi penguatan kapasitas dan pelaksanaan fungsi, namun juga bermuara dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Usai Paripurna,Sekprov Kepel ketika diwawancarai Wartawan, soal baru kali pertamanya dalam rapat Paripurna tidak dihadiri Gubernur dan wagub tapi diwakili oleh Sekprov. Kepel menyatakan, bahwa dirinya dipercayakan mewakili gubernur karena diperintah langsung.

“Pak Gubernur dan Wagub tidak bisa hadir karena mendampingi Menteri pendidikan yang berkunjung ke Sulut. Oleh Pak Gubernur memerintahkan saya untuk hadir,”ujar Kepel.(Advetorial)

Sulut,GN- DPRD Sulut Jumat, (06/01/2023) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan penyampaian laporan pelaksanaan reses III masa persidangan pertama tahun 2022, sekaligus penutupan masa persidangan pertama tahun 2022 serta masa persidangan kedua tahun 2023.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Didampingi Wakil Ketua Jems A Konjongian, Billy Lombok dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Steve Kepel dilaksanakan diruang sidang paripurna.

Ada hal yang menarik dari rapat paripurna tersebut, dimana Sekprov Sulut Steve Kepel duduk sejajar dengan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, dalam rapat paripurna.

Steve Kepel mengukir sejarah dalam kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubenur, Olly Dondokambey-Steven Kandouw menjadi sekprov pertama yang duduk sejajar dengan pimpinan gedung cengkih.

Terkait ketidak hadiran Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada rapat paripurna tadi sore ketika di konfirmasi, Kepel mengatakan bahwa saat ini sedang mendampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, yang tengah melakukan kunjungan kerja di Sulut.

“Ya, ada Menteri, jadi saat ini masih bersama Pak Menteri Nadiem Makarim” ujarnya.

Lanjut kata Sekprov Sulut Steve Kepel mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk pimpinan.

“Penugasan itu, mandat langsung dari pimpinan dan saya sebagai sekprov  oleh karna itu melaksanakan tugas dengan baik sesuai ketentuan,” tandasnya. (sisco)

Kinerja para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun wajib dipantau.

Sulut,GN- Usai melewati pembahasan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut), akhirnya ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) lewat rapat paripurna, Selasa (8/11/2022) di ruang paripurna DPRD Sulut.

Dari ketiga Ketua Pansus yaitu Jems Tuuk, Nick Lomban dan Fabian Kaloh membacakan hasil pembahasan ketiga Ranperda tersebut.

Kemudian oleh Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen langsung mengetuk palu sambil menanyakan ke anggota DPRD Sulut yang hadir di rapat paripurna, apakah anggota dewan setuju bila Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.

“Untuk itu kami tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah sudah dapat disetujui ketiga Ranperda ini menjadi Perda,” kata Silangen disambut setuju para Anggota Dewan yang hadir.

Diketahui ketiga Ranperda tersebut yakni

– Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

– Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional

– Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(sisco)

Sulut,GN– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut, Senin (07/11/2022).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus Silangen ini membahas tentang Penetapan Propemperda Prov. Sulut Tahun 2023, Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Prov. Sulut T.A. 2023, Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Prov. Sulut Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050 dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2051.

Dalam kesempatan, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Prov. Sulut, yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat ini dengan penyatuan berbagai agenda strategis, dimana ini merupakan wujud efektivitas dan efisiensi.

“Perwujudan dari Propemperda selalu memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, diharapkan keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang ditetapkan hari ini, akan terealisasi pada tahun mendatang dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini ke arah yang lebih maju, membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” ucap Gubernur Olly.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan APBD Prov. Sulut TA. 2023 yang telah disahkan ini memprioritaskan pada pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi, selain itu juga mengakomodir pemenuhan anggaran dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah, dan mengakomodir kebijakan anggaran untuk upaya penanganan Pandemi COVID-19 beserta dampaknya (sesuai ketentuan).

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Prov. Sulut, khususnya Pansus pembahasan 3 Ranperda (Ranperda tentang RIPPAR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dengan komitmen melakukan pembahasan komprehensif, sehingga bisa ditetapkan menjadi Perda.

“Kiranya dalam pelaksanaan ketiga Perda ini, kita tetap bersinergi dalam orkestrasi yang harmoni, hingga kesemuanya dapat mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran sebagaimana termuat dalam masing-masing Perda,” tukasnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Pj Sekdaprov. Praseno Hadi, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya di lingkungan Pemprov. Sulut.(sisco/*)

Sulut,GN- Pernyataan tegas Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD terkait penghematan anggaran untuk makan-minum di APBD 2023 wajib dilakukan.

“Penghematan wajib dilakukan. Bisa dimulai dari anggaran makan dan minum,” tegas Silangen, Rabu (02/11/2022).

Legislator dari PDI Perjuangan ini mengaku, setiap kali dirinya menghadiri acara termasuk agenda di DPRD, makanan dan minuman sering mubazir. Tidak dimakan dan tidak diminum.

“Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Kan sangat disayangkan yang begini-begini. Coba lakukan penghematan, anggaran tersebut bisa dipakai ke program yang lebih menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penghematan anggaran makan dan minum ini akan di sampaikan dalam pembahasan RAPBD 2023.

“Akan saya angkat soal ini. Karena saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali lalu, mereka di sana menghemat anggaran mami sampai 300 miliar. Masakan di Bali bisa lalu di Sulut tidak,” katanya.

Lanjut, kata Silangen DPRD akan menghitung berapa banyak anggaran makan dan minum dalam APBD 2023.

“Kita akan lihat berapa yang bisa dihemat,” lanjutnya.

Selain itu, pengembangan makanan lokal khas Sulut akan digalakkan.

“Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli di sekitar sini,” tuturnya.

Tambah Silangen, ide penghematan anggaran makan dan minum diapresiasi Kepala Pengadilan Tinggi Sulut Lexi Mamonto. “Beliau bahkan akan memberlakukan penghematan makan dan minum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Sulut,” tutupnya. (*/sisco)