Sulut,GN- Sebanyak empat puluh lima (45) anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali turun lapangan melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil)masing-masing.

Masa reses persidangan ketiga DPRD Sulawesi Utara berlangsung Agustus hingga 6 September nanti.

Sebagian besar anggota DPRD Sulawesi Utara meninggalkan dapil untuk menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat saat aksi unjuk rasa Senin hingga Selasa 1-2 September DPRD Sulut.

Sementara itu, sekretaris DPRD Sulut, Wiliam Niklas Silangen mengatakan bahwa sebagian besar legislator Sulut telah kembali ke dapil masing-masing menyerap aspirasi.

Anggota yang kemarin sempat menerima aspirasi saat demo sudah kembali ke dapil untuk serap aspirasi,” kata Silangen kepada, Rabu (3/9/2025).

lanjut Silangen mengatakan ada beberapa anggota DPRD Sulawesi Utara yang terlanjur berada di dapil dan tak dapat ke Manado untuk menerima aspirasi pendemo.

“Waktu reses masih beberapa hari lagi dan akan dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” sambungnya.

Rapat paripurna reses masa persidangan ketiga tahun 2025 direncanakan pada Selasa 9 September 2025.

“Dalam rapat ini anggota DPRD akan menyampaikan aspirasi yang mereka terima saat reses,” tandas Silangen. (sisco)

.

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) menemui para pendemo dari berbagai elemen aliansi mahasiswa dan masyarakat di area Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulut, Senin (1/9/2025).

Silangen saat menemui pendemo di depan gerbang kantor DPRD Sulut bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie dan para anggota DPRD Sulut lintas partai.

Silangen mengatakan, DPRD Sulut siap menerima aspirasi, bahkan mengajak para pendemo untuk berdoa. Silangen langsung memimpin doa bersama ratusan para pendemo.

“Silahkan kalian menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar dan akan mengakomodir,” kata Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Sejumlah organisasi mahasiswa yakni HMI, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, dan masyarakat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (1/9/2025).

Massa aksi demo mahasiswa dan masyarakat di temui oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD bersama Wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di depan gerbang kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut juga mendoakan masa aksi demo agar mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Sulut menunda kegiatan reses DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat ini. Sehingga saya berharap dapat dilakukan dengan tertib, aman, dan damai,” kata Silangen di depan masa aksi, Senin (1/9/2025) tadi.

Silangen menjelaskan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, diatur dalam undang-undang bahkan dalam aturan di tingkat internasional.

Dia juga meminta kepada masa aksi demo dapat menyampaikan aspirasi masyarakat oleh para perwakilan masa aksi dan akan diterima dalam ruangan rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan oleh perwakilan karena anggota DPRD ini hadir semua agar lebih terarah dalam kita berdialog,” ucapnya.

Proses negosiasi terkait perwakilan penyampaian aspirasi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (sisco)

Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang RPJMD tahun 2025- 2029, Jumat (08/08/2025).

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Ketua DPRD Sulut saat membuka rapat paripurna menyampaikan bahwa rapat Paripurna ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus RPJMD tahun 2025-2019 Louis Schramm untuk membacakan laporan pansus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2025-2029 mengatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rapat paripurna boleh berlangsung hari ini.

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah menuntun langkah kerja kita, dan memperkenankan kita pada hari ini melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2209,” ucap Gubernur.

“Atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029,” sambung Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan Secara substantif RPJMD adalah dokumen yang mengakomodir pikiran dari interaksi sosial, ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan global.

“Karena itulah, dokumen RPJMD ini menjadi penting untuk kita jadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas_tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Gubernur.

“Saya berkeyakinan, ketika dibahas secara terintegrasi dengan pansus DPRD provinsi Sulawesi Utara, juga melihat dari dekat kondisi riil di lapangan. Paripurna yang saya maksudkan antara lain tentang keabsahan dan validitas dari RPJMD sebagai instrumen yang akan menggerakkan proses pembangunan kita kedepan., di dalamnya juga terkait dengan pembangunan di 15 kabupaten/kota, bahkan berkorelasi dengan pembangunan nasional,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa dokumen yang baik belum tentu menghasilkan sesuatu arah pembangunan, program maupun kegiatan yang baik, tanpa didukung oleh pengguna dan kemampuan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Karenanya saya terus berharap kritik dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD bahkan masyarakat, termasuk pemerhati pembangunan di daerah. Kritik dan saran, saya yakin merupakan instrumen yang harus diberikan porsi yang luas dalam alam demokrasi, sehingga turut memboboti output dari kegiatan pemerintahan selang kepemimpinan saya bersama bapak Victor Mailangkay,” tukasnya.

Gubernur mengatakan secara bersama – sama telah mencermati substansi Ranperda tentang RPJMD provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029, sehingga hari ini dapat ditetapkan menjadi perda atas persetujuan pimpinan dan segenap anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara, sebagai landasan pijak untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2025_2029.

“Visi pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2025_2029 yang ditetapkan dalam Ranperda RPJMD ini adalah menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi itu, ada 8 misi yang dirancang komprehensif, mengatasi berbagai aspek tata kelola, pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang saling terkait. Setiap misi didukung oleh tujuan dan sasaran yang jelas, target yang terukur dan arah kebijakan yang spesifik,” pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi, Kepala SKPD bersama jajaran serta undangan lainnya. (Advetorial)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan Rapat Paripurna Senin (11/08/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Sulut, Jajaran SKPD dan Undangan lainnya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangan mengatakan, berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati.

Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3.772.280.953.160 setelah perubahan menjadi Rp 3.789.780.953.160. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000

Untuk anggaran belanja daerah lanjut Silangen mengatakan dianggarkan sebesar Rp3.618.482.939.686.
“Setelah perubahan menjadi Rp3.635.982.939.686. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000,” kata Ketua DPRD Sulut.

Sementara Gubernur Sulut menyampaikan terimakasih sekaligus apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukan selama ini, khususnya dalam membahas dan mendukung setiap tahapan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

“Sinergi dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini tentunya merupakan cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kolaborasi yang harmonis ini dapat terus berlanjut dalam setiap agenda pembangunan daerah di waktu dan kesempatan selanjutnya. (sisco)

Sulut,GN – Penyerahan piagam penghargaan kepada Staf Bagian Administrasi dan Umum, Syane Karundeng yang telah berkarya dan mengabdikan diri kurang lebih 36 Tahun 5 Bulan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos.MSI didampingi para Kabag dan Kasub di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut.

Piagam penghargaan ini diserahkan diruang Sekretaris DPRD Sulut, Kamis (07/08/2025). Sekwan Niklas pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian, kesabaran dan ketekunan dalam melaksanakan tugas tugas.

”Hebat juga ibu. Syane dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan teman-teman wartawan, dengan kesabaran dan ketekunan. Selamat telah purna tugas, dan menikmati kerja lain,” kata Sekwan.

Sementara itu, Syane Karundeng merasa haru dan menyampaikan terima kasih karena mendapatkan penghargaan dari Sekretariat Dewan. ” Saya merasa bangga dan terharu karena boleh menerima piagam ini. Saya menyampaikan terimakasih,” ucap Syane.

Dalam melaksanakan tugas kuncinya kerjakan sebaik mungkin dan mendengarkan apa yang diarahkan pimpinan serta tanggungjawab.

” Biasa itu ada suka dan duka, namun saya jalani semua sebagian dari tugas dan kerja saya sebagai abdi negara,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A. Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Rapat dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/07/2025). Turut hadir anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Pejabat struktural serta jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan membacakan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024.

Dari laporan tersebut, semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)..

Selanjutnya, Ketua dan wakil ketua DPRD Sulut bersama Gubernur menandatangani berita acara pengesahan Ranperda menjadi Perda dan disaksikan oleh Wakil Gubernur, anggota DPRD serta undangan yang hadir.

Sementara, Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan perkenaannya sehingga rapat paripurna DPRD dapat terlaksana.

“Puji dan syukur patutlah kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan perkenan-Nya,
Saat ini kita dapat dipertemukan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” kata Gubernur.

Sehubungan dengan itu kata Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini dan sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Lanjut Gubernur mengatakan sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami tahapan pertanggungjawaban
memiliki bobot yang tinggi.

Karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan, yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan. Karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa suatu laporan pertanggungjawaban harus disusun se-riil dan se-akuntabel mungkin, agar dapat diterima oleh rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa.

Gubernur mengatakan sebagai pemenuhan tanggungjawab kami atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan selang Tahun Anggaran 2024, maka sejak diajukannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada.kami telah berkomitmen dan terus berupaya maksimal menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna.

Gubernur menyadari bahwa proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan,kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Respon yang Saya maksudkan antara lain melalui berbagai rekomendasi, saran dan kritik yang membangun selama tahapan pembahasan maupun melalui tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disempurnakan, serta dapat diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD,” ucapnya.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah dan
rakyat Sulawesi Utara tak hentinya Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Yang dengan penuh semangat dan komitmen tinggi,serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan
komprehensif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” terang Gubernur.

Seiring dengan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda ini, Gubernur mengatakan maka perlu dipahami bahwa siklus pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama baru dimulai kembali, dan ke depan banyak tantangan yang bersifat dinamis.

“Oleh karena itu, Saya mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk tetap sinergis menerjemahkan dalam visi, misi, persepsi dan langkah membangun daerah.

Kedepannya, mari kita bergandengan tangan dalam satu visi,menuju Sulawesi Utara maju,sejahtera,dan berkelanjutan,” tutup Gubernur. (advetorial)