Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut Dalam Rangka Mendengarkan Penjelasan Gubernur KUA PPAS tahun 2023
Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur KUA PPAS tahun 2023.
Rapat tersebut dilaksanakan Diruangan sidang paripurna Selasa, (26/7/2022) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut dan Jajaran SKPD.
Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi membacakan surat masuk sebelum mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut yang di wakili oleh Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.
Pada penjelasan KUA PPAS tahun 2023 oleh Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw mengatakan penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023 mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuh (7) skala prioritas.(sisco)
Henry Walukow Apresiasi Kehadiran Lembaga Anti Rasuah Di DPRD Sulut
Sulut,GN- Kehadiran Lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di DPRD Sulut di sambut apresiasi oleh legislator Sulut Henry Walukow.
Hal itu disampaikan Henry Walukow ketika di wawancarai sejumlah awak media di gedung rakyat Jumat, (15/7/2022).
” Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentunya saya selaku wakil rakyat memberikan apresiasi,” kata Walukow.
Dia berharap kehadiran lembaga anti rasuah ini inteaitasnya dapat dilaksanakan satu tahun sekali. ” Diharapkan intensitasnya ini bisa dilaksanakan satu (1) tahun sekali dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Karena kita sebagai mitra kerja bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif yang perlu di agendakan setiap enam bulan bahkan kalau boleh per triwulan atau tiga bulan sekali,” tandasnya.
Diketahui kehadiran KPK RI yang di hadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti wilayah IV di DPRD Sulut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Se Sulut. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen dan di dampingi oleh Wakil Ketua Viktor Mailangkay,Billy Lombok dan James A Konjongian.(sisco)
DPRD Sulut Tetapkan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda
Sulut,GN- Rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di gelar Diruangan sidang paripurna DPRD Sulut Rabu (13/7/2022).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kotambunan dan Billy Lombok,turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur.
DPRD memberikan Sembilan catatan rekomemdasi untuk mendapat perhatian dari Pemerintah.
” Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Silangen saat paripurna Rabu (13/7/2022) siang.
Silangen mengatakan, kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Sulut lebih hebat kiranya juga terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD ditahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.” Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau kerjakan,” ungkap Silangen sambil mengutip ayat Firman Tuhan.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokamney dalam sambutannya mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan siklus akhir dalam tatakelola pemerintahan sekaligus amanat konstitusi sekaligus bukti capaian pelaksanaan pemerintahan.” Apa yang menjadi temuan pemerintah wajib menindaklanjutinya sebagaimana harapan DPRD,” ucap Gubernur OD.
Dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 4, 09 Triliun dengan PAD Rp 1,4 Triliun, Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 20 Miliar dengan total Belanja Daerah sebesar Rp 4, 9 Triliun dan Belanja Oprasional sebesar Rp 3,8 Triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp1,4 Triliun lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 7,3 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 493 Miliyar sedangkan untuk Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebeaar Rp 998 Miliar lebih dan oengeluaran sebesar Rp 103 Juta lebih.
Turut hadir juga Sekprov Sulut bersama jajarannya dan undangan lainnya. (sisco)
Silangen Buka Kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se Sulut
Sulut,GN- Bertempat di Luwansa Hotel Manado, Senin (27/6/2022) Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali digelar. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD. Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa tahun ini sudah kedua kali kegiatan yang sama dilaksanakan.
“Jadi untuk tahun ini adalah yang kedua kalinya kegiatan kita laksanakan.Forum Pimpinan DPRD se Sulawesi Utara, dan temanya hari ini adalah peningkatan kapasitas kita bersama,” ujarnya.
Lanjut kata Silangen, sebagai dewan perwakilan rakyat daerah sesuai amanat undang-undang adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, itu UU nomor 23 tahun 2014. “Kalau tidak ada unsur pemerintahan daerah tidak bisa jalan, dan menjadi bagian unsur daerah itu adalah kita, kalau di Provinsi gubernur dan wakil gubernur, di daerah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.
Dia menambahkan, kita punya peran sentral tapi yang menjadi pedoman adalah Perencanaan suatu daerah itu perlu sepengetahuan DPRD dan kita punya peran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang didapatkan untuk diperjuangkan dalam pokok pikiran. Sehingga semua kebijakan publik itu harus berdasarkan hasil kajian, dan pada waktu kita melakukan pengkajian maka pembangunan itu akan ada,” jelasnya.
Lebih jauh Silangen menjelaskan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tentunya mempunyai peran, didalam merencanakan anggaran, menyetujui anggaran dan mengawasi anggaran yang telah disetujui. “Saya kira kita yang dipercayakan bertugas sebagai pimpinan DPRD perlu terus mengupgrade pola pikir. Apalagi saya merenungkan saya yang berlatar belakang dokter ahli bedah, tidak paham sama skali dengan hal-hal seperti, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai,” tukasnya.
Disisi lain, Silangen mendorong untuk terus belajar sebab itu kesempatan untuk mengupgrade sambil menyimak apa yang disampaikan oleh para nara sumber. “Saya belajar dan belajar terus, karena ini kesempatan sesuai dengan undang-undang.Sehingga mari sama-sama mengupgrade diri kita, dengan satu tujuan supaya tugas-tugas kita lebih optimal, untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita betul-betul menyimak apa yang akan disampaikan pemateri pada hari ini,”tutup Silangen. (*/sisco)
Ketua DPRD Sulut Buka Kegiatan Pembekalan Sosial Kebangsaan, Hadirkan Kapolda Sulut Sebagai Keynote Speaker
Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut, Selasa (21/6/2022) menggelar pembekalan Sosialisasi Kebangsaan untuk Narasumber serta staff pendamping bahkan seluruh Anggota DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD membuka kegiatan ini dengan mengahadirkan Narasumber Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM.
Ketua DPRD Sulut mengatakan wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan, bagi bangsa negara Indonesia yang terus membangun agar NKRI memiliki karakter percaya diri yg tinggi dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara.
” Kita patut memberi apresiasi karena kehadiran Kapolda menjadi narasumber akan menambah wawasan kita terkait wawasan kebangsaan,” kata Silangen.
Sebelumnya, Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu diawal kegiatan menyampaikan pelaksanaan Sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Anggota DPRD Sulut didasarkan pada Peraturan Daerah no 1 pasal 123 yang mengamanatkan anggota DPRD mensosialisasikan peraturan perundang undangan kepada komponen masyarakat diwilayah daerah pemilihan masing – masing dengan menyatukan visi dan persepsi terkait wawasan kebangsaan.
Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM, sebagai keynote Speaker dalam pembekalan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan mengatakab bahwa bagi Anggota DPRD Sulut juga bagi staff ASN pendamping pada pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang akan berlangsung mulai 25 – 30 Juni 2022, agar tidak mengajarkan tetapi shering pengetahuan soal wawasan kebangsaan yang berdasar pada 4 pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
” Wawasan kebangsaan sangat penting agar Indonesia tidak punah dengan masyarakat yang memiliki integritas dan mampu bersaing yang selalu mencintai Indonesia dengan semangat bela negara yang didasari pada sikap dan perilaku untuk berbuat segala kebaikan yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI, ,” ujar Mulyatno.
Kapolda Sulut menambahkan Wawasan Kebangsaan sangat penting dan harus selalu dihidup. “Wawasan Kebangsaan sangat penting sekali dan harus selalu dihidup kembangkan terus,supaya semua masyarakat tanpa terkecuali, baik pejabat maupun masyarakat umum, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat sehingga mampu berkontribusi menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi kepada negara.”tambahnya.
Kapolda pun dengan tegas megatakan bahwa wawasan kebangsaan juga memegang peranan penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
“Ini bukan berarti wawasan kebangsaan kita lemah, tidak ya, tetapi wawasan kebangsaan itu harus ditingkatkan terus supaya kita semakin sadar akan wawasan kebangsaan,” terangnya.(*/sisco)
Berikut Hasil Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Sulut
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH MH dan Wakil Ketua Billy Lombok memimpin rapat paripurna Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Sulut, Selasa (07/6/2022) di ruangan Paripurna DPRD Sulut.
Suasana Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Sulut (foto : gemparnews)
Dari komposisi pimpinan komisi di DPRD Sulut, terjadi pergeseran pimpinan. Berikut ini komposisi struktur pimpinan komisi 1,2,3 dan 4 DPRD Sulut.
Badan Kehormatan:
Syeni Kalangi (Ketua)
Syerli Tjangkulung (Wakil Ketua)
Sementara itu, Fraksi Nyiur Melambai dan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut juga mengalami perubahan struktur pimpinan. Berikut ini, komposisi fraksi.
Fraksi Nyiur Melambai:
Ayub Ali ( Ketua)
Syeni Kalangi (Wakil Ketua)
Amir Liputo (Sekretaris)
Fraksi Partai Demokrat:
Billy Lombok (Penasehat)
Henry Walukow (Ketua)
Yusra Alhabsy (Wakil Ketua)
Ronal Sampel (sekretaris)
Peliput : sisco
Ketua DPRD Sulut Sukses Pimpin Operasi Perdana Batu Empedu di RSUD ODSK
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD sukses memimpin operasi perdana bedah digestif di RSUD ODSK, Senin (6 Juni 2022). Tak tanggung-tanggung, jenis operasi yg dipimpin Dr. Andi bersama dr. Toar Mambu, SpB, KBD adalah operasi canggih dengan menggunakan alat laparoscopi yang masih jarang dilaksakan di Sulawesi Utara. Operasi ikut didampingi oleh Tim Bedah Digestif RSUP Kandou yang dipimpin langsung oleh Dirut RSUP Kandou Dr Dr Jimmy Panelewen, SpB, KBD.
Dokter Andi sapaan akrabnya, dalam keterangan kepada media menjelaskan bahwa operasi yang dipimpinnya adalah operasi laparascopic cholecystectomy untuk mengeluarkan batu empedu dengan menggunakan alat semacam teropong berkamera yang dimasukkan ke dalam rongga perut pasien dengan sayatan rekatif kecil/minimal. “Dengan teknik ini, jika Tanpa komplikasi, pasien bisa pulang dalam 1-2 hari setelah operasi,” urai satu-satunya Ketua DPRD di Indonesia yang juga berprofesi sebagai dokter ahli bedah digestif.
Sementara itu, Direktur RSUD ODSK dr Enriko H Rawung, MARS yang ikut mengawal jalannya operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD ODSK menyambut gembira kesuksesan operasi ini. Dokter Enriko menguraikan pasien adalah seorang wanita berusia 70 tahun, dan operasi dilaksanakan sejak jam 18:36-20:15 Wita, berjalan sukses. Ini membuktikan sistem internal RSUD ODSK telah handal dan sanggup melaksanakan operasi yang terbilang canggih ini.
“Persiapannya cukup rumit dan kami gembira bisa terlaksana dengan baik. Dari hasil laporan yang kami terima, kondisi pasien pasca operasi baik dan stabil. Jika tidak ada komplikasi besok atau lusa pasien bisa pulang ,” jelas Direktur yang pernah menyabet ASN Eselon 3 terbaik tingkat Provinsi Sulut tahun 2012.
Masalah penyakit batu empedu adalah masalah yang bisa mengganggu fungsi tubuh lain jika tidak ditangani dengan cepat. Asal tahu saja, kalau meradang, si batu bisa menyebabkan fungsi liver terganggu, dan kolesterol jahat bisa tidak terkontrol. Jika upaya mengeluarkan si batu dengan operasi bedah terbuka konvensional, maka pasien bisa dirawat berminggu-minggu di rumah sakit untuk menunggu luka operasi sembuh dengan resiko komplikasi infeksi pasca operasi. Dengan teknik laparoskopi, hari ini operasi, besok pasien bisa pulang, karena luka sayatan operasi sangat kecil. (*/sisco)
Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna, Pemprov Sulut Raih WTP
Sulut,GN- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2021.
Dengan Raihan predikat Opini WTP tersebut merupakan kedelapan kali secara berturut turut yang dapat dipertahankan sejak 2013 hingga 2021 ini.
Penyerahan LHP BPK RI (foto: ist)
Seperti disampaikan Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD dan wakil ketua DR Viktor Mailangkai, SH MH dan Billy Lombok, SH.
Dia mengatakan pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Raihan WTP ini berkat sinergitas yang dibangun antara Pemprov dan pemangku kepentingan yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,” ujarnya.
Pantauan media ini, Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandow, Auditor Utama Keuangan VI Dorry Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Manado Karyadi.
Juga terpantau hadir Forkopimda, Sekprov, Sekwan dan pejabat jajaran Pemerintah Sulut, tokoh agama dan masyarakat.(advetorial)
Ketua DPRD Sulut Dokter Fransiscus A Silangen Dampingi Gubernur Olly Dondokambey Meresmikan RSUD ODSK
Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey,SE meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK Provinsi Sulut jalan Bethesda 77 Manado, Sabtu (23/4/2022).
Pantauan awak media ini,Gubernur Olly Dondokambey saat meresmikan di dampingi Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD.
Selain itu, hadir juga Sekretaris Provinsi Sulut Gemmy Kawatu, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo dan Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulut dr Enrico Rawung serta undangan lainnya.(sisco)
Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dokter Fransiscus A ndi Silangen,SpB-KBD memimpin langsung Rapat Paripurna, Jumat (22/4/2022).
Rapat tersebut di laksanakan di ruangan sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulut dengan beberapa agenda diantaranya penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2021, Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022, Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Sulut, Penyampaian Laporan Reses Pertama Tahun 2022 Sekaligus Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 Serta Penyampaian Gubernur Penjelasan Terhadap Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025.
Ketua DPRD Sulut,Wakil Ketua, Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Dalam Rapat Paripurna (foto: ist)
Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dalam memimpin rapat tersebut di dampingi Wakil Ketua Billy Lombok, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw serta di hadiri Anggota DPRD Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut dan jajarannya.
Ketua DPRD Sulut Menyerahkan Menyerahkan LKPJ Gubernur Tahun 2021 (foto: ist)
Penyampaian dan penyerahan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut di bacakan oleh Ketua Pansus Dra Vonny Paat. Dalam penyampaiannya, Pansus DPRD Sulut memberikan apresiasi sekaligus catatan-catatan yang harus di perhatikan oleh pemerintah provinsi untuk di tindaklanjuti. Setelah membacakan hasil rekomendasi, Ketua Pansus DPRD Sulut menyerahkan hasil tersebut kepada Pimpinan rapat Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen, Wakil Ketua Billy Lombok, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandou.
Gubernur Sulut Menerima LKPJ Gubernur Tahun 2021 (foto: ist)
Usai mendengarkan laporan dan catatan-catatan penyampaian oleh ketua Pansus, maka Pimpinan rapat Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa DPRD dapat menyimpulkan untuk perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain pertama, vokus melaksanakan visi dan misi kepala daerah dengan berorientasi pada pencapaian target yang telah ditetapkan pada RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026. Kedua, selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program-program kerjanya sehingga Anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal dan melakukan perencanaan yang matang dan sangat mempengaruhi atas pencapaian target dan sasaran yang telah di tetapkan.
Adapun catatan-catatan yang dapat di simpulkan ada enam yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut di depan rapat paripurna tersebut.
Penyerahan Laporan Kinerja AKD (foto: ist)
Kemudian, ketua DPRD Sulut melanjutkan agenda dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Sulut. Pada kesempatan itu, masing-masing AKD menyerahkan hasil laporan Kinerja kepada pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Usai penyerahan laporan Alat Kelengkapan Dewan, di lanjutkan dengan Penyampaian Laporan Reses Pertama Tahun 2022 Sekaligus Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2022. Setiap daerah pemilihan (Dapil) melaporkan hasil reses sekaligus menyerahkan hasil tersebut kepada pimpinan rapat paripurna, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Penyerahan Laporan Diterima Pimpinan Rapat Paripurna (foto: ist)
Ketua DPRD Sulut berharap, dengan di serahkannya hasil reses masing-masing dapil, dapat di tindaklanjuti dan sekaligus sebagai masukan untuk pemerataan dan kemajuan pembangunan di provinsi Sulawesi Utara.
Pimpinan Rapat Menerima Hasil Laporan (foto: ist)
Selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk memberikan Penyampaian Gubernur dan Penjelasan Terhadap Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025.
Gubernur mengatakan bahwa Ranperda ini terdiri dari 10 bab dan 76 pasal. Gubernur berharap, DPRD turut membahas dan menyempurnakan bagian-baian secara konferensif sehingga pada waktunya, nanti dapat bersepakat bersama ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Anggota DPRD Sulut Serta Undangan Yang Hadir Dalam Rapat Paripurna (foto: gemparnews)
Terkait Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, maka setiap fraksi di DPRD Sulut dapat memberikan pemandangan fraksi terkait Ranperda tersebut. Kelima fraksi DPRD Sulut menyetujui Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, untuk di bahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. ” Dapat disimpulkan bahwa kelima fraksi DPRD Sulut menyetujui untuk di bahas pada tingkat pembahasan selanjutnya,” tutup Ketua DPRD Sulut itu. (advetorial)
