Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus.

Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit

Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernuer ini jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut. ” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Ibu Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan. ” Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Wiliam Niklas Silangen,SE,M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Bolaangmongondow, Senin (30/03/2026).

Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolmong tersebut dalam rangka konsultasi mengenai LKPJ.dan Tata tertib.

“Jadi mereka datang konsultasi pertama mengenai LKPJ dan yang kedua mengenai tata tertib,” kata Sekwan Silangen.

Sekwan Silangen menjelaskan bahwa saat ini DPRD Sulut, LKPJ sudah dalam tahapan pansus dan akan melakukan pembahasan dengan perangkat daerah. Untuk tata tertib DPRD kata Sekwan Silangen, kita tahu bersama saat ini tata tertib sedang di revisi dan sudah di bentuk pansus juga untuk merevisi tata tertib tersebut. ” Dua hal tersebut yang dikonsultasikan daru DPRD kabupaten Bolmong,” ujar Sekwan (sisco)

Sulut,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar  rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun 2025 Rabu (25/03/2026).

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay,SH.MH dan anggota DPRD Sulut serta jajaran SKPD Sulut

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin oleh Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, Rabu (25/03/2026) menggelar rapat Paripurna dalam rangka LKPJ Gubernur tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut membacakan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025.

Berikut ini nama-nama Panitia Khusus DPRD Sulut Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025:

dr. Fransiscus Silangen SpB KBD – Koordinator

dr. Michaela E. Paruntu MARS – Koordinator

Royke R. Anter, SE, ME – Koordinator

Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek – Koordinator

Ketua Pansus Raski Mokodompit

Wakil ketua Louis Carl Schramm

Sekretaris Remly Kandoli.

Dra. Vonny J. Paat – Fraksi PDI Perjuangan

Hj. Muslimah Mongilong – Fraksi PDI Perjuangan

Jeane Laluyan, SE – Fraksi PDI Perjuangan

Berty Kapojos, S.Sos – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Toni Supit, SE, MM – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU – Fraksi PDI Perjuangan

Priscilla C. Wurangian, MBA – Fraksi Partai Golkar

Ronald Sampel – Fraksi Partai Demokrat

Angelia R. Wenas, SE – Fraksi Partai Demokrat

Nick A. Lomban, SE – Fraksi Partai NasDem

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, M.S – Fraksi Partai NasDem

Muliadi Paputungan – Fraksi Partai Gerindra

(sisco)

Sulut,GN – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (03/03/2026) melaksanakan kegiatan korve atau kerja bakti di lingkungan kantor.

Giat ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan area perkantoran di tempat bekerja.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, memimpin kegiatan ini bersama seluruh staf dalam membersihkan lingkungan sekitar kantor DPRD.Sulut.

Korve difokuskan pada pembersihan halaman kantor, penataan area sekitar gedung, serta pengumpulan sampah dan rumput liar. Kegiatan ini dilakukan guna menciptakan suasana kerja yang bersih, rapi, dan representatif.

Kegiatan kerja bakti ini bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan juga menjadi simbol kebersamaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab kolektif seluruh pegawai dalam menjaga lingkungan kerja.

Lingkungan bersih yang tertata dengan nyaman dinilai sangat penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi bersih diharapkan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih maksimal.

Kegiatan korve ini menunjukkan komitmen institusi dalam menghadirkan tata kelola perkantoran yang baik dan profesional sekaligus mempererat sinergi internal di lingkungan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Selama kurang lebih enam (6) bulan tim panitia khusus pembahas ranperda RTRW melakukan pertemuan untuk merampungkan ranperda tersebut.

Finalisasi sekaligus pendapat akhir fraksi pembahasan ranperda RTRW dilaksanakan Senin (23/02/2026) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Rapat finalisasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Royke Anter, Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow, Sekretaris Pansus Berty Kapojos dan anggota pansus serta instansi terkait.

Usai finalisasi kepada awak media Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow menjelaskan segala yang mengatur tata ruang, mengatur hutan lindung, mengatur zonasi dan mengatur perijinan itu semua parameternya adalah RTRW.

” Jadi saya bersyukur pada Tuhan pembahasan ranperda RTRW sudah selesai hari ini ditingkat pansus dan pengusul eksekutif,” kata Henry.

Dia menjelaskan sesudah finalisasi akan dilaksanakan paripurna . ” Mudah – mudahan besok lancar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda,” jelas Henry.

Langkah selanjutnya Kata Henry, akan menyambangi Kemendagri di jakarta untuk melakukan evaluasi. “Untuk tahapan selanjutnya kami akan evaluasi di Kemendagri,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima Persetujuan Substansi (Persub) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW dari Kementerian ATR/BPN RI.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB- KBD, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Ketua Pansus Henry Walukow, Louis Shcramm serta jajaran pemprov Sulut.

Penyerahan Persub Ranperda RTRW oleh Menteri ATR/BPN di laksanakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Kamis (19/02/2026).

Usai menerima Persub dari Kementerian ATR/BPN, Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen mengatakan, persetujuan substansi ini adalah syarat mutlak Ranperda RTRW ini akan dijadikan perda.

“Langkah selanjutnya yaitu persetujuan bersama dan ini sudah menggambarkan bahwa kita semua di DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan RTRW yang mendapatkan persetujuan substansi,” kata Silangen saat memberikan keterangan pers di Jakarta. (sisco/*)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2025.

Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen,SpB-KBD memimpin rapat paripurna yang berlangsung Selasa (6/01/ 2026) didampingi para wakil ketua, Royke Anter dan Stella Rondonuwu.

Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johanes Victor Mailangkay juga didampingi Plt Sekprov, Tahlis Galang ikut dalam rapat paripurna tersebut.

Diawali dengan laporan hasil reses yang dibacakan oleh anggota DPRD Sulut dari perwakilan tiap dapil masing – masing.

Politisi PKS, Amir Liputo menyampaikan hasil reses dari Dapil Manado, Capt Remly Kandoli dari PDIP membacakan hasil reses di Dapil Minsel Mitra, Toni Supit membacakan hasil reses masyarakat Kepulauan Nusa Utara dan aspirasi dari masyarakat Minut Bitung dibacakan Nick Lomban dari Nasdem.

Selanjutnya, Seska Ervina Budiman menyampaikan hasil reses dapil Bolmong Raya, politisi Gerindra, Gracia Oroh membacakan hasil reses Dapil Tomohon Minahasa.

Secara umum, aspirasi masyarakat di enam dapil meliputi berbagai bidang Terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya.

Di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga menjadi aspirasi masyarakat. Dibidang pertanian para Petani meminta bantuan benih berkualitas serta alokasi pupuk subsidi. Sementara nelayan meminta bantuan mesin tempel serta akses ke KUR.

Ketua DPRD, dr Fransiscus Silangen mengungkapkan, reses terakhir tahun 2025 dilaksanakan pada 28 November hingga 2 Desember 2025. Hasil reses yang dilaporkan meliputi ratusan poin aspirasi.

“Rangkuman aspirasi ini kita serahkan ke eksekutif Pemprov Sulawesi Utara. Dalam reses juga kami menerima aspirasi yang menjadi tupoksi pemerintah kabupaten kota dan sudah diteruskan,” ujar Ketua DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan,Senin (29/12/2025). Acara pengesahan Ranperda dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD dr Fransiskus Silangen.

Turut mendampingi wakil ketua, dr Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub J Victor Mailangkay dalam rapat paripurna tersebut.

Sementara. Itu, Ketua Pansus Ranperda Kepemudaan, Eldo Wongkar SH saat menyampaikan laporannya, mengataka. Perda Kepemudaan terdiri dari 83 pasar.

“Ada empat pasal yang dihapus sebagaimana rekomendasi konsultasi dengan Kemendagri,”kata Eldo.

Perda ini lanjut Eldo mengatakan membawa semangat mengawal generasi muda Sulawesi Utara untuk turut andil dalam pembangunan daerah di bumi nyiur melambai..

“Semangat kepemudaan berdasarkan Ketuhanan, kebangsaan, persatuan Indonesia,” ujar Eldo.

Untuk diketahui Perda Kepemudaan ditetapkan setelah dalam pembahasan sebelumnya, lima fraksi di DPRD Sulawesi Utara menyatakan menerima ranperda untuk ditetapkan sebagai Perda Kepemudaan.

“Kelima fraksi telah menerima ketentuan dan Perda. Untuk itu, kami tanyakan kembali apakah ranperda sudah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda?,” tanya Ketua DPRD Sulut

Secara serentak legislator DPRD Sulut menjawab, setuju dan Silangen pun selanjutnya mengetuk palu sidang. “Setelah ditetapkan, kiranya Perda Kepemudaan itu dapat diimplementasikan. Jangan hanya jadi aturan di atas kertas,” ujarnya.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi atas penetapan Perda Kepemudaan. Pemuda aset bangsa dan daerah. Perda ini memfasilitasi generasi muda agar bisa terencana dan terpadu dalam menopang pembangunan Sulawesi Utara.

“Peraturan ini mengatur peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan. Pemuda sebagai kontrol sosial, sekaligus menjaga Pancasila dan NKRI serta menjadi agen pelestari adat budaya daerah,” terangnya. (sisco)