Sulut,GN- Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado Yongkie Limen menggelar kegiatan reses I tahun 2021 di Kelurahan Karame, Kecamatan Wawonasa, Selasa (6/4/2021). Kegiatan reses tersebut guna menyerap aspirasi masyarakat. Reses tersebut mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sesuai himbauan Pemerintah.

Sementara dalam reses di Karame, keluhan warga antara lain tentang masalah pembangunan tanggul Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang tidak kunjung selesai.” Dari beberapa tahun sudah berhenti pembangunannya, padahal hampir satu tahun ini masyarakat sering banjir. Tahun ini saja sudah dua kali,” urai warga Kelurahan Karame.

Warga berharap agar aspirasi ini dapat di tindaklanjuti untuk kepentingan dan kenyamanan warga yang tinggal di lokasi yang berdekatan dengan DAS.“Pembangunan tanggul DAS Tondano itu harus diselesaikan secara tuntas, jangan di biarkan begitu saja, nanti rusak lagi,” ujarnya lagi.

Menanggapi aspirasi warga, Yongkie Limen menjelaskan terkait pekerjaan terhenti karena masalah pembebasan lahan warga yang tinggal di pesisir DAS, tetapi Tahun ini persoalan tanah sudah diselesaikan oleh Pemerintah. “Karena pemerintah membuat program untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini akan dilanjutkan kembali karena masalah tanah sudah diselesaikan,” tandasnya.

Di ketahui Masa Reses adalah masa dimana DPR, DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa Reses juga merupakan pertanggung jawaban moral anggota DPRD kepada masyarakat terhadap kinerjanya. (sisco)

Sulut,GN- Reses Pertama anggota DPRD Sulut dimulai 30 April Hingga 12 Mei 2018. Semua anggota DPRD Sulut dari Dapil masing-masing turun ke daerahnya untuk menyerap aspirasi warga masyarakat. Salah satu anggota DPRD Sulut Dapil Tomohon-Minahasa Inggrid Sondakh melaksanakan kegiatan reses di desa Pinabetengan Selatan Kabupaten Minahasa Senin, (30/4/18) mulai pukul 16.00 wita.

Warga Masyarakat Yang Mengikuti Reses Anggota DPRD Sulut
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh menjelaskan alasan dirinya memilih tempat dan lokasi reses ada di desa Pinabetengan Selatan tidak lain, menurutnya merupakan suatu tanggungjawab secara pribadi untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat Pinabetengan. Dan ingin mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di desa Pinabetengan Selatan ini.

Hal kedua terkait pemilihan lokasi ini menurut Dia, karena daerah Pinabetengan ini sedang dalam tahap pembangunan yang secara otomatis masih banyak hal yang di perlukan dalam pengembangan desa. Dalam kesempatan itu, aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Hengki menyebutkan agar dapat membantu memperjuangkan pembuatan jalan Lapen (Lapisan Penetrasi) untuk pertanian. Jalan ini menurut Dia, bermanfaat untuk jalan perkebunan dan jalan menuju ke gunung Soputan bahkan jalan ini juga menuju ke tempat destinasi pariwisata dan wisata Bukit Kasih.Selain aspirasi diatas, Sarana olahraga bagi masyarakat Pinabetengan seperti peralatan sepak bola sangat di butuhkan.Sementara, Sekretaris Desa dalam aspirasinya menyebutkan Fasilitas pendidikan baik di SMA dan SMK perlu di perjuangkan lagi. Hal lain seperti Pelatihan UKM jangan hanya bersifat temporer tetapi secara kontinyu agar pendapatan masyarakat terus meningkat bahkan perlu ada pelatihan UKM dalam pembuatan Souvernir.

Mendengar aspirasi masyarakat, Sondakh menjelaskan bahwa Pembuatan Jalan Lapen adalah tanggung Jawab Pemkab, namun akan di fasilitasi atau di teruskan ke Pemkab baik melalui Komisi tiga DPRD Provinsi Sulut atau langsung ke SKPD terkait. Untuk Sarana Olahraga Sondakh berjanji akan di perjuangkan lagi, bahkan Fasilitas Pendidikan akan coba di usulkan pada APBD Tahun 2018. Sementara aspirasi tentang Pelatihan UKM Sondakh mengatakan akan di Fasilitasi untuk di laksanakan Bulan Agustus 2018.
Hadir dalam kegiatan reses tersebut yakni Pemerintah Desa / Hukum Tua Wenly B.F. Lempoy, Para Perangkat Desa, BPD Pinabetengan, LPM Pinabetengan, Dinas Kesehata Kecamatan Tompaso Barat, Tokoh Agama / Pdt. Efke Piri S.Th, Pendeta Jemaat KANAAN Pinabetengan dan Masyarakat Pinabetengan.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Cristovorus Decky Palinggi menggelar Reses di desa Silian Raya Minahasa Tenggara. Dalam reses tersebut, berbagai masukan dan aspirasi dari warga masyarakat. Seperti masalah tambang liar, pembalakan liar getah pohon, perbaikan infrastruktur jalan dan drainase dari desa ranoketang sampai ke desa lobu, pembangunan talud dan memperhatikan tenaga guru honorer.

Menanggapi aspirasi tersebut, Palinggi menjelaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan untuk ditindaklanjuti melalui pengusulan APBD perubahan tahun 2018 maupun masuk pada pembahasan APBD induk tahun 2019 nanti.
” Aspirasi ini akan diteruskan untuk ditindaklanjuti baik melalui APBD perubahan tahun 2018 maupun APBD induk tahun 2019 dan untuk realisasi pengajuan proposal bantuan tani, nanti akan difasilitasi untuk diteruskan ke dinas terkait sedangkan masalah tambang liar dan pecurian getah pohon dri org luar tentunya kami akan berkoordinasi dengan Dewan Kabupaten dan pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara,” jelasnya.

Foto Bersama Warga Masyarakat Dengan Anggota DPRD Sulut Kristovorus D Palinggi

Sementara, terkait tenaga Guru honorer Palinggi menjelaskan pihaknya akan menghubungi instansi terkait menanyakan kendala yang yang terjadi.
” Untuk guru SMK yang belum terima honor nanti akan menghubungi instansi terkait yakni Dinas pendidikan daerah provinsi untuk ditelusuri kendala- kendala yang terjadi Sehingga guru-guru yang belum mendapat hak mereka,” tutupnya.
Hadir camat Silian Raya, anggota DPRD kabupaten, perangkat desa,tokoh masyarakat, organisasi KNPI dan komunitas pencinta alam gunung Soputan.
(Advetorial)

Sulut,GN- Masa Reses Ke-II di pergunakan sebaik mungkin oleh anggota DPRD Sulut yang berjumlah 45 orang. Mereka telah selesai melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 14-22 September 2017.

Banyaknya aspirasi yang didapatkan ketika anggota DPRD Sulut turun langsung bertatap muka dengan masyarakat. Seperti ketika Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turun reses di Karombasan Selatan, masyarakat mengharapkan adanya lampu jalan, perbaikan drainase, soal beras miskin (raskin) yang mengalami pengurangan.

Teddy Kumaat juga menyerap aspirasi warga di kota manado. Adapun aspirasi warga yang di sampaikan semisal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir warga berharap mendapatkan bantuan peralatan yang bisa membantu kebutuhan keluarga melalui kelompok usaha seperti peralatan pembuatan kue, alat pengering ikan maupun alat pengolahan ikan maupun kemudahan memperoleh kredit usaha dari perbankan.

sementara, masalah drainese menjadi momok bagi masyarakat setempat, karena bila musim hujan tiba kawasan yang mengubungkan jalan Samratulangi dan Boulevard menjadi langganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut Kumaat menyerahkan bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara maupun Wenang Selatan sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulut melalui Dinas Kelautan dan perikanan .

“ Ini adalah bentuk perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Sulut Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan ada peningkatan ekonomi keluarga terlebih bagi anggota kelompok nelayan.” tukasnya.

Dari Dapil Tomohon- Minahasa Jeany M Mumek juga menyerap aspirasi warga termasuk warga Romboken dan Kamanga Tompaso, di dua desa ini warganya mempertanyakan tentang CSR dari PT Geothermal Lahendong.

Ketua Fraksi Gerindra Juddie Moniaga ketika turun reses di Desa Makaaroyen dan Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, para petani meminta bantuan pupuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk di daerah tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh, ST begitu banyak menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paslaten I. Diantaranya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum dinikmati masyarakat. padahal menurut warga masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Taroreh berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di DPRD. “ Apa yang menjadi seluruh harapan masyarakat, tentu akan saya sampaikan dan dibahas di DPRD melalui mitra kerja kami, begitupun apa yang bukan menjadi kewenangan Pemprov akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (ADV)