Sulut,GN- Pekan lalu beberapa anggota komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang JRBM yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Maksud yang baik dari komisi III mengunjungi perusahaan tambang tersebut terinformasi tidak di hiraukan oleh management perusahaan JRBM. Pada akhirnya anggota komisi III tidak di ijinkan dan gagal masuk ke lokasi tambang JRBM tersebut.

Terkait hal itu, komisi III DPRD Sulut memanggil hearing Dinas Energi Dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka. ” Atau so kerjasama Kong Torang datang nda mo terima,bagaimana ngoni pe komunikasi. Trus ngoni kirim tu orang, kalo komisi laeng dorang terima bae. Sabantar tre torang periksa bae-bae,” tegas Liputo kental dengan dialeg Manado.

Sementara Boy Tumiwa anggota komisi III yang turut hadir dalam kunjungan rombongan ke perusahaan tambang JRBM pekan lalu, juga mempertanyakan hal itu. “Jadi terkait itu, torang waktu itu sepakat baleh. Torang mo minta waktu ke pak kadis kapan torang mo ke sana ulang.koordinasi dengan dorang pihak perusahaan tambang JRBM. Jadi torang so nda perlu menyurat, tolong pak kadis koordinasi,” tukas Tumiwa.

Menaggapi itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut berjanji akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan tambang JRBM dalam waktu dekat ini. ” Jadi Minggu depan kita akan ke sana (JRBM) satu Minggu dari saat ini,” kata Maindoka kepada anggota DPRD Sulut dalam hearing Selasa (5/7/2022) sore tadi. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Melky J Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja SKPD yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut. Dia menegaskan kinerja Dinkes perlu mendapat catatan- catatan dari pansus. Sesuai data dari kementerian yang ada, lanjut MJP mengatakan capaian imunisasi rutin mengalami penurunan mulai tahun 2020. Sederhananya Sulut ada di peringkat 3 dari bawah.

” Jadi kita lagi membunuh, menghancurkan generasi-generasi kita kedepan. Ini yang tidak di lakukan oleh dinas kesehatan. Fokus pada upaya-upaya penanganan covid, hal-hal normatif lainnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan publik, itu tidak dilakukan. Ini data jadi kalau mau di bantah harus bantah pakai data jangan dengan narasi yang tidak beralasan,” kata MJP saat rapat Pansus Rabu (13/4/2022) dikantor DPRD Sulut.

Lanjutnya mengatakan, ini jadi catatan yang harus di respon oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Sementara, ditempat yang sama MJP memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Sulut. Dikatakannya, meskipun Kepala Dinas masih baru menempati jabatan sebagai kepala dinas kebudayaan namun kata MJP, masih kooperatif. ” Pak Jani Lukas ini kooperatif meskipun baru masuk di dinas kebudayaan,” kata MJP.

Dilain pihak, dia mengatakan dinas kebudayaan masih ada penyakit yang perlu mendapat perhatian seperti penganggaran. ” Soal penganggaran tidak berpihak kepada dinas kebudayaan,” ungkapnya. (sisco)