Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus pembahas RPJMD 2021-2026 Winsulangi Salindeho menegaskan bahwa dalam pembahasan nanti, baik dari setiap SKPD berharap daerah kepulauan Nusa Utara (Kabupaten Sangihe,Talaud dan Sitaro) medapatkan perhatian dan porsi yang bagus.

” Saya melihat daerah kepulauan Nusa Utara dalam pengembangan potensi perikanan kelautan dan wisata bahari mendapat perhatian dan porsi yang bagus masuk dalam pembahasan RPJMD 2021-2026 nanti,” tegas bu Winsu Sapaan akrabnya ketika di temui awak media Selasa, (18/5/2021) di ruangan kerjanya.

Lebih jauh dikatakan oleh bu winsu, pihaknya akan terus mempelajari, apakah rencangan ini akan berlaku sampai masa kepemimpinan Gubernur Sulut periode 2021-2024 atau sampai berakhirnya RPJMD tahun 2026 mendatang. ” Nah, itu akan kami pelajari nanti, dan akan di tanyakan pada saat rapat bersama sekprov,” tandasnya.
Di ketahui, hari ini Rabu, 19 Mei 2021 akan di laksanakan rapat pansus perdana membahas RPJMD Gubernur 2021-2026 di Kantor DPRD Sulut.

Berikut ini susunan Pansus RPJMD Gubernur Sulut 2021-2026 :
Ketua Vonny Paat(PDI P), Wakil Ketua Winsulangi Salindeho (Golkar), Sekretaris I Nyoman Sarwa (Nasdem). (sisco)

Sulut,GN- Dua (2) Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Disabilitas dan Ranperda tentang pengendalian sampah plastik kembali dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut. Rapat tersebut dilaksanakan bersama tim ahli dan Sekretariat DPRD Selasa (9/3/2021) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

Di hadiri langsung Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, rapat di pimpin Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho, di dampingi Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan serta Anggota Jhony Panambunan. Turut hadir Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para Tim Ahli pembahas 2 Ranperda.

Kepada Wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menyampaikan Terima kasih kepada tim ahli yang sudah sangat serius membuat kajian naskah akademik dan draft yang akan kita bahas bersama. “Kerinduan kita bersama bahwa kedua Ranperda ini bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda. Awalnya saya sendiri menjadwalkan pada bulan Agustus 2021 tapi ternyata itu terlalu lambat. Jadi kita usahakan di triwulan kedua, Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.

Minggu depan, lanjut Salindeho masih akan dilakukannya uji publik sebanyak 3 kali yaitu melakukan pertemuan dengan para pakar yang menguasai bidang sampah plastik, kemudian uji publik dengan OPD-OPD terkait serta LSM dan para pengusaha, sehingga mereka tahu bahwa DPRD sedang membahas Ranperda ini. “Mengenai kedua Ranperda ini, Bapemperda telah menjadwalkan setiap hari Senin dan Selasa akan diadakannya rapat dalam rangka percepatan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan menambahkan bahwa memang maksud dari rapat ini adalah memintakan draft dan naskah akademik dari tim ahli dan ini progresnya sangat cepat karena pada awal Maret sudah diagendakan bahwa ini akan masuk Propemperda 2021.

“Awal Maret nanti tim ahli akan memasukan draft dan naskah akademik. Dan hari ini sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Berarti kita sudah memulai langkah yang lebih cepat dan berharap setelah ini kita akan melanjutkan dalam tahap uji publik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan,” terangnya.

Setelah itu dilalui, lanjut MJP akan segera menyurat ke pimpinan supaya bisa masuk ketahap pembahasan. “Tim ahli sangat berkomitmen untuk kita mengakselerasi produk hukum daerah ini agar cepat selesai agar kita bisa menghasilkan ranperda inisiatif DPRD. Intinya, kita semua bersepakat dan komitmen mulai dari Ketua DPRD, Bapemperda, Tim ahli yang hadir untuk mempercepat penyelesaian ranperda pengendalian sampah plastik dan pemberdayaan disabilitas. Targetnya tentu kita akan mengikuti tahapan tapi kalau di Kemendagri kan bulan November tahap Fasilitasi mereka sudah Close, makanya kami akan mempercepat mudah mudahan masuk triwulan kedua kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab legislasi ini,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna memutuskan penyebaran mata rantai covid-19 di semua sektor maupun instansi. Upaya tersebut hingga sekarang masih di lakukan dengan melakukan vaksinasi covid-19 kepada tenaga kesehatan, dokter maupun SDM yang bekerjadi sektor kesehatan.

Terkait itu, Sekretariat DPRD Sulut juga mendukung setiap program Pemerintah Pusat maupun provinsi dalam masalah penanganan kesehatan. Buktinya, pihak sekretariat DPRD menjadwalkan rencana Vaksinasi bagi anggota DPRD Sulut Selasa (2/3/2021) hari ini. Namun jadwal tersebut masih tentatif menyesuaikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menanggapi positif upaya sekretariat DPRD Sulut menggelar vaksinasi covid-19 bagi anggota DPRD Sulut. ” Suatu upaya yang baik dalam memutuskan pandemi covid 19,” tulis Bu Winsu sapaan akrabnya kepada awak media ini melalui aplikasi whatsApp Senin (01/2/2021).

Dia berharap vaksinasi ini juga dapat di lakukan bagi semua keluarga (Suami, Istri dan anak) anggota DPRD Sulut. ” Saya juga berharap vaksinasi diberikan kepada istri/suami dan anak-anak anggota DPRD Sulut, Supaya dalam satu rumah semua punya kekebalan,” pungkas mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho merespon penyampaian Kepala Badan (Kaban) Bapeda Provinsi Sulut Jenny Karouw bahwa nantinya dalam acara Musrembang Kabupaten dan Kota akan ikut di undang bersama-sama. Keikutsertaan anggota DPRD Sulut khususnya komisi satu, menurut Kaban Bapeda Sulut adalah untuk mendengarkan aspirasi yang akan di masukan dalam RPJMD provinsi.

 

” Biasanya hanya Bapeda yang diikutsertakan dalam kegiatan Musrembang Kabupaten dan Kota. Kedepan kami akan menghadirkan anggota DPRD Sulut khususnya komisi satu atau setiap Daerah Pemilihan (Dapil) turut hadir, dalam acara Musrembang,” kata Kaban saat hearing bersama komisi satu Senin (8/2/2021).

Penyampaian tersebut langsung mendapat respon anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho. Wakil Rakyat Dapil Nusa Utara ini  sangat setuju jika anggota DPRD Sulut khususnya komisi satu turut diundang dalam kegiatan Musrembang di Kabupaten dan Kota.

” Saya setuju, jika kami ikut diundang dalam kegiatan Musrembang. Supaya kami dapat mengikuti apa yang akan dimasukan dalam program pemerintah kedepannya,” terang Bu Winsu panggilan akrabnya.

Bu Winsu berharap apa yang di bahas dalam hearing tersebut, program pemerintah pada tahun ini dapat terealisasi . ” Tadi juga sudah kami dengar, untuk program anggaran APBN khususnya daerah kepulauan ada beberapa point penting seperti pembuatan penahan ombak di kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara, penahan ombak di Apengsembeka Tahuna, penahan ombak di Kampung Para dan juga perencanaan jembatan antara pulau Melongoane dan Salibabu kabupaten Kepulauan Talaud,” tutup Wakil Rakyat Dapil Nusa Utara ini.(sisco)

Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh tim Bapemperda DPRD Sulut dalam membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Disabilitas terus di genjot. Kali ini, tim Bapemperda DPRD Sulut bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay menyambangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Pemerintah Kota Bitung Kamis, (28/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, tim Bapemperda DPRD Sulut meminta masukan dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung.

Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho kepada media ini menjelaskan inti pertemuan tersebut. ” Kami meminta masukan kepada Pemda melalui Dinsos Minut tentang Disabilitas. Saat ini Bapemperda sementara menggenjot Raperda inisiatif DPRD Sulut tentang penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dari hasil diskusi tersebut lanjut Salindeho, ada hal yang menarik yang kami dapatkan dan pasti akan ditindak lanjuti melalui diskusi-diskusi di internal Bapemperda bersama para Tim Ahli, Akademisi di Provinsi Sulut terkait penyusunan ranperda penyandang disabilitas.

Sementara itu, Cindy Wurangian menyebutkan Intinya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota dengan adanya ranperda tentang penyandang disabilitas perlu di dorong karena belum maksimal bahkan ada kabupaten yang tidak menganggarkan sama sekali.

“Ranperda untuk melindungi hak hak penyandang disabilitas ini juga perlu di pertimbangkan dengan matang untuk masuk atau tidaknya poin-poin terkait lansia,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kerja nyata para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Sulut telah membuahkan hasil sampai akhir tahun 2020 ini.

Namun masih ada beberapa Ranperda yang masih di genjot Seperti dua Ranperda usulan DPRD Sulut yakni Ranperda Fakir Miskin Dan Anak Terlantar juga Ranperda Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota DPRD. Sementara dua usulan Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni Ranperda OPD (penyesuaian dengan Ketentuan lebih tinggi) juga Ranperda tentang Protokol Kesehatan Covid-19.

” Target Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan daerah diakhir tahun 2020 namun posisinya sekarang masih dalam tahap Fasilitasi di Kemendagri,” kata Salindeho Selasa, (28/12/2020) kepada awak media ini.

Jika sampai akhir tahun 2020 ini belum sempat ditetapkan maka Dia berharap di awal tahun 2021 Ranperda tersebut sudah di tetapkan. ” Mudah-mudahan awal tahun 2021 sudah ditetapkan,” harap Ketua Bapemperda.

Lanjut Salindeho mengatakan salah satu tugas pokok DPRD adalah membuat peraturan daerah, maka Salindeho berharap 7 program yang telah di tetapkan dapat di selesaikan di tahun 2021. ” Harapan saya sebagai ketua Bapemperda, pada tahun 2021 nanti 7 propemperda yang sudah ditetapkan dapat di selesaikan,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Guna percepatan pembentukan dan pemekaran Provinsi Nusa Utara (Nustar), Tokoh masyarakat (Tokmas) dan Tokoh pemuda Nusa Utara menghadap Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Drs Agus Fatoni, MSi.

Meskipun belum ada Moratorium tentang rencana pemekaran daerah otonomi baru tetap, beberapa Tokmas dan Tokoh Pemuda Nustar membicarakan percepatan pemekaran Provinsi Nustar bersama Pjs Gubernur Sulut.
“Sekalipun belum ada moratorium tentang pemekaran daerah otonomi baru tetap, pemekaran propinsi Nusa Utara adalah keniscayaan karena Sangihe, Talaud dan Sitaro adalah pertahanan Indonesia di bagian Timur dan Utara Indonesia,” Kata Winsulangi Salindeho kepada media ini.

Lanjut Salindeho mengatakan pemekaran adalah solusi untuk meminimalisir kemiskinan yang sistemik di semua sisi baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan apalagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, untuk mendukung penguatan Nusa utara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih jauh Salindeho menilai bahwa Pjs Gubernur Sulut sebagai pejabat eselon 1 Kemendagri, akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat Nusa Utara di Pemerintah Pusat. ” Menurut saya Pjs Gubernur sebagai pejabat Esalon 1 Kemendagri, akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat Nusa Utara di pemerintah pusat dalam hal upaya-upaya percepatan pembangunan,” tutup Salindeho yang pernah menjabat Bupati Sangihe lebih dari satu periode.( sisco)

Sulut,GN- Hal menarik disampaikan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Winsulangi Salindeho kepada Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Sulut Dr Drs Agus Fatoni,MSi di ruangan Paripurna, Selasa (29/9/2020).

Pantauan awak media ini, Salindeho mengundang Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni untuk mengunjungi wilayah perbatasan Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro).

Menurutnya,tidaklah lengkap jika Pjs Gubernur Sulut tidak menginjakan kakinya di daerah kepulauan. ” Saya berharap pak Pjs Gubernur Sulut dapat mengunjungi wilayah perbatasan Nusa Utara. Kalau perlu saya selaku legislator dapil Nusa Utara, akan siap mendampingi jika Pjs Gubernur akan mengunjungi Wilayah Nusa Utara,” ujar Salindeho.

Selain mengundang untuk mengunjungi daerah Nusa Utara, Salindeho juga memberikan apresiasi dan selamat kepada Dr Drs Agus Fatoni,MSi telah dilantik menjadi Pjs Gubernur Sulut. ” Kami juga menyampaikan apresiasi dan selamat, telah dilantik menjadi Pjs Gubernur Sulut. Semoga dapat mengemban tugas yang baru sebagai Pjs Gubernur Sulut dalam menjalan amanah untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Di ketahui, Rapat Paripurna kali ini terkait agenda penyampaian 4 Ranperda yang terdiri dari dua (2) Ranperda inisiatif Pemprov Sulut dan 2 lainnya inisiatif DPRD.

Dua Ranperda inisiatif Pemprov yakni penyampaian Ranperda Barang Milik Daerah Provinsi Sulut dan Ranperda Perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut.

Selanjutnya 2 Ranperda inisiatif DPRD, pertama Penyampaian Ranperda Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Kedua, Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar.(sisco)

Sulut,GN- Banyaknya aspirasi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kegiatan Reses II tahun 2020 yang dilaksanakan anggota DPRD Sulut daerah Pemilihan Nusa Utara Winsulangi Salindeho.

Kepada awak media ini, Salindeho menyebutkan aspirasi masyarakat di tiga wilayah yakni kecamatan Tamako, Manganitu dan Tahuna.

Kegiatan reses di Kecamatan Tamako, Salindeho menjelaskan reses tersebut dihadiri tokoh masyarakat dari desa pokol, binala, nagha 1 dan menggawa. Adapun aspirasi yang disampaikan yakni peningkatan status puskesmas Tamako menjadi RSU tipe D atau C . Selain itu, Normalisasi dan pengerukan sungai peliang,talud pantai di nagha 1 sepanjang 400 meter, pembangunan pasar tamako, bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan bibit ternak babi untuk kelompok tani,bantuan pajeko untuk nelayan dan mesin tempel 15 PK untuk kelompok nelayan.

Reses di Kecamatan Manganitu Desa Sasiwung dihadiri oleh camat manganitu, kepala desa dan tokoh masyarakat desa Tuwoali. Untuk aspirasi masyarakat diantaranya pembuatan talud pantai sepanjang 650 meter guna melindungi pemukiman masyarakat, Pajeko dan kapal penampung untuk kelompok nelayan dan bibit rica serta pupuk untuk kelompok tani. Sedangkan di desa Sasiwung aspirasi masyarakat yang disampaikan yaitu pembuatan drainase pada jalan propinsi sepanjang 800 meter, Talud pantai untuk melindungi gedung sekolah dasar dan pemukiman penduduk .

Sementara, kegiatan reses di Kelurahan Dumuhung Kematan Tahuna dihadiri Lurah,camat dan tokoh masyarakat Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna. Pada kesempatan itu, masyarakat menyampaikan aspirasinya yakni meminta bantuan truk untuk mengangkut sampah dan bantuan kesejahteraan tiap bulan untuk oŕang tua lanjut usia.

Usai melakukan kegiatan reses, Salindeho mengatakan bahwa semua aspirasi warga masyarakat akan diperjuangkan untuk kesejahteraan warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” Aspirasi masyarakat tersebut akan kami perjuangkan,” ucapnya.

Diketahui kegiatan reses DPRD Sulut dimulai 5-12 September 2020. Masing-masing anggota DPRD Sulut akan turun ke daerah Pemilihannya,guna menyerap aspirasi konstituen. (sisco)

Sulut,GN- Peran yang ditunjukan legislator Sulut Daerah Pemilihan Nusa Utara (Dapil Nustar) meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe,Talaud dan Sitaro, Winsulangi Salindeho perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, legislator Sulut Dapil Nustar ini Senin,(24/8/2020) memfasilitasi pertemuan Direktur Politeknik Nusa Utara (Polnustar) dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Kepada awak media gemparnews.com Salindeho menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan tersebut. “Saya hanya memfasilitasi pertemuan Direktur Politeknik Nustar dengan Gubernur. Maksud pertemuan tadi, untuk kebutuhan pemenuhan Politeknik Nustar terkait dermaga terapung di desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Jelas Bu winsu sapaan akrabnya.

Selain itu, juga kebutuhan terkait rumah susun sebagai tempat tinggal mahasiswa dikampus Politeknik Nustar. ” Selain Kebutuhan Dermaga terapung, juga kebutuhan rumah susun untuk anak-anak Mahasiswa di kampus Politeknik Nusa Utara,” terangnya.

Dia berharap, Gubernur Sulut dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari kampus Politeknik Nusa Utara termasuk pemenuhan kebutuhan untuk Mahasiswa di wilayah Kabupaten Kepulauan. (sisco)