Kunjungi Kemenkop RI,Komisi II dan IV DPRD Sulut Lakukan Audiensi

Sulut, GN – Bertolak ke Jakarta, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Maksud kunjungan tersebut untuk audiensi dan berkonsultasi dengan Kemenkop seputar Koperasi Merah Putih.

Dalam kunjungan ini diikuti oleh Komisi II dan IV (lintas Komisi) untuk melakukan pembahasan serta penerapan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus dan beberapa Staf Ahli Kementerian menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Sulut.

Rombongan DPRD Sulut yang ikut dalam kunjungan ini diantaranya Ingried Sondakh, Louis Schramm, Jeane Lalujan, Pricylia Rondo, Juleyta Runtuwene, Dea Lumenta dan Abdul Gani.

Untuk di ketahui dalam pertemuan tersebut terangkat sejumlah kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan beberapa badan Usaha di Daerah, termasuk permasalahan SDM para pendamping, operasional, dan terkait mekanisme pendanaan. (*/sisco)



Ratusan Masa Aksi Damai Sambangi Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)



Berikut Nama – Nama Panitia Khusus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2025

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin oleh Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene, Rabu (25/03/2026) menggelar rapat Paripurna dalam rangka LKPJ Gubernur tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut membacakan susunan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025.

Berikut ini nama-nama Panitia Khusus DPRD Sulut Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025:

dr. Fransiscus Silangen SpB KBD – Koordinator

dr. Michaela E. Paruntu MARS – Koordinator

Royke R. Anter, SE, ME – Koordinator

Stela M. Runtuwene, A.Md, Sek – Koordinator

Ketua Pansus Raski Mokodompit

Wakil ketua Louis Carl Schramm

Sekretaris Remly Kandoli.

Dra. Vonny J. Paat – Fraksi PDI Perjuangan

Hj. Muslimah Mongilong – Fraksi PDI Perjuangan

Jeane Laluyan, SE – Fraksi PDI Perjuangan

Berty Kapojos, S.Sos – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Toni Supit, SE, MM – Fraksi PDI Perjuangan

Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU – Fraksi PDI Perjuangan

Priscilla C. Wurangian, MBA – Fraksi Partai Golkar

Ronald Sampel – Fraksi Partai Demokrat

Angelia R. Wenas, SE – Fraksi Partai Demokrat

Nick A. Lomban, SE – Fraksi Partai NasDem

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, M.S – Fraksi Partai NasDem

Muliadi Paputungan – Fraksi Partai Gerindra

(sisco)

 



Pansus Penanggulangan Bencana DPRD Sulut Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Sulut,GN- Dr Ir Royke Roring selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Bencana DPRD Sulawesi Utara di dampingi Sekretaris Prof. Paula Runtuwene, bersama Wakil Ketua Normans Luntungan, memimpin langsung jalannya pembahasan rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lantai 3 Kantor DPRD Sulut, pada Jumat, (04/07/ 2025).

Rapat Pansus Penanggulangan Bencana (foto: ist)

Dalam rapat tersebut, dibahas pentingnya peran kebijakan penanggulangan bencana dalam mendukung perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.

Roring mempertanyakan sistem pengawasan pemanfaatan tata ruang di daerah, terutama terkait peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Dr Flora Krisen, SH, MH, menjelaskan bahwa pengawasan memang telah dilakukan, dan PPNS Penataan Ruang memiliki wewenang untuk menyidik pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengandung unsur pidana.

“Tentu kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana agar pengawasan ini lebih efektif,” kata Krisen.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut, Nichk Lomban, turut menanyakan mengenai standar teknis bangunan tahan gempa serta bentuk pengaturannya dalam kebijakan yang sedang dirumuskan.

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana diketahui, Pansus Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk membahas dan merumuskan kebijakan strategis penanggulangan bencana di daerah, mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.(sisco/*)



Rapat Banmus Agendakan Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A. Silangen, SpB-KBD memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Selasa, (01/07/2025) tadi siang.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut, yakni Wakil ketua DPRD dr Michaela Elsiana Paruntu dan Wakil ketua Stella Runtuwene AMD.Sek.

Dalam rapat tersebut Banmus DPRD mengagendakan rapat paripurna pada Kamis 03 Juli 2025. Selain itu, Banmus juga membahas rencana pelaksanaan paripurna terkait Ranperda Perubahan, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, agenda ini masih menunggu surat resmi dari pihak eksekutif.

Sementara itu, anggota Banmus Toni Supit dalam rapat tersebut menyampaikan laporan kegiatan serta mengatakan bahwa masa reses akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli  sesuai dengan agenda yang telah direncanakan.

pantauan media Gemparnews.com,  Rapat berjalan dengan lancar dan untuk memastikan seluruh agenda legislatif berjalan sesuai mekanisme dan tepat waktu. (*/sisco)



Plt Dirut RSUP Kandou Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI

Manado,GN – Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan, MKes menerima kunjungan Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene, Selasa (3/6/2025) pagi tadi.

Turut hadir Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou Manado dr Wega Sukanto, dewan pengawas, Manager dan Asisten Manager mendampingi kunjungan ketua komis IX.

Pantauan media Gemparnews.com, Ketua komisi IX DPR RI awalnya di ajak untuk memantau ruangan di irina C dan irina B. Selanjutnya memantau ruangan poli serta meninjau ruangan UGD RSUP Kandou Manado.

Ketua komisi IX dan Plt Dirut RSUP Kandou terlihat melakukan komunikasi dengan pasien bahkan juga keluarga pasien di rumah sakit.

Hingga berita ini dinaikan, Plt Dirut RSUP Kandou bersama ketua komisi IX masih melakukan peninjauan di ruangan IGD RSUP Kandou Manado. (sisco)



Didampingi Dirut, Menkes RI Pantau Vaksinasi Massal Usia 60 Tahun Keatas

Manado,GN- Pelaksanaan vaksinasi massal khusus usia 60 tahun keatas bertempat di Auditorium Unsrat Manado di pantau langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), Ir Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Felly Runtuwene, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Kemenkes RI Dr dr Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS, Rektor Unsrat Prof Dr Ir Ellen Joan Kumaat MSc, DEA, Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr Debby Kalalo.

Pantauan awak media ini Menteri Kesehatan RI mengecek dan memantau langsung pos verifikasi, cek kesehatan, vaksinasi, hingga observasi. Apresiasi yang disampaikan oleh Menkes RI atas pelaksanaan vaksinasi usia 60 tahun keatas. “Saya cukup takjub karena rata-rata Lansia di provinsi ini mencapai usia 70-an tahun. Ternyata Manado banyak yang usia di atas 60 tahun,” kata Menkes dalam konferensi pers Jumat (5/3/2021) usai melakukan peninjauan vaksinasi massal.

Menteri Kesehatan RI Saat Melakukan Konferensi Pers (foto : ist)

Lanjut menkesRI menjelaskan pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin Covid-19. Proses penyuntikan telah dimulai sejak 13 Januari lalu dan ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.Kunjungan Menkes RI dan Anggota Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene disambut baik oleh Direktur Utama RSUP Kandou Dr dr Jimmy Panelewen SpB-KBD.

Dirut menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan jajaran bersama Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene SE. “ Apresiasi dan Terimakasih kami sampaikan kepada Pak Menteri dan Ketua Komisi IX DPR RI atas waktu dan kunjungan pelaksanaan vaksinasi ini. Kunjungan ini tentu menjadi sebuah motivasi dan semangat bagi para SDM Kesehatan,” pungkasnya. (sisco)